HarianNusa, Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB Tahun 2027 sebesar Rp2.921.059 per bulan. Angka tersebut naik Rp247.198 atau 9,245 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp2.673.861.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-581 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026. UMP NTB 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, mengatakan penetapan UMP tersebut telah melalui mekanisme dan ketentuan pengupahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, proses penyesuaian upah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Regulasi tersebut menjadi pedoman dalam menentukan kenaikan upah minimum dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan indeks tertentu.
Pria yang akrab dipanggil Aka tersebut menjelaskan, Gubernur NTB memandang kenaikan UMP bukan sekadar penyesuaian angka nominal, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
“Pemerintah ingin memastikan pekerja memperoleh peningkatan kesejahteraan melalui kebijakan pengupahan yang terukur. Pada saat yang sama, dunia usaha perlu tetap memiliki ruang untuk berkembang agar aktivitas ekonomi berjalan dan kesempatan kerja terus terbuka,” ujarnya
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga mencermati aspirasi kalangan pekerja yang mengharapkan kenaikan upah lebih tinggi. Aspirasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penetapan UMP NTB 2027.
Menurut Ahsanul, kebijakan kenaikan sebesar 9,245 persen diharapkan dapat mengakomodasi harapan pekerja dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan dunia usaha.
“Aspirasi pekerja merupakan hal penting yang harus didengar dan dipertimbangkan. Kebijakan pengupahan harus memberikan perlindungan serta mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja, tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha,” katanya.
Selain penyesuaian upah, pemerintah daerah juga menilai peningkatan kesejahteraan pekerja perlu didukung dengan penguatan produktivitas, kompetensi, dan kualitas sumber daya manusia.
Karena itu, Pemprov NTB terus mendorong peningkatan kapasitas tenaga kerja serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dunia usaha sekaligus membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.
Melalui penetapan UMP 2027, pemerintah berharap hubungan industrial di NTB semakin sehat dan berkeadilan. Pekerja diharapkan memperoleh penghidupan yang lebih baik, sementara pelaku usaha tetap memiliki ruang untuk mengembangkan bisnis dan mempertahankan lapangan pekerjaan.
Dengan demikian, peningkatan ekonomi daerah diharapkan berjalan seiring dengan pemerataan manfaat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (F*)
Ket. Foto:
Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal. (Ist)


