HarianNusa, Jakarta – Masyarakat yang kehilangan sertipikat tanah perlu mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti melalui Kantor Pertanahan (Kantah). Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pengambilan sumpah oleh pemegang hak di hadapan Kepala Kantah atau pejabat yang ditunjuk merupakan tahapan penting.
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN, Asnaedi, menjelaskan bahwa sumpah menjadi bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran keterangan kehilangan sertipikat.
“Pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran keterangan mengenai kehilangan sertipikat. Tahapan ini penting untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak dan pihak lain yang berkepentingan,” jelas Asnaedi dalam keterangan Kementerian ATR/BPN.
Menurutnya, mekanisme tersebut mengantisipasi permohonan berdasarkan keterangan tidak benar, misalnya sertipikat dinyatakan hilang padahal masih dikuasai pihak lain berdasarkan hubungan hukum tertentu.
Selain sumpah, penerbitan sertipikat pengganti karena hilang didahului pengumuman. Pihak lain diberi kesempatan menyampaikan keberatan dalam waktu 30 hari sejak pengumuman diterbitkan. Keberatan yang dinilai beralasan dapat menjadi dasar penolakan permohonan.
Asnaedi menegaskan hilangnya dokumen fisik tidak otomatis menghapus hak atas tanah. Sertipikat pengganti diterbitkan untuk menyediakan kembali bukti hak yang sah dengan memperhatikan data pendaftaran tanah dan kepentingan pihak lain.
Sertipikat pengganti juga dapat diterbitkan untuk dokumen rusak, misalnya akibat rayap, kebakaran, atau banjir, sesuai persyaratan yang berlaku. Untuk Sertipikat Elektronik, hilangnya salinan cetak tidak menghilangkan data yang tersimpan dalam sistem pendaftaran tanah.
“Jangan ragu mengurus sendiri sertipikat tanah. Kementerian ATR/BPN menyediakan layanan resmi untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanahnya,” ujar Asnaedi.


