HarianNusa.Com – Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menghadiri Diskusi Terbatas Harian Suara NTB dengan Tema Potret Kemiskinan Pasca Bencana Gempa, di Kantor Harian Suara NTB), Kamis (28/02/2019). Diskusi tersebut diikuti seluruh Wakil Bupati /Wakil Walikota se-NTB, Kepala BPS NTB, Akademisi serta sejumlah stakeholder.
Pada kesempatan itu, Wagub mengatakan Pemerintah Provinsi NTB akan terus melakukan intervensi melalui berbagai program untuk menurunkan angka kemisikinan. Hanya saja, support data yang baik dan akurat diperlukan. Sehingga program yang dijalankan oleh Pemerintah betul-betul tepat sasaran. Hal itu, tegasnya, menjadi komitmen Pemerintah Provinsi NTB, di bawah Kepemimpinan Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah.
Wakil Gubernur yang akrab disapa Ummi Rohmi itu menjelaskan, untuk melakukan intervensi terhadap berbagai program yang direncanakan, perlu data yang valid dan akurat. Kalau tidak, kata Wagub, orang yang benar-benar miskin dan seharusnya mendapat bantuan, tidak mendapat intervensi dari pemerintah. Justru yang mendapat bantuan adalah masyarakat yang rumahnya kecil, namun memiliki banyak hewan ternak dan kendaraan.
Selain itu, kemiskinan jelas Ummi Rohmi sangat berpengaruh, tidak hanya persoalan kunsumsi moneter. Namun juga dari yang non moneter, seperti pendidkan, kesehatan serta pola pikir. Karena itu kata Wagub perlu kerjasama dan sinergi yang baik oleh semua pihak.
“Program -program pusat untuk pengentasan kemiskinan juga perlu kita sukseskan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Suntono menjelaskan proses survey angka kemiskinan yang telah dilakukan pihaknya selama ini. Untuk angka kemiskinan NTB saat ini, berdasarkan hasil sensus September 2018, sebesar 14,63 persen. Turun sekitar 0,02 persen dari Maret 2018, yang mencapai 14,75 persen.
Sementara untuk kabupaten/kota, lanjutnya, Kabupaten Lombok Utara sebesar 28,87 persen, Lombok Barat 15, 20, Kabupaten Lombok Timur sebesar 16,55 persen, Kabupaten Bima 14,87 persen, Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 14,17 persen. Sedangkan Kota Mataram mencapai 8,96 persen dan Kota Bima 8,79 persen.
Ia juga menjelaskan, survey angka kemiskinan dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun. Yaitu bulan Maret dan September. Di bulan Maret, survey dilakukan untuk memotret kemiskinan di wilayah kabupaten/kota. Sedangkan September dilakukan untuk mengukur kemiskinan pada level provinsi.
“Kami melakukannya dua kali sesuai aspirsi anggota Dewan. Yaitu untuk mengukur kemiskinan di awal tahun serta melihat hasilnya di bulan September,” jelasnya.
Yang perlu menjadi catatan, kata Suntono, adalah turunnya angka kemiskinan NTB, 0,02 persen meski dalam keadaan tertimpa musibah gempa bumi. Kenapa bisa menurun? Ia menjelaskan, pada saat gempa itu, bantuan untuk masyarakat sangat melimpah. Sehingga, ketersediaan pangan yang menjadi kebutuhan masyarakat melimpah.
“Kalau ketersediaan pangan cukup, maka tidak ada istilah kemiskinan,” tegasnya di hadapan Wagub.
Akademisi Unram, Dr Firman menjelaskan gempa bumi yang melanda NTB tahun lalu harus menjadi momentum untuk pengentasan kemiskinan. Salah satu modal sosialnya adalah rasa kebersamaan untuk membangun akibat dari rasa senasib dan sepenanggungan. Karena itu, ia memberikan gambaran apa yang perlu dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di NTB. Pertama, redefinisi tentang apa itu kemiskinan serta batasan dan tolak ukurnya. Kedua katanya adalah reposisi peran, ketiga adalah industrialisasi.
“Saat ini Gubernur sudah membuka ruang untuk program industrialisasi,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, yang perlu dilakukan adalah orientasi produksi. Kalau selama ini UMKM itu selalu memproduksi barang untuk suvenir, maka ke depan perlu dikembangkan produksi berupa bahan makanan. Dan yang terkakhir katanya adalah membuka usaha baru oleh pengusaha lama. (f3)
