HarianNusa.com, Jawa Timur – Pengendalian inflasi menjadi hal yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harga barang komoditas yang stabil mampu memberikan dampak positif terhadap konsumen, sebaliknya harga barang yang terus meningkat secara tajam berisiko menurunkan daya beli masyarakat. Dengan demikian, peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi strategis guna menjaga kestabilan harga di daerah, termasuk di Provinsi NTB.
Salah satu langkah startegis TPID Provinsi NTB dalam mengendalikan inflasi adalah dengan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sebagai penyangga ketahanan pangan. Langkah awal tersebut dilakukan dengan melaksanakan capacity building ke Provinsi Jawa Timur, khususnya ke BUMD PT. Puspa Agro Jatim.
Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari (Rabu,25 – Jumat,27) tersebut, diikuti oleh pejabat – pejabat TPID NTB antara lain Kepala BI Provinsi NTB – Achris Sarwani, Asisten Perekonomian dan Pembangunan – Chairul Mahsul, Kepala Biro Ekonomi – Ahmad Nur Aulia, Kepala Bappeda – Ridwansyah, Kepala Dinas Perdagangan– Putu Selly Andayani, Kepala Dinas Pertanian– Husnul Fauzi, Kepala Dinas Peternakan – Aminurrahman, Kepala Dinas Perindustrian – Baiq Eva Nurcahyaningsih, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan – Lalu Hamdi, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan – Budi Septiani. Selain itu kegiatan juga turut diikuti oleh Satgas Pangan Polda NTB, Bulog Divre NTB, PT. Gerbang NTB Emas (GNE) dan seluruh perwakilan dari TPID Kab/Kota.
Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB, Achris Sarwani menyatakan meski merupakan daerah penghasil, Provinsi NTB tidak terlepas dari permasalahan naik-turunnya harga komoditas. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan mendorong efisiensi tata niaga perdagangan, sehingga dapat memangkas rantai distribusi dan menurunkan harga di tingkat konsumen. Peran BUMD dalam hal ini menjadi strategis, sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dengan menjaga ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi.
“BUMD di NTB diharapkan dapat memperkuat value chain (rantai nilai) dari hulu ke hilir, utamanya pada komoditas-komoditas penyumbang inflasi. Lebih jauh lagi, BUMD dapat bersinergi dengan UMKM – UMKM yang ada untuk meningkatkan nilai tambah komoditas melalui skema hilirisasi komoditas mentah. Dengan demikian, selain harga di tingkat konsumen menjadi stabil, produsen tetap dapat menikmati peningkatan pendapatan,” ujar Achris.
Lanjut Achris, sinergi antara Dinas terkait dan seluruh TPID di tingkat Kab/Kota menjadi kunci sukses pengendalian inflasi daerah oleh TPID. Program – program kerja yang sudah ada diharapkan dapat saling melengkapi satu sama lain, didukung oleh ketersediaan data harga komoditas yang akurat hingga tingkat Kab/Kota.
Senada dengan Achris, Chairul Mahsul mendorong PT. GNE sebagai BUMD NTB untuk segera membuat anak perusahaan, yang fokus bergerak di bidang ketahanan pangan. Anak perusahaan tersebut dapat terbentuk sesegera mungkin, setelah melalui berbagai proses perizinan dan kalkulasi likuiditas yang cermat.
PT. GNE juga diharapkan dapat bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah ada, sebagai penghubung antara produsen dan pembeli. Chairul meyakini bahwa dengan komitmen yang kuat, maka upaya pengendalian harga melalui BUMD dapat terwujud.
Selain ke Puspa Agro, kegiatan capacity building mengarah ke beberapa tempat lainnya yakni klaster UMKM kedelai di Koperasi Agro Prima Kab. Lamongan serta klaster hotirkultura Gapoktan Mitra Arjuna di Batu – Malang. Kedua UMKM tersebut tidak hanya memproduksi komoditas mentah, namun juga mengolahnya ke berbagai produk turunan. Beberapa komoditas olahan dari klaster kedelai antara lain tempe higienis dan tepung limbah. Sementara itu, Gapoktan Mitra Arjuna telah mampu memproduksi aneka makanan ringan berbahan dasar buah-buahan serta makanan beku.
Ke depan, diharapkan UMKM-UMKM di NTB dapat meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan produk turunannya. Dengan potensi pasokan yang berlimpah di NTB, hilirisasi produk turunan komoditas mampu berdampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sesi diskusi dengan TPID Jawa Timur juga dihadiri Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) ,DR Najmul Akhyar yang saat itu menyampaikan visi seorang kepala daerah (ketua TPID kab/kota) dalam mengembangkan ekonomi daerah, termasuk dalam upaya ketahanan pangan dan pengendalian inflasi. (f3)
