HarianNusa, Mataram – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) Drs. H. Muzihir mendukung Parlemaintary Threshold (ambang batas parlemen) dari 4 persen menjadi 0 persen atas Putusan MK.
Menurutnya, jika tidak diberlakukan ambang batas 0 persen maka suara rakyat yang diberikan kepada caleg pada partai politik tertentu akan sia-sia.
"Contoh misalnya, Caleg atas nama TGB (eks Gubernur NTB) mencapai 100 persen lebih suara, namun karena partainya tidak mencapai ambang batas maka suara rakyat itu sia-sia," katanya saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin di Mataram.
Selain itu, lanjut Ketua DPW PPP NTB ini, kekhawatiran sejumlah figur yang akan maju menjadi Caleg di partai politik yang dipimpinnya, akan berdampak kepada parpol yang memiliki banyak kader dan simpatisan jika 0 persen itu tidak dilakukan.
"Oleh karena itu, saya mendukung 0 persen atas putusan MK yang akan diberlakukan pada Pemilu 2029 mendatang," paparnya.
Sebelumnya MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.
Ambang batas parlemen sendiri diatur dalam Pasal 414 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Dalam pasal tersebut dijelaskan Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. (HN3)
KET. FOTO:
Wakil Ketua II DPRD NTB, Drs. H. Muzihir. (HN)
