HarianNusa.Com – Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penentapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Pemilu 2019 yang digelar KPU Provinsi NTB bertempat di Lombok Raya Hotel, Selasa, (7/5/19) sempat diskor selama lima jam.
Selain karena KPU NTB dianggap tidak transparan terkait agenda kegiatan, rapat pleno yang digelar sejak pukul 09.00 WITA itu diskor lantaran belum hadirnya komisioner KPU Kabupaten/kota dan saksi-saksi dari sejumlah partai politik dalam rapat pleno tersebut.
“Rapat Pleno ini kita skor sampai jam 2 siang,” ungkap Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud.
Suhardi mengatakan dari sepuluh kabupatem/kota di NTB baru enam Kabupaten/kota yang telah menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara.
“Yang baru menyerahkan rekapitulasi penghitungan suara yakni Kabupaten Sumbawa, KSB, Dompu, KLU, Lotim, Lobar,” katanya.
Suhardi mengatakan pleno rekapitulasi tingkat provinsi NTB ini akan digelar selama tiga hari mulai hari ini hingga tanggal 9 Mei 2019 mendatang. Namun jika dalam waktu yang telah ditentukan tersebut pleno belum juga selesai maka akan diperpanjang hingga tanggal 12 Mei 2019.
Sementara Divisi hukum, data, dan informasi Bawaslu NTB, Suhardi mengatakan permasalahan di beberapa kabupaten/kota justru tidak terurai karena masalah waktu. Ia mencontohkan Kabupaten Lombok Barat yang tidak menindaklanjuti rekom dengan alasan teknis.
“Jangan sampai alasan substantif dihilangkan karena alasan teknis. Itu tidak benar,” tegasnya. (f3)
Ket. Foto:
Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penentapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Pemilu 2019. (HarianNusa.Com/f3)
