HarianNusa.com, Mataram – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB menolak permintaan PGRI NTB agar semua guru honorer SMA/SMK mendapat surat keputusan (SK) untuk pengangkatan sebagai honorer daerah.
Hal tersebut disampaiakn Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, H. Muhamad Suruji. Pasalnya SK hanya akan diberikan kepada 5.200 guru dan pegawai honorer yang lolos pada seleksi yang akan digelar Desember ini.
“Boleh saja minta semua di-SK-kan, tetapi yang di-SK-kan yang dibutuhkan saja. Dinas Dikbud meng-SK-kan yang 5.200 yang dikukuhkan itu. Kalau mau semua dapat SK, nanti PGRI yang SK-kan,” selorohnya kepada media ini usai mengikuti upacara penyerahan Bendera Pataka di Mataram, Sabtu (16 /12/2017).
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB hanya akan mengusulkan SK guru honorer kepada Gubernur NTB sesuai kebutuhan.
“Dikbud akan mengusulkan sesuai kebutuhan bukan sesuai pesanan. Jangan mengangkat yang tidak dibutuhkan nanti bisa mencelakai, saat ini kan kebutuhan guru SMA/SMK 5.200 orang,” katanya.
Seleksi guru honorer, lanjutnya, akan dilaksanakan setelah tahapan mutasi dan promosi kepala sekolah, serta redistribusi guru dilakukan. Barulah seleksi honorer akan digelar, yakni pada Desember ini.
“Harus sesuai tahapan. Karena nanti kan bisa jadi ada guru yang naik jadi kepala sekolah, sehingga kekurangan gurunya nambah. Nanti berdasarkan redistribusi guru itu kita tahu sekolah mana butuh guru apa berapa orang dibutuhkan,” pungkas Suruji. (f3)
