HarianNusa, Lombok Barat – Sebuah langkah besar untuk pemberdayaan penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Barat resmi dimulai. Bertempat di Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal meresmikan Harmoni Sahabat (HARSA) NTB, sebuah lembaga yang hadir dengan misi kuat: menyatukan langkah dari hati untuk negeri dan membuka ruang karya bagi penyandang disabilitas.

Dengan mengusung tema “Menyatukan Langkah dari Hati untuk Negeri, Saatnya Disabilitas Berbicara Lewat Karya,” HARSA NTB tampil sebagai simbol harapan baru sekaligus wadah nyata bagi para difabel untuk berkarya, mandiri, dan diakui di tengah masyarakat.

Gubernur NTB yang hadir bersama Ketua TP PKK NTB, Sinta Agathia Iqbal, menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif HARSA NTB. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya ingin memberikan bantuan sesaat, namun mencari pola dukungan jangka panjang yang membuat para difabel mampu berdiri di atas kakinya sendiri.

“Saya yakin saudara-saudara kita yang difabel adalah pribadi-pribadi terpilih. Mereka bukan orang yang kekurangan, melainkan mereka punya kelebihan yang luar biasa. HARSA NTB adalah salah satu bentuk upaya kita untuk menggali dan mengangkat kelebihan itu,” ujar Gubernur Iqbal.

Gubernur Iqbal juga menyebut HARSA NTB sebagai pelopor yang telah membuktikan bahwa disabilitas bukanlah batas untuk berkarya. Ia menyoroti program pertanian atau farming yang diajarkan oleh HARSA NTB sebagai contoh konkret pemberdayaan yang membumi dan berkelanjutan.

“Apa yang dilakukan HARSA NTB dengan mengajarkan bertani kepada teman-teman difabel adalah langkah awal yang inspiratif. Ini bukti bahwa mereka bisa berdaya, berkarya, dan bahkan menginspirasi,” tambahnya.

Ketua HARSA NTB, Lalu Muhamad Saleh, menjelaskan bahwa HARSA hadir dari semangat akar rumput. Ia melihat banyak penyandang disabilitas yang memiliki bakat dan keinginan kuat untuk mandiri, namun masih terkendala akses dan wadah yang mendukung.

“HARSA NTB hadir sebagai ruang aman dan produktif bagi para difabel. Kami ingin memperjuangkan agar karya mereka tidak hanya berhenti di lingkaran kecil, tapi bisa dikenal dan diapresiasi luas oleh masyarakat,” ungkapnya.

Lalu Muhamad Saleh juga menegaskan bahwa misi HARSA NTB bukan sekadar membina, tapi benar-benar memperjuangkan hak untuk hidup mandiri dan bermartabat bagi setiap penyandang disabilitas.

Dengan diresmikannya HARSA NTB, provinsi NTB kini memiliki model pemberdayaan disabilitas berbasis masyarakat yang bisa ditiru dan dikembangkan di daerah lain. HARSA bukan hanya lembaga, tetapi simbol dari semangat inklusivitas dan harapan baru untuk masa depan yang lebih setara. (F3)

Ket. Foto:
Kegiatan peresmian Lembaga HARSA NTB di Lombok Barat. (Ist)

HarianNusa, Mataram – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar kegiatan Webinar dengan tema Inovasi Big Data Untuk Perencanaan Strategis dan Pengambilan Keputusan di Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini dilaksanakan rabu, 4 Juni 2025 melalui zoom meeting. 

Hadir sebagai narasumber Asisten 3 Setda Lombok Barat Fauzan Husniadi, Andrari Grahitandaru, Perekayasa Ahli Utama dari BRIN, dan Nimas Ayu Untariyati, Perekayasa Ahli Madya dari Pusat Riset Sains Data dan Informasi BRIN. Dalam kesempatan ini Asisten III setda Lombok Barat didampingi oleh Kadis Kominfotik Lombok Barat Maad Adnan dan Kepala Bidang Aptika Sumirah.

Dalam pemaparannya Asisten 3 Setda Lombok Barat Fauzan Husniadi mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menjadikan data sebagai rujukan utama dalam perencanaan.  Semua harus berbasis data. Hal ini sesuai dengan arahan dan instruksi Bupati dan wakil Bupati Lombok Barat. Ia mengatakan Pimpinan Daerah ingin agar perencanaan yang dilakukan benar benar matang sehingga hasilnya bisa maksimal dan dapat diukur. Salah satu langkah yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan inovasi big data sebagai dasar dalam melakukan perencanaan. 

“Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sedang mengembangkan inovasi big data sebagai rujukan utama dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan,” ujarnya. 

Fauzan Husniadi melanjutkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat saat ini telah memanfaatkan data secara progresif untuk mendukung perencanaan pembangunan. Dengan Big Data, Pemerintah berusaha agar kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi riil masyarakat dan mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Hal ini juga akan mempermudah dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang dilakukan. 

“Tentu inovasi big data ini sebagai langkah maju dalam melakukan perencanaan, pemetaan hingga melihat keberhasilan pembangunan atau intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Sementara itu Perekayasa Ahli Utama Pusat Riset Sains Data dan Informasi (PRSDI) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andrari Grahitandaru, mengungkapkan empat aspek utama dalam pemanfaatan data pemerintah digital yang akan dinilai dan menjadi bagian dari indeks pemerintah digital mulai 2026. empat aspek utama dalam pemanfaatan data pemerintah digital. Pertama, manajemen data. Kedua, pengelolaan data. Ketiga, pemanfaatan big data, data analitik, dan business intelligence. 

Kemudian terakhir, bagaimana instansi pusat dan pemerintah daerah melaksanakan keamanan data pribadi sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. “Bagaimana setiap instansi pusat dan pemerintah daerah memanfaatkan data dalam pemerintah digital?,” tuturnya.

Ia melanjutkan setiap instansi pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan data sesuai tanggung jawabnya, ditampilkan dalam portal satu data instansi atau dashboard untuk dibagi, kemudian menggunakan atau memanfaatkan data instansi lain namun harus ada penandanya. Serta yang terakhir, interoperabilitas atau berbagi pakai itu harus dilewatkan melalui sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP), baik di lingkup internal atau eksternal. 

Di akhir, Andrari mengemukakan bahwa dukungan teknologi apapun, teknologi big data, data analitik dan business intelligence ini tidak akan bisa terwujud kalau tidak kolaborasi. Kolaborasi dalam sistemnya, maupun kolaborasi datanya. “Bahwa data itu bukan milik sendiri, tetapi untuk dimanfaatkan lembaga lain, baik antar unit kerja internal dan eksternal antar instansi. Itulah tujuan kita saat ini untuk mewujudkan pemerintahan digital,” pungkasnya.

Sementara Nimas Ayu Untariyati, Perekayasa Ahli Madya Pusat Riset Sains Data dan Informasi (PRSDI) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan terdapat tiga tantangan AI dan big data yang dapat dirinya susun.  Pertama yakni tantangan infrastruktur digital. Penerapan Big Data dan AI membutuhkan infrastruktur digital yang kuat, namun Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam hal konektivitas, kapasitas penyimpanan data, dan interoperabilitas antar instansi pemerintahan. Kedua, tantangan regulasi dan etika. Regulasi tentang penggunaan AI dan big data dalam layanan publik masih terbatas sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan data dan menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat. Nimas menambahkan adanya peluang untuk smart governance, yaitu penerapan AI dan big data dapat mempercepat transformasi menuju pemerintahan cerdas (smart governance) yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Ia juga menyebutkan, big data analytics memberikan potensi besar untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan publik yang berbasis bukti (evidencebased policy making). “Tantangan SDM serta partisipasi masyarakat, Adopsi teknologi tidak hanya tergantung pada infrastruktur dan regulasi, tetapi juga pada kapasitas sumber daya manusia serta partisipasi aktif masyarakat dalam ekosistem bagi e-Government,” jelas Nimas.

Kepala Dinas Kominfotik Lombok Barat Maad Adnan mengatakan kegiatan ini sangat positif dan produktif Karena membahas tentang inovasi big data Lombok Barat. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta yang mengikuti secara zoom dapat memperoleh gambaran tentang pentingnya big data untuk perencanaan pembangunan. Selain itu terkait dengan inovasi big data dan tantangannya kedepan serta  aspek yang ada dalam pemanfaatan data digital. 

Maad melanjutkan inovasi ini diharapkan dapat menjadi   kekuatan utama Lombok Barat dalam merencanakan pembangunan sehingga tepat sasaran dan efektif. “Kegiatan ini luar biasa dan kami apresiasi kolaborasi dari BRIN dalam mengangkat inovasi big data Lombok Barat. Kami berharap agar inovasi ini bermanfaat bagi kita semua,” harapnya. (F3)

Ket. Foto:

Webinar inovasi big data untuk perencanaan pembangunan. ( Ist)

HarianNusa, Lombok Barat – Wakil Bupati Lombok Barat Hj.Nurul Adha meminta semua jajarannya untuk menguatkan kolaborasi dan koordinasi dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan, terutama eliminasi malaria dan TB (Tuberkulosisi). Hal tersebut disampaikan dalam Rapat koordinasi percepatan eliminasi malaria dan TB yang dilaksanakan di Ruang Rapat Jayengrane Kamis (05/06/2025). 

Wabup UNA menyampaikan 

bahwa berbagai masalah kesehatan perlu mendapatkan perhatian serius. Hal ini agar tidak menyebabkan masalah di masyarakat. Salah satunya adalah terkait dengan malaria dan TB. dari informasi yang disampaikan oleh sejumlah pihak, Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi daerah eliminasi malaria dan TB. Artinya belum termasuk wilayah bebas malaria dan TB. sehingga meminta semua jajarannya untuk benar benar memperhatikan masalah ini. “Malaria dan TB ini perlu mendapat perhatian serius agar kita termasuk daerah bebas malaria dan TB,”ujarnya.

Hj.Nurul Adha meyakini hal ini dapat diselesaikan dengan penanganan yang tepat sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh kementerian kesehatan. Selain itu untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kolaborasi dan kerjasama yang erat antar berbagai pihak agar Lombok Barat dapat menjadi daerah bebas malaria dan TB. Ia mengatakan kolaborasi adalah kunci tepat dalam mengatasi berbagai hal. 

“Untuk itu perlu dibangun sistem kerja terintegrasi bagaimana pola penanganannya? Yakni, pertama menangani daerah yang terjangkit dan kedua menjaga jangan sampai daerah-daerah terjangkit ini, meluas ke daerah yang belum terjangkit. Tentu ini butuh komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak,” ucapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Zulkifli mengatakan malaria dan TB ini menjadi perhatian serius pihaknya. Ia terus menguatkan koordinasi dan kolaborasi dengan semua pihak untuk mengatasi masalah malaria dan TB ini. Ia mengatakan apabila diperlukan tambahan obat-obatan, vitamin-vitamin segera dikonsultasikan dengan pusat pelayanan kesehatan terdekat.

“Mari bersama-sama membangun sinergi dalam mengatasi hal ini. Kita susun jadwal dan jam kerja mengatasi ini agar tidak menyebar lebih luas,”ujarnya. Kegiatan rapat ini berjalan dengan lancar. Berbagai pihak menyampaikan tanggapan dan solusi dalam mengatasi masalah ini. 

Kegiatan ini dihadiri oleh  Wakil Bupati Lobar UNA (Ummi Nurul Adha) Plt.Kadikes, Kepala DP2KBP3A, Kepala OPD dan undangan lainnya. (F2)

Ket. Foto:

Wakil Bupati Lombok Barat Hj Nurul Adha saat memimpin rapat koordinasi dg jajarannya. (Ist)