HarianNusa.com, Mataram – Turunnya pendapatan daerah Provinsi NTB tidak luput dari sorotan Fraksi PKS DPRD NTB.
Dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi NTB dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Farksi Terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun 2018, Senin (10/9) malam lalu, Fraksi PKS meminta penjelasan terkait turunnya pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB).
“Apa penyebabnya dan kenapa asumsi penurunan dari sektor ini terjadi,” tanya Ketua Komisi III DPRD NTB Fraksi PKS, H. Johan Rosihan, ST.
Lebih lanjut Johan mengatakan, berkurangnya pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.51.528.498.476 atau hampir separuh dari target APBD murni 2018 sebesar Rp. 123.743.347.951. Menurutnya hal ini tentu menimbulkan pertanyaan masalah apa yang sedang terjadi pada BUMD-BUMD, di mana Bank NTB kurang 15 M dari target, BPR kurang 5,5 M dari target begitu juga Gerbang Emas NTB kurang 400 juta dari target.
“Mohon penjelasan atas hal ini,” pungkas pria kelahiran Sumbawa ini. (f3)