HarianNusa, Mataram – Asisten Deputi Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Kemenko PMK, Veronica En’da Wulandari menyebutkan, modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) semakin beragam. Diantaranya, perekrutan TPPO secara online, TPPO berkedok beasiswa pendidikan, pernikahan, adopsi anak, dan masih banyak lagi.
Menurutnya, NTB sendiri modus TPPO yang masih marak adalah modus PMI unprosedural.
Oleh karena itu, para pemangku kepentingan diharapkan bisa lebih menguatkan sinergitas dan kolaborasi untuk melindungi masyarakat dari TPPO.
"Semoga dengan Rakor ini sinergitas dan kolaborasi para pemangku kepentingan bisa semakin kuat untuk mencegak praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang," harapnya saat memberikan pemaparan pada Rapat Koordinasi TPPO yang digelar Pemerintah Provinsi NTB di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, pada Selasa 11 Juli 2023.
Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi NTB yang diwakili oleh Asisten I Setda NTB, H. Fathurrahman mengungkapkan, isu TPPO di Provinsi NTB butuh penanganan serius yang melibatkan sinergi semua pihak. Terutama semua lini yang memiliki daya ungkit tinggi untuk menghapuskan TPPO di NTB.
"Penanganan TPPO di NTB membutuhkan penanganan serius dan sinergi semua pihak," ucap H. Fathurrahman.
Rapat koordinasi dalam rangka penguatan tim pencegahan TPPO di Nusa Tenggara Barat ini juga dihadiri oleh Forkopimda NTB dan stake holder terkait. (F03)
Ket. Foto:
Foto bersama seluruh peserta Rakor pencegahan TPPO Pemprov NTB. (Istimewa)
