HarianNusa.Com – Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat menggelar rapat bulanan guna membahas aduan masyarakat terkait berbagai persoalan di Lombok Barat. Kegiatan digelar di Aula Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, Kamis, (27/6/2019).
Adapun agenda yang dibahas yakni terkait aduan masyarakat bulan Juni 2019, Ekspose perkembangan pelaporan masyarakat (pelor mas), Pengenalan CoST (Keterbukaan Data dan Informasi) terkait infrastruktur jalan.
Sampah menjadi salah satu laporan masyarakat yang sering dibahas. Salah satunya terkait pembuangan sampah di seputaran jalan di Kediri yang cukup mengganggu. Masyarakat meminta agar dinas terkait segera menangani persoalan tersebut.
Menanggapi hal itu, Kabid PSL Persampahan dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Lombok Barat, I Gusti Ayu Swasti Astuti mengatakan bahwa pihaknya sering melakukan pengangkutan sampah di lokasi yang dimaksud, namun setiap pengangkutan selesai selalu ada angkutan sampah roda tiga yang kembali melakukan pembuangan sampah di tempat itu karena Lombok Barat memang tidak memiliki Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS).
“Itu sebabnya banyak TPS-TPS illegal seperti di Kediri itu,” ujarnya.
Ia menjelqskan bahwa sering melakukan aktivitas pengangkutan sampah dari TPS (illegal) ke TPA. Namun demikian ia mengaku pihaknya masih kesulitan melakukan pengangkutan dikarenakan minimnya armada yang dimiliki Dinas LHK Lombok Barat. Dari 18 armada yang ada hanya 4 yang berfungsi dengan normal.
“Ini sebabnya kami sangat terbatas melakukan pengangkutan sampah-sampah yang ada di tempat-tempat pembuangan tersebut,” keluhnya.
Untuk itu ia berharap kepada pemda setempat agar lebih diperhatikan terkait masalah anggaran, mengingat masalah sampah ini menjadi prioritas program pemerintah daerah saat ini. Meski demikian, lanjutnya, masalah sampah ini bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, namun kesadaran masyarakat juga sangat penting.
Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Lombok Barat, H. Akhmad Saekhu, SE. MM., dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa masalah sampah ini merupakan persoalan yang serius yang harus ditangani bersama.
Untuk itu, ia pun menegaskan jika diminta, pihaknya siap memberikan rekomendasi persetujuan terkait masalah anggaran untuk Dinas LHK Lombok Barat.
“Kalau masalah prioritas kita semua pasti mengatakan prioritas, tetapi penanganan persoalan sampah ini lebih perioritas,” ungkapnya. (f3)
Ket. Foto:
Suasana rapat bulanan Forum LLAJ Kabupaten Lombok Barat. (Hariannusa.com/f3)
