HarianNusa, Lombok Tengah – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperkuat persiapan menghadapi potensi banjir melalui penyusunan rencana kontingensi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar diskusi kelompok terarah (FGD) pada 27–28 Oktober 2026 di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Lombok Tengah.
Rencana itu disusun agar langkah penanganan, termasuk evakuasi, pengungsian, dan distribusi logistik, memiliki pembagian tugas yang jelas ketika banjir terjadi.
Analis Kebencanaan Ahli Madya BPBD Lombok Tengah, H. Lalu Erwin Rahman, menekankan pentingnya menyusun skenario sebelum bencana terjadi, dengan mempertimbangkan riwayat banjir serta kemampuan daerah.
“Kontingensi kita susun sebelum bencana itu terjadi. Skenarionya dari berbagai aspek, seperti riwayat banjir yang pernah terjadi dan bagaimana cara menghadapinya. Semua itu harus riil sesuai kemampuan kita apabila musibah itu terjadi,” ujarnya.
Konsultan SMART ID, Indra Baskoro Adi, menjelaskan pembagian tanggung jawab instansi melalui lima fungsi, yakni komando dan koordinasi, administrasi, perencanaan, operasi, serta logistik.
Setiap instansi dipetakan sebagai penanggung jawab utama atau pendukung, mulai dari pemantauan bahaya, pencarian dan evakuasi, pengelolaan pengungsian, penyediaan kebutuhan dasar, hingga pemulihan infrastruktur vital.
FGD melibatkan perangkat daerah, enam kecamatan, BPBD Provinsi NTB, BMKG, Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, Basarnas, TNI-Polri, PMI, PLN, dan instansi terkait.
Dokumen yang disusun diharapkan menjadi pedoman koordinasi lintas instansi dalam menghadapi potensi bencana banjir. Kegiatan ini merupakan langkah perencanaan, bukan pengumuman status tanggap darurat.
