NTB

Poltekpar Lombok Kejar Target menjadi Kampus Berstandar Dunia

Published

2 tahun ago

11/02/2023

Redaksi

HarianNusa, Lombok Tengah – Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berinovasi. Kali ini, Poltekpar Lombok menargetkan akan menjadi kampus berstandar dunia. Untuk mengejar target itu, Kampus yang berada di Praya Lombok Tengah ini mulai berbenah. Baik dari sisi kualitas dan kuantitas pendidikan.

“Mohon doa dan dukungan seluruh warga Nusa Tenggara Barat,” kata Direktur Poltekpar Lombok Herry Rachmat Widjaja, M.M.Par., CHE, Sabtu (11/2/2023).

Jika Poltekpar Lombok sudah mendunia, maka dengan mudah lulusan-lulusan Poltekpar Lombok mendapatkan peluang pekerjaan diberbagai negara di dunia. Kemudian, dengan mudah mahasiswa mendapatkan beasiswa luar negeri. Bahkan, bisa melaksanakan program Tri Dharma Perguruan Tinggi di luar negeri.

“Bahkan, mahasiswa yang kuliah di Poltekpar Lombok ada juga dari luar negeri,” kata Herry. Program yang satu itu menjadi program jangka panjang yang disiapkan Poltekpar Lombok.

Selanjutnya untuk program jangka pendek dan menengah, Poltekpar Lombok tetep menjalakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Salah satunya, lewat pengembangan desa wisata di Nusa Tenggara Barat. Tahun 2021 lalu, Poltekpar Lombok melakukan pengembangan di empat desa wisata.

Kemudian tahun 2022 kembali empat desa wisata. Dan tahun ini direncanakan lima desa wisata. Itu dilaksanakan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

“Bentuknya lewat pendampingan, bimbingan-bimbingan teknis atau sesuai permintaan pemerintah desa, atau pemerintah kabupaten. Itu selama setahun,” kata Herry.

Lewat pengembangan desa wisata itu, Poltekpar Lombok berharap desa-desa wisata yang ada semakin maju dan semakin mandiri. Sehingga mampu mengelola desa dengan baik dan benar. Satu tujuannya, meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi warga desa wisata yang dimaksud.

"Desa-desa wisata yang belum tersentuh, kami pastikan kami siap turun. Itulah wujud pengabdian Poltekpar Lombok bagi daerah,” kata Herry.

Namun, pengabdian tersebut tidak saja di NTB. Tapi, empat provinsi lainnya. Yaitu, Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Tengah (Kalteng), Maluku dan Maluku Utara. “Ini menjadi arahan kementerian. Karena Poltekpar lain di seluruh Indonesia melakukan hal yang sama,” kata Herry.

Berbicara penelitian, Poltekpar Lombok menyesuaikan kondisi lapangan. Penelitian dilakukan secara institusi dan mandiri. Tidak saja di Pulau Lombok, tapi Pulau Sumbawa. Poltekpar Lombok berharap ada kolaborasi, sinargitas dan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat.

Itu menyangkut program kerja atau masalah sosial. Yang dijawab, kata Herry lewat penilitian ilmiah. “Kalau bicara program studi. Kita punya empat program studi dan kriterianya baik, dan sangat baik,” kata Herry.

Kendati demikian, Poltekpar Lombok tidak lantas berpuas diri. Poltekpar Lombok memastikan terus meningkatkan kualitas dimasing-masing program studi yang ada. Apalagi, Poltekpar Lombok akan bersiap menjadi kampus dunia.

“Untuk peluang pekerjaan, Alhamdulillah 90 persen lulusan Poltekpar Lombok terserap di dunia kerja. Baik dalam maupun luar negeri,” kata Herry.

Terbanyak di dunia perhotelan dan perjalanan wisata. Kendati demikian, Poltekpar Lombok tetap menjembatani mahasiswa dan alumni mendapatkan pekerjaan. Itu lewat job fair yang telah dilaksanakan tahun 2021 dan tahun 2022 lalu.

“Lewat kesempatan ini, saya berharap Poltekpar Lombok semakin maju dan sukses,” kata Herry. (03)

Ket. Foto:
Direktur Poltekpar Lombok Herry Rachmat Widjaja, M.M.Par., CHE. (Istimewa)

Info Lainnya

Lombok Barat

Dengarkan Aspirasi Warga, H.M. Jamhur Komitmen Perjuangkan Tiga Isu Krusial di Desa Saribaye

Published

53 menit ago

04/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Lombok Barat – Anggota DPRD Provinsi NTB, H.M. Jamhur, menyerap langsung aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses Masa Sidang III Tahun 2025 yang digelar di Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Rabu, Selasa(3/6). Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa, seluruh Kepala Dusun (Kadus), RT, dan berbagai elemen penting desa.

Dalam suasana dialogis dan penuh keakraban, H.M. Jamhur menegaskan pentingnya mendengar langsung suara rakyat sebagai bagian dari tanggung jawab wakil rakyat. “Alhamdulillah, reses kali ini menjadi momentum untuk mendengar langsung keluhan dan harapan masyarakat. Aspirasi ini adalah amanah yang insyaAllah akan kami perjuangkan di tingkat provinsi,” ujarnya.

Dari berbagai masukan yang disampaikan, terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian masyarakat Desa Saribaye:

1. Pengelolaan Sampah

Warga mengusulkan pengadaan armada pengangkut dan sarana pendukung lainnya untuk mengatasi persoalan sampah. Masyarakat mendambakan lingkungan desa yang bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas hidup.

2. Infrastruktur Jembatan Penghubung

Masyarakat meminta pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Saribaye dengan Desa Karang Bayan dan Desa Sigerongan. Jembatan ini dinilai sangat penting untuk memperlancar mobilitas warga dan menunjang konektivitas antar wilayah.

3. Beasiswa untuk Pemuda

Banyak pemuda di desa yang belum bisa melanjutkan pendidikan tinggi karena keterbatasan biaya. Warga berharap adanya program beasiswa dari pemerintah provinsi agar generasi muda dapat meraih masa depan yang lebih baik.

H.M. Jamhur menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang diterima akan dibawa ke meja pembahasan di DPRD Provinsi NTB. “Langkah kecil seperti ini, jika diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, bisa menjadi bagian dari perubahan besar untuk daerah kita,” ucapnya.

Reses ini menjadi bukti komitmen H.M. Jamhur dalam membangun komunikasi dua arah antara legislatif dan konstituen. Masyarakat pun menyambut baik kehadiran wakil rakyat di tengah mereka, dengan harapan nyata akan perubahan dan perbaikan ke depan. (F3)

Ket. Foto:

Kegiatan reses ke III Anggota DPRD NTB Fraksi PKB H. M. Jamhur. (Ist)

Info Lainnya

NTB

Tancap Gas! Nadirah Al Habsyi Gerak Cepat Rampungkan Kepengurusan PBB di NTB

Published

15 jam ago

03/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Pasca ditunjuk menahkodai Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Nusa Tenggara Barat (NTB), Nadirah Al Habsyi langsung tancap gas merampungkan kepengurusan PBB di seluruh kabupaten/kota di NTB.

Nadirah yang juga Anggota DPRD NTB Dapil VI (Dompu, Bima dan Kota Bima) ini mengatakan, sembari menunggu SK kepengurusan dikeluarkan DPP, dirinya sedang melakukan konsolidasi untuk pengurus PBB di 10 kabupaten/Kota dalam rangka Musyawarah Cabang (Muscab).

“Sebelum SK (DPP) turun kita melakukan persiapan rapat-rapat untuk mempersiapkan langkah-langkah kerja ke depan,” ungkapnya saat diwawancara di Mataram, Selasa, (3/6/25).

Nadirah memastikan, kepengurusan DPW PBB NTB periode 2025-2030 adalah orang-orang yang mau bekerja untuk partai PBB.

“Ada yang pengurus lama dan ada juga yang orang-orang baru. Isinya Allah mereka adalah yang benar-benar mau bekerja untuk PBB,” ungkap Nadirah yang juga anggota DPRD NTB Dapil VI.

Rencana pelantikan pengurus PBB NTB ini nantinya akan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

“Insya Allah pelantikan nanti kami undang Gubernur dan Wakil Gubernur NTB,” tutupnya. (F3)

Ket. Foto:

Ketua DPW PBB NTB, Nadirah Al Habsyi. (HarianNusa)

Info Lainnya

Kesehatan

Program MBG di NTB Jangkau 153 Ribu Penerima Manfaat

Published

16 jam ago

03/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini telah menjangkau sekitar 153.000 penerima manfaat. Program ini didukung oleh pendirian 53 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah NTB.

Kepala Regional SPPG NTB, Eko Prasetyo, menjelaskan bahwa program ini dijalankan secara bertahap dan sistematis, menyasar kelompok-kelompok rentan seperti balita, ibu menyusui dan ibu hamil yang mendapat porsi 10 persen dari total distribusi Gizi

“Pembentukan SPPG ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program MBG menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Sebanyak 10 persen di antaranya kami khususkan untuk tiga B: Balita, Ibu Menyusui, dan Ibu Hamil,” ungkap Eko dalam konferensi pers yang digelar Dinas Kominfotik Provinsi NTB di, Selasa, (3/6) di Mataram.

Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa NTB termasuk dalam Zona III secara nasional, yang berarti perhatian khusus dan dukungan ekstra menjadi kebutuhan utama dalam pelaksanaan program. Untuk mendukung operasionalisasi di lapangan, setiap titik SPPG diperkuat oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI)y ang bertugas mengelola distribusi dan pelaksanaan teknis program.

Sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga standar gizi dan keamanan makanan, program MBG juga melibatkan pelatihan intensif bagi para pengelola dan penyaji makanan. Pelatihan ini mengusung standar Manajemen Penjamah Makanan untuk memastikan kualitas pangan yang layak dan aman dikonsumsi.

“Kami melakukan pelatihan secara komprehensif untuk para penjamah makanan. Ke depan, kami sangat mengharapkan dukungan dari Dinas Kesehatan dan BPOM untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan pendampingan,” tambah Eko.

Dengan skema terpadu yang melibatkan edukasi, pendampingan, dan pengawasan, Program MBG diharapkan menjadi instrumen penting dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat NTB.

“Kami berharap program ini mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen, termasuk media, agar informasi positif ini tersampaikan secara luas dan masyarakat bisa ikut serta menjaga keberlangsungan program,” tutup Eko. (F3)

Ket. Foto:

kegiatan Konferensi pers yang digelar Dinas Kominfotik NTB membahas Program MBG dan penanganan stunting di NTB. (Ist)