HarianNusa .com – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah meminta kepala OPD serius dan proaktif menyelesaikan segala bentuk temuan.
“Lakukan tugas sebaik mungkin, dan selalu bersandar kepada Allah SWT, karena nilai dan harga manusia dimata Allah, bukan dimata manusia,” ungkap Rohmi saat membuka Gelar Pengawasan Daerah ( Larwasda) lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Rabu (5/12/2018) di hotel Grand Legi Mataram
Wagub menekankan, agar dalam menjalankan semua rangkaian proses bekerja, semua harus berjalan sesuai ketentuan. Jangan sampai melanggar aturan sehingga menjadi masalah hukum. Ia meminta semua temuan yang masih tercatat agar segera ditindaklanjuti, dan kedepannya hal serupa jangan sampai terulang kembali.
Bagi Rohmi dalam mengemban amanah sebagai kepala OPD, pertanggungjawaban teratas dan utama adalah kepada Allah SWT. Untuk itu, hendaknya setiap pekerjaan yang dilakukan, disandarkan hanya kepada Allah.
“Jangan ada beban, keraguan apalagi rasa ketakutan dalam bekerja. Jangan takut di mutasi. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Rotasi adalah hal yang biasa dilakukan untuk penyegaran. Fokuslah bekerja dengan baik, dan pastikan dapat membawa kemanfaatan bagi orang banyak, itu yang utama,” pesan Wagub.
Rohmi berharap seluruh ASN di Provinsi NTB bisa mengerjakan semua amanah Allah dengan niat berbuat baik. Ia optimis, dengan kemampuan kepala OPD dipastikan semua berjalan sesuai jalurnya.
“Niatkan segalanya sebagai bagian dari ibadah, Insya Allah apapun amanah dengan posisi yang allah berikan, maka hasilnya juga akan baik,” ujar Wagub mengingatkan.
Sebelumnya Inspektur Inspektorat Provinsi NTB, Ibnu Salim di hadapan seluruh kepala OPD, melaporkan kepada Wagub, bahwa pelaksanaan Larwasda hasil pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dilakukan oleh aparat Pengawas Internal pemerintah ini merupakan agenda rutin untuk koordinasi, komunikasi dan evaluasi implementasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang telah dilaksanakan.
Ibnu juga menyampaikan hasil rekap terakhir pengembalian kerugian daerah. Untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjendagri, kata Ibnu, pengembalian sudah mencapai 100 %. Untuk temuan BPK RI, pengembalian telah mencapai 83 %, dan tersisa 17 %, sementara temuan inspektorat tercatat sudah dikembalikan 68 % dan tersisa 32 % lagi.
“Atas capaian itu provinsi NTB menduduki peringkat ke- 2 secara nasional dalam hal pengembalian kerugian daerah,” terangnya. (f3)
