Headline

DPRD NTB Gelar Paripurna PAW Tiga Anggota Dewan

Published

7 tahun ago

17/10/2018

Fitriah

HarianNusa.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Sidang Paripurna dengan agenda pengambilan Sumpah/Janji Pergantian Antara Waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi NTB sisa masa jabatan 2014-2019 bertempat di ruang rapat DPRD NTB, Rabu (17/10/2018).

Proses pergantian antara waktu anggota DPRD NTB yang dilaksanakan pada hari ini telah sesuai dengan pasal 239 ayat 1 UU no 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD yang menyatakan bahwa anggota DPRD berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan.

Suasana sidang paripurna DPRD NTB. (Fitri)

Pengangkatan dan Pergantian Antar Waktu ketiga orang anggota DPRD Provinsi NTB atas nama H. Ismail menggantikan Baejuri Bolkiah, SH., L. Hilman Afriandi menggantikan Burhanuddin, S.Sos dan H. Ahmad Kudsi, SH Suharto, ST., MM.

“Yang bersangkutan diresmikan pemberhentiannya dengan hormat sebagai anggota DPRD NTB masa jabatan 2014- 2019 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cahyo Kumolo tanggal 8 September 2018 karena yang bersangkutan kembali mencalonkan diri melalui partai yang berbeda pada pemilihan legislatif 2019 yang akan datang,” terang Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiiq Isvie Rupaeda dalam sambutannya saat memimpin Sidang.

Lebih lanjut, Isvie mengatakan, DPRD Provinsi NTB sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah daerah memiliki beban dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat, meningkatkan kualitas dan produktivitas kinerja serta mengembangkan hubungan dan mekanisme yang baik antara lembaga perwakilan rakyat daerah dengan pemerintah daerah demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat Nusa tenggara barat.

Di sisi lain, lanjutnya, pelaksanaan tugas pemerintah daerah menuntut adanya peran dewan perwakilan rakyat yang mampu melaksanakan fungsinya baik sebagai fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dalam proses perluasan kebijakan publik, fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah serta wewenang lain yang diatur dalam perundang-undangan lain.

Untuk mengaplikasi tiga fingsi tersebut, kata Isvie, dituntun untuk memiliki kemampuan, kepekaan, dan profesionalitas dalam merumuskan program kerja yang sekaligus mendorong terlaksananya program pembangunan daerah baik dengan merumuskan berbagai kebijakan maupun dengan dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan pembangunan daerah.

“Di era demokrasi sekarang ini kita dituntut adanya kemampuan, kepekaan dan profesionalitas dalam arti pelayanan karena kita adalah pelayan rakyat bukan dilayani rakyat. Komitmen dan impian besar itulah yang sangat diharapkan untuk membangun daerah ini sehingga mampu mensejahterakan rakyat Nusa Tenggara Barat yang sangat kita cintai bersama ini,” ujarnya.

Untuk itu ia mengimbau semua agar senantiasa berusaha dan berupaya maksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja daya juang, sebab tantangan yang dihadapi semakin berat, variatif dan kompleks. Itu semua memerlukan kerja keras, kerja cerdas dan kerjasama serta persatuan dan kesatuan diantara sesama dewan.

“Karena kita merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kita dituntut untuk bisa bekerja dan menghasilkan karya-karya bukan hanya janji-janji pada saat pemilu,” tandasnya.

Atas nama pimpinan dan anggota dewan, Isvie mengucapkan selamat datang dan selamat bekerja sebagai wakil rakyat kepada tiga orang anggota DPRD Provinsi NTB yang baru dilantik tersebut.

“Dan segeralah saudara-saudara dapat menyesuaikan diri baik di fraksi maupun komisi sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat,” ungkapnya.

Isvie juga meminta apabila diantara tiga anggota dewan yang dilantik itu ada yang masih bekerja di lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk segera meninggalkan kegiatan tersebut demi keharmonisan antar sesama anggota dewan.

“Jika diantara saudara -saudara bertiga pernah melaksanakan sebuah kegiatan atas nama swadaya masyarakat maka begitu menjadi anggota DPRD tinggalkanlah kegiatan itu dan kembali menjadi wakil rakyat karena ini penting saya sampaikan agar keharmonisan lembaga ini menjadi baik, jangan sampai karena kehadiran saudara- saudara bertiga diantara kita semua karena saudara saudara bertiga ada pernah menjalin atau bekerja di lembaga swadaya masyarakat sehingga gaya stile itu dibawa ke lembaga maka akan terjadi disharmoni jika itu dilaksanakan,” pintanya.

Oleh karena itu, menurutnya tiga orang anggota dewan yang baru dilantik tersebut perlu membekali diri dan mempelajari tata tertib DPRD untuk pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai anggota dewan serta mempelajari berbagai perundang-undangan yang lain terkait dengan penempatan mereka dalam Komisi-komisi DPRD Provinsi NTB.

“Kita ini wakil rakyat berbeda jika kita duduk di luar wakil rakyat. Tunjukan aktivitas saudara dengan sebaik-baiknya, berperan aktif di berbagai sidang-sidang dewan, dalam rapat komisi, rapat pansus, rapat badan-badan, maupun rapat paripurna dewan. Apalagi sekarang kita sudah dan insyaallah evaluasi tata tertib dewan akan segera kita terima. Sehingga dengan demikian tata tertib rapat baru akan dilaksanakan setelah diterima menteri dalam negeri,” ujarnya.

Khusus kepada tiga orang anggota dewan yang diganti, yakni Baijuri Bolkiah, H. Burhanuddin dan H. Suharto, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD NTB Isvie mengucapkan terimakasih tak terhingga atas kerjasama dan sumbangsih ketiganya selama di DPRD NTB.

Sebelumnya, proses pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan, Sekretaris Dewan DPRD Provinsi NTB, Mahdi membacakan SK Keputusan Mendagri tentang pengangkatan dan pemberhentian Pergantian Antar Waktu sisa masa jabatan 2014-2019 anggota DPRD Provinsi NTB.

Sidang Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, Wakil Ketua , H. Abdul Hadi dan TGH. Mahali Fikri, dihadiri Fraksi-fraksi dan Komisi- komisi, sejumlah OPD Lingkup Pemprov NTB, unsur TNI/Polri dan tamu undangan lainnya. (f3)

Info Lainnya

Headline

Pemerintah Genjot Pembangunan 400 SPPG di NTB, Baru 25 Persen Terealisasi

Published

1 minggu ago

28/05/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Pemerintah pusat menargetkan pembangunan 400 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) guna mendukung program pemenuhan gizi masyarakat, terutama bagi pelajar. Hingga saat ini, realisasi pembangunan baru mencapai 25 persen atau sekitar 54 unit.

“Untuk program makan bergizi, kita targetkan pembangunan SPPG di NTB sebanyak 400 unit. Saat ini baru terbangun sekitar 25 persen. Harapannya, target ini dapat tercapai sepenuhnya pada tahun 2025,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI, H. Muazzim Akbar, usai melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB dalam rangka kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Pemprov NTB, Rabu, (28/5).

SPPG merupakan dapur umum yang memproduksi makanan bergizi dan tersebar di 26 provinsi. Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah SPPG terbanyak, yakni 57 titik. Konsep ini melibatkan koperasi, yayasan, hingga perusahaan swasta sebagai mitra penyedia makanan sehat.

Muazzim menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai instansi, termasuk Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dalam mempercepat pembangunan dan menjamin keamanan makanan yang disajikan.

“BPOM harus turun langsung ke lapangan. Jangan hanya menunggu laporan. Kita tidak ingin terjadi kasus keracunan makanan atau konsumsi bahan yang tidak layak, seperti buah berulat,” tegasnya.

Ia menambahkan, kehadiran SPPG yang merata di seluruh NTB akan menjadi kunci keberhasilan program makan bergizi nasional dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting serta peningkatan kualitas kesehatan generasi muda.

Dengan target 400 SPPG tersebut, Muazzim meminta seluruh pihak bahu-membahu agar misi besar pemenuhan gizi ini tidak hanya sekadar wacana, melainkan terealisasi nyata dan memberi dampak langsung bagi masyarakat NTB. (F3)

Ket. Foto:

Anggota Komisi IX DPR RI Dapil NTB dari Partai Amanat Nasional, H. Muazzim Akbar. (HarianNusa)

Info Lainnya

Headline

Viral Video Pernikahan Anak, Anggota Komisi V DPRD NTB Jamhur Desak Sanksi Tegas untuk Pencegahan

Published

2 minggu ago

26/05/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Viralnya video pernikahan di bawah umur di media sosial baru-baru ini mengundang perhatian publik, termasuk dari kalangan legislatif. Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTB, H. Muhammad Jamhur, angkat bicara mengenai fenomena tersebut dan menegaskan pentingnya edukasi serta peran semua pihak dalam mencegah pernikahan dini.

Menurut HM Jamhur, fenomena Merarik Kodek atau pernikahan dini sebenarnya terjadi di banyak tempat, hanya saja tidak semuanya terekspos ke publik. “Permasalahan pernikahan di bawah umur ini terjadi di mana-mana. Ada yang terpublikasi, ada juga yang tidak. Di era digitalisasi seperti sekarang, semua peristiwa sangat mudah terekspos dan menjadi viral, bahkan tanpa disadari oleh pelaku atau keluarga,” ungkapnya, Senin, (26/5) kepada hariannusa.com.

Ia menilai, walaupun viralitas di media sosial terkadang membawa keberuntungan bagi pemilik akun, namun di balik itu terdapat persoalan serius yang harus segera ditangani. “Pernikahan dini berdampak besar terhadap masa depan pelaku, baik secara psikologis maupun kesehatan. Ini bisa menjadi salah satu penyebab tingginya angka kawin cerai, serta risiko saat kehamilan dan persalinan. Bahkan anak-anak dari pernikahan dini banyak yang rentan mengalami stunting,” jelasnya.

H. Jamhur mengajak semua elemen masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam memberikan edukasi secara masif, mulai dari orang tua, keluarga terdekat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat hingga pemerintah. Ia menegaskan pentingnya peran kolaboratif dalam menekan angka pernikahan dini di NTB.

Ia juga menyoroti keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan Perkawinan Dini yang sudah dimiliki oleh NTB. Namun, menurutnya, perda tersebut belum efektif karena tidak mengatur sanksi tegas bagi pelanggarnya. “Kita sudah punya perda, tapi kelemahannya tidak ada sanksi tegas. Ini harus menjadi perhatian agar regulasi benar-benar berdampak,” tandasnya.

Dengan pernyataan ini, H. Jamhur berharap adanya perhatian serius dan langkah konkret dari semua pihak untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif pernikahan di usia dini.

Seperti diketahui baru-baru ini jagad media sosial dihebohkan dengan video nyongkolan pernikahan anak dibawah umur dimana pengantin perempuan masih duduk dibangku SMP sedangkan pengantin pria baru kelas 1 SMK. Pasangan tersebut diketahui berasal dari Lombok Tengah. (F3)

Ket. Foto:

Anggota Komisi V DPRD NTB, HM. Jamhur. (Ist)

Info Lainnya

Ekonomi

Dorong Produktivitas Pertanian, Gubernur NTB Serahkan Combine Harvester ke Kabupaten Sumbawa

Published

2 minggu ago

26/05/2025

Fitriah

HarianNusa, Sumbawa – Komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam memperkuat ketahanan pangan kembali dibuktikan. Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, secara resmi menyerahkan dua unit combine harvester kepada Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, pada Senin (26/5). Bantuan alat panen modern ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian di wilayah lumbung pangan NTB.

“Yang lain semua dapat, tetapi yang kita utamakan daerah-daerah yang jadi lumbung pangan,” tegas Gubernur Iqbal, menekankan pentingnya optimalisasi alat modern untuk mendukung kabupaten-kabupaten penghasil pangan utama, termasuk Sumbawa dan Lombok Tengah.

Gubernur juga berharap agar bantuan ini dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten untuk memastikan pemanfaatan yang maksimal. Ia menekankan bahwa dengan skema pinjam atau sewa, alat ini bisa digunakan bergilir oleh para petani tanpa risiko diperjualbelikan.

“Barang itu juga akan tetap terpelihara sehingga dalam jangka waktu sekian tahun, semua kebutuhan petani untuk combine harvester sudah terpenuhi,” ujar Gubernur.

Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, mengapresiasi langkah cepat dan strategis dari pemerintah provinsi. Menurutnya, bantuan ini sangat sejalan dengan visi daerah dalam mengembangkan sektor agromaritim berbasis potensi lokal.

“Ini adalah bentuk nyata sinergi pusat-daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional, dan kami siap mengelola serta memanfaatkan alat ini sebaik mungkin,” kata Bupati Jarot.

Penyerahan combine harvester ini menjadi langkah konkret dalam transformasi sektor pertanian NTB menuju pertanian modern yang efisien dan berkelanjutan. (F3)

Ket. Foto:

Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, berpose bersama pada kegiatan serah terima dua unit combine harvester, Senin (26/5). (Ist)