HarianNusa, Mataram – Bencana kekeringan masih melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hingga 10 September 2026, sebanyak 9 kabupaten/kota tercatat terdampak kekeringan dengan total 263.310 jiwa atau 84.837 kepala keluarga (KK).
Kalak BPBD Provinsi NTB yang diwakili Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi NTB, Miftahuddin Anshary, mengatakan dari hasil monitoring dampak kekeringan telah meluas hingga 66 kecamatan dan 227 desa di NTB.
“Dari hasil monitoring di Provinsi NTB terdapat dampak bencana kekeringan sementara 66 kecamatan, 227 desa, 84.837 KK dan 263.310 jiwa,” ujar Miftahuddin, saat ditemui di kantornya, Senin, (14/9).
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD kabupaten/kota telah melakukan distribusi air bersih. Hingga saat ini, total air bersih yang telah disalurkan mencapai 3.382.300 liter.
Miftahuddin menjelaskan, dari 9 kabupaten/kota yang terdampak, sebanyak 6 kabupaten/kota telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Sementara itu, tiga kabupaten telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan.
Di tingkat provinsi, Pemprov NTB juga telah menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kemarau yang semakin meluas.
Dari seluruh wilayah terdampak, Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah dengan jumlah penduduk terdampak paling banyak. Tercatat sebanyak 92.950 jiwa atau 33.910 KK terdampak kekeringan. Lombok Timur saat ini berstatus siaga darurat kekeringan.
Menurut Miftahuddin, seluruh wilayah NTB saat ini telah memasuki periode musim kemarau. Kondisi tersebut diperkuat oleh fenomena El Nino serta semakin panjangnya periode Hari Tanpa Hujan (HTH).
Meluasnya wilayah yang masuk dalam level siaga hingga awas akibat HTH yang kian memanjang membuat masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap potensi krisis air bersih.
BPBD mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak dan mengutamakan kebutuhan pokok. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketersediaan air di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung.
Selain persoalan air bersih, masyarakat juga diminta mewaspadai ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) maupun kebakaran pemukiman.
“Masyarakat diharapkan dapat menggunakan air secara bijak guna mengantisipasi krisis air bersih,” katanya.
BPBD juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan serta tidak meninggalkan sumber api tanpa pengawasan.
Imbauan tersebut menjadi penting mengingat kondisi lahan yang semakin kering selama musim kemarau sehingga berpotensi mempercepat penyebaran api apabila terjadi kebakaran. (F*)
Ket. Foto:
Kantor Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi NTB. (HarianNusa/fit)
