HarianNusa.com, Mataram – Ketua Barisan Masa Demokrat NTB, Indra Jaya Usman tidak tinggal diam atas kritikan Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, Rachmat Hidayat terhadap Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi.
Dalam pers rilis yang diterima, Indra mengatakan apresiasinya atas kritikan yang dituju pada TGB. Namun tidak semua kritikan tersebut dapat diterima maupun dianggap benar.
“Kami mengapreasi dan menghargai, serta berterimakasih kepada siapapun yang memberikan kritik ataupun masukan ataupun penilaian terhadap kinerja Gubernur NTB namun tentu saja kriktik dan penilaian tersebut tidak semuanya bisa kami anggap benar ataupun keliru,” ujarnya, Rabu (9/8).
“Mengenai anggapan kegagalan Gubernur NTB dalam bekerja justru hari ini Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Koordinator Ekonomi mengundang khsus Gubernur NTB TGB H.M Zainul Majdi untuk berbicara mengenai masa depan pertumbuhan ekonomi dan penanganan kemiskinan di Indonesia Timur, karena Nusa Tenggara Barat dianggap sebagai provinsi paling berhasil dalam hal tersebut, sehingga tentu penilaian ini sangat berbeda dengan apa yang menjadi tudingan Ketua DPD PDI Perjuangan Rachmat Hidayat,” pungkasnya.
Menurut Indra, penjualan beberapa aset oleh Pemprov NTB telah disetujui oleh DPRD NTB. Indra justru menyindir pernyataan Rachmat Hidayat dengan membuat perbandingan penjualan PT Indosat ke pihak asing oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati.
“Adanya tudingan Ketua DPD PDI Perjuangan NTB mengenai penjualan beberapa aset, seperti aset Pemrov di Lombok Internasional Airport, saham PT Newmont Nusa Tenggara yang telah mendapat persetujuan DPRD NTB sebagai indikator kegagagalan Gubernur NTB. Mungkin Ketua DPD PDI Perjuangan NTB Rachmat Hidayat terinspirasi dari penilaian Terhadap penjualan PT. Indosat ke pihak asing,” cetusnya.
Bahkan Indra juga menyindir tudingan kegagalan Pemprov NTB akibat kurang optimalnya kinerja kepala SKPD termasuk Hj. Putu Selly Handayani.
“Adanya tudingan kegagalan terhadap indikator kinerja RPJMD Pemprov NTB, bisa jadi atau mungkin disebabkan salah satunya kurang optimalnya kinerja kepala SKPD termasuk Hj. Putu Selly Handayani saat menjabat sebagai Kepala Biro Ekonomi, atau juga kurang optimalnya Hj. Putu Selly Handayani sebagai Kepala Biro Keuangan, atau bisa jadi karena Hj. Putu Selly Handayani terlalu santai saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah, sehingga kami berharap dalam sisa masa jabatan semua kepala SKPD bisa bekerja serius dan optimal untuk mencapai target termasuk juga yang diharapkan kepada Hj. Putu Selly Handayani yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan Prov. NTB yang kita ketahui saat ini digadang-gadang menjadi Calon Wakil Gubernur NTB,” ungkapnya.
Terakhir, Indra berharap penilaian yang dilakukan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, tentu saja harus menjadi cambuk bagi semua pihak untuk bekerja lebih baik lagi, lebih keras lagi, untuk bersama-sama memajukan NTB yang sama-sama kita cintai. Termasuk juga tentunya dalam sisa masa waktu jabatan 1-2 tahun ini, para bupati juga yang menjadi bagian dari pemerintah daerah di NTB bisa bekerja optimal di masing-masing kabupaten/kota. Seperti Bupati Sumbawa H.M. Husni Jibril, Bupati Sumbawa Barat H.W Musyafirin yang baru saja terpilih.
Termasuk juga Bupati Lombok Timur H. Ali bin Dahlan, saat ini di Lombok Timur masih tercatat sebagai salah satu kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di NTB.
“Jika Ketua DPD PDI Perjuangan NTB berharap Nusa Tenggara Barat yang lebih baik seharusnya tidak perlu lagi menunggu untuk memenangkan pasangan Ali bin Dahlan dan Selly Handayani karena kedua tokoh ini sudah bisa berbuat optimal sejak lama hingga saat ini, tanpa harus menunggu menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur. Sehingga apa yang diharapkan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan NTB sudah bisa dicapai sebagai secara bersama-sama dalam waktu sesingkat-singkatnya,” tutupnya. (sat)
