HarianNusa, Mataram –  Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H.L. Muhamad Iqbal, menegaskan tiga fokus utama pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (MusrenbangProv) NTB, yaitu pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkelas dunia. Ketiga sektor tersebut menjadi bagian dari program strategis yang sejalan dengan visi “NTB Makmur dan Mendunia” serta terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional.

Dalam pidato kuncinya di acara puncak MusrenbangProv di Hotel Lombok Raya, Rabu (4/6), Gubernur Iqbal menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan penguatan pembangunan dari desa sebagai fondasi tahap pertama dalam rencana pembangunan jangka menengah NTB 2025–2045.

“Karakter penting yang akan kita lakukan adalah penguatan koordinasi program dengan kabupaten/kota serta penguatan pembangunan dari desa,” tegas Gubernur.

Ia juga menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2029, dengan angka kemiskinan di bawah 10 persen, pertumbuhan ekonomi 9 persen, penurunan ketimpangan (gini ratio) ke angka 0,32 persen, peningkatan indeks pengembangan sumber daya manusia menjadi 0,60 persen, serta kualitas lingkungan hidup mencapai 77 persen.

Sektor ketahanan pangan menjadi prioritas utama, dimulai dengan pembangunan silo berkapasitas 100.000 ton, logistik berbasis kapal tongkang, optimalisasi 10.000 hektare lahan, revitalisasi irigasi di 40.000 hektare serta penguatan budidaya perikanan.

Sementara di sektor pariwisata, Pemprov NTB telah meningkatkan konektivitas udara melalui pembukaan rute baru, penyediaan pesawat amfibi, serta dua jalur kapal cepat. Pembangunan infrastruktur jalan antar destinasi dan potensi wisata berbasis event (MICE) juga terus dikembangkan.

Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui instrumen reses anggota dewan menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan.

“Pokok-pokok pikiran DPRD meliputi akselerasi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan ekosistem agromaritim, dan pariwisata berkualitas serta berkelanjutan,” ujarnya.

Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphianto Ruddyard, yang turut hadir, menyebut kondisi ekonomi NTB dalam lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Sebagai respons, pemerintah pusat mendorong pembangunan aglomerasi industri di Sumbawa Barat, kawasan sentra perkebunan, peternakan, budidaya perikanan, pengembangan kawasan transmigrasi, serta penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, perumahan, dan penataan kota.

“NTB memiliki potensi besar sebagai daerah lumbung pertanian nasional dan destinasi wisata unggulan,” katanya.

Ia juga menegaskan pentingnya penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan layanan kesehatan, serta perlunya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran. (F3)

Ket. Foto:

Foto bersama seluruh peserta dalam Musrembang Provinsi NTB 2025-2045. (Ist)

HarianNusa, Mataram – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof Dr H Muhammad Tito Karnavian menyoroti pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang turun dengan meminta relaksasi ekspor tambang dan mendorong Pemprov memacu sektor pariwisata, pertanian dan perikanan. Hal itu dikatakannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (MusrenbangProv) di Hotel Lombok Raya Mataram, Rabu (04/06).

“Ketergantungan NTB pada ekspor tambang berdampak pada kontribusi angka pertumbuhan ekonomi. Kalau ada beberapa daerah maka berpengaruh pada angka pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Mendagri Tito.

Mendagri menekankan  pentingnya angka pertumbuhan untuk memetakan kesejahteraan masyarakat secara kuantitas. Dalam jangka panjang, lanjutnya, sektor lain harus mulai dimaksimalkan.

Angka lain yang perlu diperhatikan adalah inflasi dan harga komoditas pokok karena terkait dengan biaya hidup dan pengeluaran masyarakat sehingga prioritas kebijakan adalah menjaga harga barang dan jasa terjangkau serta memastikan ketersediaan lapangan kerja. 

Dalam pemaparannya, Mendagri juga menekankan kewajiban pemerintah provinsi melaksanakan   program strategis dan proyek strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Tiga Juta Rumah, Sekolah Rakyat, pembentukan Koperasi Merah Putih dan lainnya serta koordinasi dan sinergi dengan kabupaten/ kota yang dijamin pula oleh peraturan pemerintah RI yang berlaku. 

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal,  dalam sambutannya  mengatakan, tantangan NTB dalam memacu pertumbuhan ekonomi memang terkait dengan ketergantungan  yang masih sangat tinggi pada sektor tambang. 

“Harapan kami dapat melakukan diversifikasi sehingga kontribusi tambang dapat kita perkecil,” ujar Miq Iqbal sapaan akrabnya.

Ditambahkannya, meski kontribusi sektor tambang besar namun multiplier effect nya relatif kecil dibandingkan sektor pariwisata sehingga sektor pariwisata masih akan menjadi primadona pertumbuhan ekonomi NTB.

(F3)

Ket. Foto:

Menteri Dalam Negeri Repubik Indonesia, Prof Dr H Muhammad Tito Karnavian saat memberikan sambutan dalam Musrenbang Provinsi NTB. (Ist)

HarianNusa, Mataram –  Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus bergerak cepat dalam mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Gubernur NTB, Dr. H. Muhamad Iqbal menyampaikan laporan progres terkini dalam acara Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Mudesus) untuk pembentukan koperasi tersebut, yang berlangsung di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Selasa (03/06).

Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Forkopimda NTB, para kepala daerah, dan perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se-NTB, yang menunjukkan keseriusan daerah dalam menjalankan amanat Inpres demi mewujudkan koperasi yang kuat dan mandiri di seluruh desa dan kelurahan di NTB. 

Dalam sambutannya, Miq Iqbal menegaskan komitmen tinggi NTB untuk menggerakkan koperasi sebagai motor ekonomi masyarakat desa. Ia melaporkan bahwa hingga saat ini, sudah 95 persen desa dan kelurahan di NTB yang menyelenggarakan Mudesus untuk pembentukan Koperasi Merah Putih.

 “Alhamdulillah, 95 persen desa di NTB sudah mengadakan Mudesus. Sisanya belum, tapi tanggalnya sudah keluar. Jadi, dalam 1-2 hari ke depan, InsyaAllah 100 persen desa kita sudah selesaikan,” tegas Gubernur Iqbal.

Gubernur juga mengungkapkan bahwa NTB menjadi salah satu daerah yang paling awal bergerak dalam menjalankan program ini. “Yang pertama kali mendaftarkan badan hukum Koperasi Merah Putih itu dari NTB, tepatnya di Lombok Tengah. Sosialisasi pertama juga dilakukan di sini. Ini bukti keseriusan kami,” ucapnya.

Gubernur juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Kementerian Koperasi dan UKM yang turut hadir dalam acara tersebut, termasuk Wakil Menteri dan sejumlah pejabat kementerian lainnya.

“Kami sangat berterima kasih atas arahan dan dorongan dari pusat. Ini menjadi penyemangat bagi kami di daerah,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Iqbal juga mengapresiasi peran serta pemerintah kabupaten/kota se-NTB yang secara gotong royong turut menyukseskan program ini, termasuk subsidi biaya pembuatan badan hukum koperasi yang disepakati bersama.

“Walaupun tidak ada kewajiban, tapi kami di provinsi dan kabupaten/kota sepakat untuk subsidi 50 persen biaya untuk pembentukan badan hukum di seluruh NTB. Ini atas inisiatif dari Dinas Koperasi,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur mengajak seluruh elemen, khususnya di wilayah pedesaan, untuk bersinergi membangun ekonomi berbasis koperasi.

“Koperasi harus kembali menjadi guru ekonomi kita. Kita akan gandeng HKTI, petani, nelayan, semua pihak. Apalagi di NTB, sebagian besar kemiskinan ekstrem ada di wilayah pesisir. Di sinilah koperasi bisa jadi solusi,” tutup Gubernur Iqbal. (F3)

Ket. Foto:

Kegiatan pembukaan Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Mudesus) untuk pembentukan koperasi tersebut, yang berlangsung di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Selasa (03/06).