HarianNusa, Jakarta – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, memaparkan karakteristik geografis, kekayaan sumber daya kelautan, potensi pariwisata, hingga kebutuhan penguatan kewenangan dan pembiayaan daerah kepulauan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (16/11/2026).
RDP membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan UU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti, Gubernur NTT E. Melkiades Laka Lena, serta pimpinan dan anggota Baleg DPR RI.
Saat membuka sidang, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyampaikan bahwa revisi kedua undang-undang tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Pembahasan diarahkan untuk mengakomodasi kekhasan NTB dan NTT, terutama karakteristik wilayah kepulauan dan potensi pariwisata yang menjadi keunggulan kedua provinsi.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan dukungan terhadap penguatan pengaturan kekhasan daerah. Menurutnya, karakteristik daerah perlu dilihat secara utuh, meliputi kondisi geografis, sumber daya alam, sosial budaya, kehidupan keagamaan, serta potensi sumber pendapatan. Pengakuan atas kekhasan tersebut penting agar pengaturan pemerintahan dan pembangunan dapat lebih sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Dukungan juga disampaikan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti. Perspektif kedua kementerian tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan pengembangan potensi pariwisata serta penguatan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan.
Menanggapi agenda tersebut, Miq Iqbal menegaskan bahwa pengakuan terhadap kekhasan daerah merupakan substansi paling mendasar dari revisi undang-undang.
“Bagi kami, hal yang paling penting dari revisi undang-undang ini adalah adanya pengakuan terhadap kekhasan daerah kami,” ujarnya.
Ia kemudian memaparkan fakta geografis NTB. Dari total luas wilayah 49.312,19 kilometer persegi, perairan laut mencapai 29.159,04 kilometer persegi atau 59,13 persen. Sementara daratan hanya 20.153,15 kilometer persegi atau 40,87 persen. NTB terdiri atas dua pulau utama, Lombok dan Sumbawa, serta 403 pulau kecil, dengan garis pantai sepanjang 2.992,52 kilometer.
Posisi geografis NTB juga strategis. Selat Lombok merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Bagi NTB, laut bukan sekadar pemisah antarpulau, melainkan ruang kehidupan, jalur konektivitas, sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi. Namun, karakter kepulauan juga membawa konsekuensi terhadap biaya pembangunan, distribusi logistik, transportasi, dan jangkauan pelayanan publik.
Menurut Miq Iqbal, potensi tersebut membutuhkan dukungan kebijakan yang sepadan. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kelautan tidak cukup hanya mengandalkan promosi dan investasi, tetapi juga memerlukan konektivitas antarpulau, pelabuhan, dermaga, infrastruktur dasar, pengelolaan lingkungan, serta pembiayaan yang memadai.
Karena itu, Miq Iqbal mengemukakan pentingnya penguatan kewenangan dan kapasitas fiskal daerah. Ia juga menyampaikan sejumlah alternatif pembiayaan, termasuk kemungkinan pengembangan skema penerimaan dari aktivitas pariwisata dan pemanfaatan obligasi daerah. Opsi tersebut memerlukan landasan hukum dan pengaturan yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan.
Miq Iqbal menambahkan, NTB dan NTT memiliki kedekatan geografis serta kepentingan pembangunan yang saling berkaitan. Kerja sama kedua provinsi bersama Bali juga telah diperkuat melalui forum regional KRBNN.
“NTB dan NTT ini bukan cita-cita untuk bersatu, tetapi sebuah takdir untuk bersatu,” ungkapnya.
Ia berharap revisi undang-undang menghasilkan pengakuan yang lebih operasional terhadap karakteristik daerah, disertai penguatan kewenangan, kebijakan fiskal, dan dukungan pembiayaan yang memperhitungkan beban geografis kepulauan. Dengan begitu, kekayaan laut dan pariwisata tidak hanya menjadi potensi di atas kertas, tetapi dapat diolah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan menghadirkan pemerataan pembangunan hingga pulau-pulau kecil. (F*)
Sumber: Diskominfotik NTB
Ket. Foto:
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memberikan pemaparan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta. (Ist)


