HarianNusa.Com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) mengecam keras aksi teror terhadap umat muslim yang sedang menunaikan ibadah sholat Jumat di dua macam di Selandia Baru.
“Dewan Provinsi NTB mengecam keras aksi pembunuhan tersebut,” ungkap Abdul Hadi, Wakil Ketua DPRD NTB dari Fraksi PKS itu saat memimpin Rapat Paripurna DPRD NTB didampingi Wakil Ketua Lalu Wirajaya, di Ruang Rapat DPRD NTB di Mataram, Senin (18/3/19).
Dikatakannya aksi penembakan yang menewaskan 49 muslim sipil tersebut sangat biadab dan diluar batas-batas kemanusiaan.
“Sekali lagi atas nama Dewan Nusa Tenggara Barat, kami mengutuk keras atas tindakan terorisme tersebut,” ungkapnya.
Ia mendoakan para korban teror tersebut semoga arwah mereka diterima disisi Allah SWT dan diberikan tempat terbaik di akhirat kelak.
“Dan kita doakan agar para arwah yang ditembak saat melakukan ibadah solat Jumat tersebut menjadi golongan suhada yang akan mendapatkan tempat di sisi Allah SWT,” ungkapnya.
Selain itu atas nama Dewan, Abdul Hadi juga menyampaikan duka dan keprihatinan atas musibah gempa 5.8 dan 5,2 SR yang kembali mengguncang Lombok Minggu kemarin.
“Duka masyarakat Lombok karena musibah gempa yang lalu belum sembuh kini lagi diguncang dengan gempa yang baru,” ungkapnya.
Untuk itu, menurutnya perlu Langkah-langkah yang cepat dan antisipatif dalam penanganannya untuk menghilangkan rasa trauma di tengah masyarakat, khususnya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang terdampak bencana agar segera mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus cepat berada di tengah-tengah masyarakat yang terdampak.
“Kami pimpinan dan anggota DPRD NTB mengapresiasi langkah-langkah bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat yang dengan cepat hadir di tengah-tengah masyarakat berdampak gempa,” ucapnya disambut aplus dari peserta rapat Paripurna yang hadir.
Rapat Paripurna DPRD NTB ke 1 DPRD NTB tahun 2019 itu digelar dengan agenda:
a.Pembukaan Rapat Paripurna
b.Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(Lkpj) Gubernur NTB akhir tahun anggaran 2018. (f3)
