fbpx
Beranda NTB Komisi-Komisi DPRD NTB Sampaikan Laporan Pembahasannya Terhadap Raperda Tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD...

Komisi-Komisi DPRD NTB Sampaikan Laporan Pembahasannya Terhadap Raperda Tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD TA 2018

HarianNusa.Com – Dalam rapat pariurna DPRD NTB, Komisi-komisi menyampaikan laporan atas pembahasannya terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2018.

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda bersama Wakil Ketua, TGH. Mahali Fikri, Lalu Wirajaya Kusuma, H. Abdul Hadi, dan dihadiri Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, anggota DPRD NTB, Forkopimda NTB, Kepala OPD NTB, dan undangan lainnya, bertempat di ruang rapat gedung DPRD NTB, Mataram, Selasa, (9/7/19).

Dalam laporannya, Komisi I berpendapat bahwa kinerja realisasi pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2018 secara umum kurang maksimal.

“Efektivitas realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun anggaran 2018 relatif rendah. Hal ini ditunjukkan oleh rasio realisasi anggaran yang kurang dari 100% pada pos-pos pendapatan dan belanja daerah,” ungkap H. M. Rais Sihak, Juru bicara Komisi I Bidang Pemerintahan Hukum dan Ham itu.

Sementara Komisi II salah satunya menyoroti kecilnya realisasi pendapatan daerah dari jumlah yang ditargetkan. Dimana menurutnya realisasi pendapatan daerah pada tahun 2018.
Lebih rendah 2,97 persen dari realisasi pendapatan daerah tahun 2017.

“Realisasi anggaran pendapatan daerah lebih kecil delapan persen dari jumlah target anggaran dan tiga persen lebih rendah dari realisasi pendapatan daerah tahun 2017,” ungkap Juru Bicara Komisi II, Lalu Setia Darmawan, SH.

Komisi II menyebutkan realisasi belanja dan transfer daerah tahun 2018 di bawah target dan sedikit menurun dibandingkan dengan realisasi Belanda dan transfer daerah tahun 2017.

Komisi III yang dibacakan oleh Ketuanya, H. Johan Rosihan, ST dalam kesempatan itu memberikan rekomendasi, saran, dan pendapat terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 pertama agar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menindak lanjuti hasil temuan BPK berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi tehnis lain terkait OPD yang menjadi mitra komisi III.

Kedua, agar gubernur melakukan terobosan penggunaan anggaran melalui implementasi pembangunan yang baik, terukur, terarah, merata, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tiga, agar gubernur secara sungguh sungguh untuk mencari penyebab dan melakukan upaya kreatif dan inovatif dalam peningkatan realisasi terendah terjadi pada komponen retribusi pendapatan yang menurun sangat tajam sebesar 35,76 %.

Empat, pemerintah daerah harus merencanakan pendapatan daerah dengan terukur, rasional dan memiliki kepastian hukum serta dapat dipetakan pada sumber sumber pemasukan potensial bagi pendapatan kas daerah dengan adanya sisa lebih penutupan anggaran silva APBD tahun anggaran 2018 sebesar 90 miliar lebih.

“Gubernur dan OPD kedepan harus mendahulukan program pembangunan bukan menyusun anggaran baru menyusun anggaran. Semoga pelaksanaan APBD 2019 lebih bagus dari pelaksanaan APBD 2018,” tegas Johan.

Sedangkan komisi IV melalui juru bicaranya meminta agar Bappeda dapat mengawal pelaksanaan RPJMD NTB tahun anggaran 2018-2023 secara konsisten, terencana, terkoordinasi dan terukur sesuai target masing-masing SKPD tehnis. Sehingga seluruh target yang ingin dicapai benar-benar mendapat jaminan diwujud nyatakan kepada masyarakat luas sesuai visi mewujudkan NTB Gemilang 2018-2023.

“Sebagai mitra dan sahabat yang bail, komisi IV perlu juga mengingatkan Gubernur, Wakil Gubernur, dan seluruh jajaran pemerintahan Provinsi NTB untuk tidak lalu dan lengah dengan waktu yang sepertinya berlalu begitu cepat,” kata Nurdin Rangabarani selaku juru bicara Komisi IV.

Komisi V yang dibacakan oleh HMNS. Kasdiono menyampaikan enam rekomendasi salah satunya tentang PKBM yang dinilainya tumpang tindih dengan program pendidikan non formal dan PAUD. Karenanya kedepan perlu merumuskan kegiatan yang berbasis pada sasaran program.

Komisi V juga mberikan catatan yang serius tentang SMK yang sudah merupakan kewenangan provinsi. SMK dinilai menjadi penyumbang pengangguran terbesar. Pihaknya mempertanyakan sejauh mana implementasi inpres tahun 2016 ini direalisasikan di Provinsi NTB.

“Sekali lagi komisi V memberikan catatan agar revitalisasi SMK ini betul-betul diwujudkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini,” pintanya. (f3)

Komentar