HarianNusa, Mataram – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) akan mengikuti apa yang menjadi arah kebijakan pemerintah provinsi NTB terkait ketersediaan dan pemenuhan bahan pangan di NTB.
Wakil Ketua III DPRD Provinsi NTB, H. Yek Agil mengatakan, bahwa pemerintah provinsi NTB telah menegaskan bahwa tidak ada impor beras. Untuk itu pihaknya akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah tersebut.
"Pj gubernur kan sudah menegaskan tidak ada impor beras. Kita ngikuti saja apa yang menjadi arahan PJ Gubernur NTB terkait hal itu," ungkapnya Rabu, (15/11) di Mataram.
Namun demikian ia menegaskan bahwa apapun yang menjadi kebijakan pemerintah daerah, harus dipastikan bahwa ketersediaan stok beras harus ada dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
"Tentu kita dorong kalau memang tidak ada kebijakan mengimpor beras. Tapi pastikan bahwa kebutuhan beras kita tercukupi," ungkap politisi PKS ini.
Menurutnya ada atau tidak adanya impor tidak menjadi persoalan asalkan kebutuhan beras masyarakat terpenuhi.
"Yang penting bagaimana kebutuhan beras masyarakat terpenuhi," tandasnya.
Sebelumnya pemerintah daerah telah menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada kebijakan impor beras karena produksi yang mencukupi. NTB sendiri menjadi satu-satunya daerah yang mampu memenuhi kebutuhannya dengan pangan lokal, dan berkontribusi menjadi penopang pangan nasional. (HN3)
Ket. Foto:
Wakil Ketua III DPRD NTB, H. Yek Agil Al-Haddar. (HN)
