HarianNusa, Lombok Barat – Anggota Komisi IX DPR RI H.M. Muazzim Akbar, S.IP.,  menggelar sosialisasi Program Makan Bergizi (MBG) di Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat.

Dalam sosialisasi tersebut, H. Muazzim menegaskan bahwa masih banyak masyarakat, yang hanya mendengar kabar “katanya ada makan gratis”, tanpa memahami bagaimana program MBG sebenarnya bekerja.

> “Banyak yang belum paham. Informasinya hanya didengar dari luar, katanya program Presiden kasih makan gratis, tapi hanya cerita yang sampai. Ini yang sering jadi pertanyaan di masyarakat,” jelasnya, saat diwawancara usai kegiatan sosialisasi, Kamis, (5/6).

Program MBG sendiri merupakan bagian dari kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan masyarakat rentan lainnya. Di Kecamatan Gunungsari saja, diperkirakan ada sekitar 15 ribu penerima manfaat, termasuk siswa madrasah dan ibu hamil.

> “Idealnya di Gunungsari butuh lima dapur untuk layani 15 ribu penerima. Sekarang baru satu dapur yang berjalan. Kita dorong agar bulan ini bisa bertambah,” kata H. Muazzim.

Setiap dapur MBG dirancang untuk melayani hingga 3.000 orang, namun pembangunan dapur tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus memenuhi standar operasional dari Badan Gizi Nasional.

> “Pembuatan dapur tidak bisa asal-asalan. Ada SOP-nya. Harus melibatkan tenaga dan fasilitas yang siap. Boleh SPPG atau siapa saja yang terlibat, asal memenuhi kriteria,” imbuhnya.

H. Muazzim juga mendorong partisipasi pengusaha lokal dan putra daerah untuk ikut membangun dapur MBG secara mandiri melalui kemitraan dengan Badan Gizi Nasional.

> “Kami sangat harapkan pengusaha lokal bisa ikut serta. Karena membangun dapur itu bisa makan waktu satu tahun kalau hanya bergantung pada pemerintah pusat,” tegasnya.

Antusiasme warga dalam kegiatan ini cukup tinggi. Sejumlah ibu kepala desa, kader posyandu, dan perangkat desa lainnya menyambut positif sosialisasi MBG tersebut. H. Muazzim optimis, dengan dukungan semua pihak, program MBG bisa berjalan optimal di NTB. (F3)

ket. Foto:

Anggota Komisi IX DPR RI H. Muhammad Muazzim Akbar, S.IP., (tengah) dalam kegiatan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Gunung Sari. (HarianNusa)

HarianNusa, Mataram – Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H., bersama Wakil Ketua III DPRD NTB Drs. H. Muzihir menghadiri acara puncak Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB yang digelar dengan dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, termasuk Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., dan Wakil Menteri Bappenas Drs. Febrian Alphyanto Ruddyard, M.I.S, Rabu, (4/6).

Dalam forum penting tersebut, Hj. Baiq Isvie Rupaeda menyampaikan secara lugas dan tegas pokok-pokok pikiran DPRD NTB, yang merupakan akumulasi aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan di provinsi ini. Ia menekankan bahwa aspirasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan peta kebutuhan nyata masyarakat NTB yang harus dijadikan rujukan utama dalam penyusunan program pembangunan daerah.

“Hasil pokok-pokok pikiran DPRD yakni akselerasi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, penyiapan ekosistem agromaritim dan pariwisata berkualitas berkelanjutan agar dapat menjadi masukan dalam perencanaan pembangunan daerah agar lebih relevan dan sesuai kebutuhan nyata masyarakat,” ungkapnya.

Tak hanya bicara soal pembangunan, Ketua DPRD NTB juga menunjukkan kepedulian mendalam terhadap isu sosial yang tengah mencuat. Ia menyoroti meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam enam bulan terakhir. Ia meminta perhatian khusus dari Gubernur dan Kapolda NTB agar persoalan ini ditangani secara menyeluruh, berkelanjutan, dan tidak dianggap sepele.

“Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan tidak boleh dibiarkan. Ini harus menjadi perhatian kita semua, NTB tidak ramah perempuan,” ungkapnya. 

Kehadiran Hj. Baiq Isvie Rupaeda bersama Wakil Ketua III DPRD NTB, Drs. H. Muzihir, dalam Musrenbang kali ini kembali menegaskan posisi strategis DPRD NTB sebagai mitra utama pemerintah dalam menyusun arah kebijakan pembangunan yang inklusif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Selain dihadiri oleh Menteri dalam negeri dan Menteri Bappenas, Gubernur NTB dan pimpinan DPRD NTB, Musrenbang Provinsi ini juga diikuti unsur Forkopimda, Bupati/Walikota se-NTB, dan para pemangku kepentingan pembangunan lainnya. (F3)

Ket. Foto:

ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda saat menyampaikan sambutannya dalam kegiatan Musrenbang Provinsi NTB. (Ist)

HarianNusa, Mataram –  Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H.L. Muhamad Iqbal, menegaskan tiga fokus utama pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (MusrenbangProv) NTB, yaitu pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkelas dunia. Ketiga sektor tersebut menjadi bagian dari program strategis yang sejalan dengan visi “NTB Makmur dan Mendunia” serta terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional.

Dalam pidato kuncinya di acara puncak MusrenbangProv di Hotel Lombok Raya, Rabu (4/6), Gubernur Iqbal menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan penguatan pembangunan dari desa sebagai fondasi tahap pertama dalam rencana pembangunan jangka menengah NTB 2025–2045.

“Karakter penting yang akan kita lakukan adalah penguatan koordinasi program dengan kabupaten/kota serta penguatan pembangunan dari desa,” tegas Gubernur.

Ia juga menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2029, dengan angka kemiskinan di bawah 10 persen, pertumbuhan ekonomi 9 persen, penurunan ketimpangan (gini ratio) ke angka 0,32 persen, peningkatan indeks pengembangan sumber daya manusia menjadi 0,60 persen, serta kualitas lingkungan hidup mencapai 77 persen.

Sektor ketahanan pangan menjadi prioritas utama, dimulai dengan pembangunan silo berkapasitas 100.000 ton, logistik berbasis kapal tongkang, optimalisasi 10.000 hektare lahan, revitalisasi irigasi di 40.000 hektare serta penguatan budidaya perikanan.

Sementara di sektor pariwisata, Pemprov NTB telah meningkatkan konektivitas udara melalui pembukaan rute baru, penyediaan pesawat amfibi, serta dua jalur kapal cepat. Pembangunan infrastruktur jalan antar destinasi dan potensi wisata berbasis event (MICE) juga terus dikembangkan.

Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui instrumen reses anggota dewan menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan.

“Pokok-pokok pikiran DPRD meliputi akselerasi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan ekosistem agromaritim, dan pariwisata berkualitas serta berkelanjutan,” ujarnya.

Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphianto Ruddyard, yang turut hadir, menyebut kondisi ekonomi NTB dalam lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Sebagai respons, pemerintah pusat mendorong pembangunan aglomerasi industri di Sumbawa Barat, kawasan sentra perkebunan, peternakan, budidaya perikanan, pengembangan kawasan transmigrasi, serta penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, perumahan, dan penataan kota.

“NTB memiliki potensi besar sebagai daerah lumbung pertanian nasional dan destinasi wisata unggulan,” katanya.

Ia juga menegaskan pentingnya penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan layanan kesehatan, serta perlunya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran. (F3)

Ket. Foto:

Foto bersama seluruh peserta dalam Musrembang Provinsi NTB 2025-2045. (Ist)