HarianNusa, Jakarta – Risiko penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan perlu dicegah melalui pengawasan internal yang kuat. Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pendekatan pengawasan proaktif dan berbasis risiko agar tata kelola organisasi berjalan akuntabel dan sesuai ketentuan.
“Fungsi pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penemuan kesalahan. Kita harus mampu mengidentifikasi potensi risiko, mencegah terjadinya penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret,” tegas Inspektur Jenderal ATR/BPN, Wahyu Widada, dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Wahyu, pengawasan yang berorientasi pada pencegahan penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Identifikasi risiko dan rekomendasi perbaikan diharapkan membantu setiap unit kerja mengantisipasi persoalan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan.
Ia juga mengajak jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kementerian ATR/BPN menjaga integritas dalam menjalankan tugas.
“Setiap aparatur harus bekerja secara profesional dan berintegritas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan,” tegasnya.
Dengan pengawasan yang berorientasi pada pencegahan, Wahyu berharap sistem kerja kementerian semakin akuntabel dan profesional sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan dapat meningkat.
“Kita harus berada di garis terdepan untuk memastikan hadirnya rasa keadilan di dalam masyarakat. Tidak penting siapa yang lebih hebat karena keberhasilan adalah ketika suatu tujuan dapat kita capai bersama. Pemenangnya adalah rakyat,” pesannya.


