HarianNusa.com, Mataram – Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. H. Rosiyadi Sayuti, M.Sc., Ph.D berharap seluruh rumah warga terdampak gempa segera dibangun.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka rapat koordinasi rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa, di Hotel Grand Lagi, Mataram, Rabu (12/09/2018).
Sekda meminta rapat tersebut dapat menghasilkan rancangan program rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di kabupaten dan kota terdampak, sehingga hasilnya akan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan harapan masyarakat terdampak.
Sekda menjelaskan, sesuai Inpres Nomor 5 tahun 2018, masa rekonstruksi paling lambat selama 6 bulan. Dalam masa itu, diharapkan semua perumahan warga dapat terbangun. Dengan demikian, kata Sekda, tidak ada lagi masyarakat terdampak yang masih tinggal di tenda-tenda darurat.
Ditegaskan Sekda, saat ini yang menjadi prioritas utama pemerintah adalah pembangunan sekolah dan fasilitas sosial seperti rumah sakit, puskesmas, fasilitas ekonomi dan perkantoran.
“Sehingga proses belajar anak-anak sekolah, pelayanan kesehatan, aktivitas perkantoran dan roda perkonomian masyarakat dapat berjalan dengan normal kembali,” tegasnya.
Sementara itu Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Ir. Harmensyah, Dipl, SE, MM mengatakan ada lima sektor target rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang fokus akan dilakukan pemerintah. Di antaranya, sektor pemukiman, meliputi verifikasi rumah warga terdampak dan pembangunan infrastruktur, sektor ekonomi produktif, meliputi pembangunan fasilitas ekonomi seperti pasar sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat. Sektor sosial meliputi pembangunan fasilitas pendidikan, agama dan kesehatan dan lintas sektor meliputi pembangunan perkantoran yang rusak agar proses pelayanan publik dapat segera berjalan dengan baik.
Harmensyah juga menjelaskan data hasil sementara rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan data dari Kepala Bappeda masing-masing kabupaten dan kota terdampak, kerusakan sebesar Rp 12,40 triliun, kerugian sebesar Rp 2,49 triliun dan kebutuhan sebesar Rp. 10,19 triliun. Data itu meliputi sektor perumahan, sektor infrastruktur, sektor sosial, sektor ekonomi produktif dan lintas sektor.
“Saya berharap perencanaan aksi rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera diselesaikan, agar segera dapat dibawa pada Rakor tingkat pusat di Kemenko PMK yang dipimpin oleh Menteri Puan Maharani dan dipersentasikan oleh Gubernur NTB,” ungkapnya.
Rapat tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan selaku Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sony B. Harmadi, beserta seluruh jajaran OPD Provinsi NTB, Kepala Bappeda NTB dan Kepala Bappeda kabupaten kota terdampak musibah gempa bumi. (f3)