HarianNusa, Lombok Barat – Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, mendorong Posyandu menjadi garda terdepan dalam mengidentifikasi dan membantu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat melalui penerapan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Posyandu diharapkan tidak hanya menjadi tempat pelayanan kesehatan, tetapi juga ruang pelayanan dasar, pendataan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari tingkat desa.
Hal tersebut disampaikan Wabup Nurul Adha saat menghadiri Penilaian Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Posyandu Seruni, Desa Nyiurlembang, Kecamatan Narmada, Rabu (28/10/2026).
Menurutnya, berbagai persoalan daerah, seperti kemiskinan, anak tidak sekolah (ATS), pernikahan anak, hingga ketepatan sasaran bantuan sosial, membutuhkan keterlibatan bersama. Posyandu dapat menjadi pintu masuk untuk menemukan persoalan tersebut sejak dini, melakukan pendataan, dan menghubungkan masyarakat dengan perangkat daerah yang berwenang.
Ummi Nurul mengungkapkan, angka kemiskinan di Lombok Barat tercatat sebesar 11,60 persen, jumlah anak tidak sekolah mencapai 7.364 anak, sedangkan rata-rata lama sekolah masih berada pada angka 7,15 tahun. Data tersebut menunjukkan pentingnya pelayanan yang terintegrasi hingga ke tingkat desa.
“Persoalan anak tidak sekolah tidak mungkin diselesaikan oleh Dinas Pendidikan saja. Posyandu harus menjadi bagian dari upaya menemukan anak-anak yang tidak sekolah, mendata mereka, kemudian mengadvokasi agar mendapatkan penanganan dari pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia menekankan, penerapan enam SPM harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Enam bidang pelayanan tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.
Dengan cakupan pelayanan yang lebih luas, Posyandu diharapkan mampu menjadi penghubung antara kebutuhan warga dan program pemerintah. Persoalan yang ditemukan di lapangan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor, sehingga penanganannya lebih tepat sasaran dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Posyandu harus menjadi pintu masuk untuk mengetahui persoalan masyarakat sekaligus menjadi sarana untuk mencari solusi. Kita ingin Posyandu menjadi basis perubahan Lombok Barat yang dimulai dari tingkat desa,” ujarnya.
Ummi Nurul juga menegaskan bahwa penilaian lomba Posyandu tidak semata-mata bertujuan menentukan pemenang. Kegiatan tersebut harus menjadi momentum pembinaan, evaluasi, dan berbagi praktik baik agar kualitas pelayanan Posyandu di seluruh Lombok Barat terus meningkat.
Ia mengapresiasi kolaborasi TP Posyandu Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), pemerintah desa, TP PKK tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, serta seluruh kader Posyandu Seruni yang telah mempersiapkan kegiatan penilaian tersebut.
Untuk mempercepat penerapan enam SPM, Wabup meminta Dinas PMD dan TP Posyandu Kabupaten mengawal pelaksanaannya secara bertahap di seluruh kecamatan. Setiap camat didorong memiliki Posyandu binaan sebagai percontohan, sedangkan setiap kepala desa diharapkan mengembangkan setidaknya satu Posyandu yang mampu menerapkan enam SPM secara optimal.
Selain penguatan pelayanan, ia turut menyoroti pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan kader Posyandu. Menurutnya, para kader memiliki peran penting karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dan menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pelayanan yang dekat dengan kebutuhan warga.
Sementara itu, Ketua Tim Penilai Lomba Posyandu Tingkat Provinsi NTB, Lalu Zainul Arifin, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan para kader dalam meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu.
Ia menjelaskan bahwa transformasi Posyandu kini mencakup enam bidang pelayanan dasar. Karena itu, penilaian dilakukan tidak hanya untuk melihat capaian, tetapi juga sebagai sarana evaluasi dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan di tingkat desa.
Sejumlah aspek yang menjadi perhatian tim penilai meliputi kelembagaan, tata kelola penyelenggaraan layanan SPM, hasil pelayanan, kompetensi dan pelayanan kader, inovasi, pembinaan dan pengawasan, serta sistem informasi Posyandu.
Lalu Zainul Arifin juga memberikan apresiasi terhadap inovasi Posyandu Seruni, termasuk lagu khusus Posyandu yang dinilai sebagai bentuk kreativitas dalam membangun semangat kader dan memperkuat identitas pelayanan.
“Penilaian ini bukan hanya untuk mencari juara, tetapi juga menjadi bahan evaluasi dan pembinaan. Kami berharap Posyandu dapat terus berinovasi, memperkuat koordinasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Melalui penguatan penerapan enam SPM, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap Posyandu semakin berperan sebagai pusat pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa, dan para kader, berbagai persoalan warga diharapkan dapat lebih cepat dikenali dan ditangani, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke tingkat desa. (F*)
Ket. Foto:
Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha. (Ist)
