HarianNusa, Jakarta – Kain tenun tradisional khas Dompu, Muna Pa’a, sukses mencuri perhatian para pecinta mode di ajang bergengsi Indonesia Fashion Week (IFW) 2025 yang digelar di Koloseum Ronakultura, Jakarta. Sebanyak sembilan rancangan adibusana karya para desainer lokal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengangkat keindahan Muna Pa’a, tampil elegan dan memukau dalam kolaborasi apik antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB dan APPMI NTB.

Hadir langsung dalam perhelatan mode bergengsi tersebut, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., bersama Ketua Dekranasda NTB Sinta M. Iqbal, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan NTB Hj. Lale Priyatni. Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan penuh terhadap promosi kekayaan budaya dan kriya NTB di kancah nasional maupun internasional.

“Sudah waktunya kita membuka mata dunia terhadap harta karun kerajinan tradisional NTB yang begitu kaya dan belum banyak tereksplorasi. Hari ini, Muna Pa’a kita perkenalkan bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk dunia,” ungkap Sinta M. Iqbal, yang juga menjadi penggerak utama dalam pengembangan kerajinan daerah.

Desain-desain yang ditampilkan dalam parade busana tersebut disebut unik dan belum pernah dipamerkan sebelumnya. Tonal warna, motif geometris khas, dan teknik tenun yang kaya nilai sejarah berhasil menghadirkan perpaduan antara keanggunan tradisi dan sentuhan modernitas.

Pada hari terakhir IFW 2025, Sinta juga mengungkapkan telah melakukan berbagai diskusi dengan para fashion enthusiast, pengamat mode, hingga pelaku industri kreatif guna mendapatkan masukan berharga untuk peningkatan kualitas kriya NTB.

“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita benahi bersama. Tapi saya optimis, dalam waktu dekat kriya NTB bisa menasional, bahkan menembus pasar internasional,” tegasnya.

Apresiasi pun datang dari berbagai tokoh, termasuk istri Wakil Menteri Luar Negeri RI, Nurindah Sari Nasir, yang menyebut warna-warna dalam koleksi Muna Pa’a sangat relevan dengan tren mode global. Hal senada juga diutarakan oleh istri Duta Besar RI untuk Republik Cile, Fanny Buana, yang terpukau oleh harmonisasi warna dan keindahan tekstur kain khas Dompu tersebut.

Turut hadir pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani beserta istri Himmatul Aliyah, yang secara khusus menyaksikan parade busana bertajuk Marvelous Muna Pa’a dan memberikan apresiasi atas pelestarian warisan budaya bangsa melalui jalur mode.

Sebagai catatan penting, kain Muna Pa’a telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI sejak tahun 2023. Kain ini dikenal sebagai tenun gedogan khas Dompu dengan motif tiga dimensi menyerupai anyaman bambu (gedek), yang pada masa silam hanya dikenakan oleh para raja dan bangsawan.

Dengan tampilnya Muna Pa’a di panggung mode nasional, harapan besar pun terbit agar kekayaan tradisional NTB terus mendapat tempat istimewa di industri kreatif Indonesia dan dunia. (F3)

Ket. Foto:

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., bersama Ketua Dekranasda NTB Sinta M. Iqbal, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan NTB Hj. Lale Priyatni bersama para model di gelaran Indonesia Fashion Week (IFW) 2025. (Ist)

HarianNusa, Mataram – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) guna meninjau kesiapan daerah dalam melaksanakan program prioritas nasional, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta membahas permasalahan pengangguran yang masih menjadi tantangan serius di wilayah tersebut.

Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR RI, drg. Putih Sari, yang menyoroti tingginya angka pengangguran terbuka di NTB, khususnya di kalangan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berdasarkan data BPS NTB per Agustus 2024, terdapat 87.010 pengangguran terbuka, di mana 4,73 persen di antaranya berasal dari lulusan SMK.

“Kondisi ini sangat memprihatinkan karena menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri di NTB. Banyaknya SMK yang dibuka tidak mempertimbangkan karakteristik wilayah dan pasar kerja lokal,” ujar Putih Sari dalam pertemuan tersebut.

Menanggapi hal ini, Komisi IX mendorong pemerintah daerah bersama lembaga pelatihan kerja, termasuk Balai Latihan Kerja (BLK), untuk merancang program pelatihan yang selaras dengan kebutuhan riil dunia usaha dan industri yang berkembang di NTB. Langkah ini dinilai krusial untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

Selain isu ketenagakerjaan, Komisi IX juga meninjau perkembangan program SPPG yang merupakan bagian dari agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menangani permasalahan gizi anak. Pemerintah menargetkan pembangunan 400 dapur umum di NTB hingga akhir 2025, namun hingga saat ini baru terealisasi sekitar 25 persen atau 54 unit.

Komisi IX menekankan pentingnya percepatan pembangunan dapur umum SPPG untuk mendukung peningkatan status gizi anak-anak NTB, mencegah stunting, dan memperbaiki kualitas hidup generasi masa depan.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX Muazzim Akbar menyoroti aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan SPPG. Ia meminta Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk aktif melakukan pengawasan terhadap makanan yang disajikan kepada siswa.

“Badan POM harus turun langsung ke lapangan, jangan sampai terjadi kasus keracunan makanan atau penyajian makanan yang tidak layak konsumsi. Pengawasan ini penting untuk menjaga kualitas dan keamanan gizi anak-anak kita,” tegas Muazzim.

Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, menyambut baik kunjungan ini dan berharap hasil diskusi serta masukan dari Komisi IX DPR RI dapat menjadi landasan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB.

“Selamat datang di NTB. Kami tersanjung dan berterima kasih atas perhatian Komisi IX terhadap permasalahan kami. Semoga kunjungan ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat NTB,” ujar Lalu Gita dalam sambutannya.

Kunjungan kerja ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial, sekaligus mempercepat terwujudnya target-target pembangunan nasional di NTB. (F3)

Ket. Foto:

Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Kantor Gubernur NTB. (Ist) 

HarianNusa, Mataram – Pemerintah pusat menargetkan pembangunan 400 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) guna mendukung program pemenuhan gizi masyarakat, terutama bagi pelajar. Hingga saat ini, realisasi pembangunan baru mencapai 25 persen atau sekitar 54 unit.

“Untuk program makan bergizi, kita targetkan pembangunan SPPG di NTB sebanyak 400 unit. Saat ini baru terbangun sekitar 25 persen. Harapannya, target ini dapat tercapai sepenuhnya pada tahun 2025,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI, H. Muazzim Akbar, usai melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB dalam rangka kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Pemprov NTB, Rabu, (28/5).

SPPG merupakan dapur umum yang memproduksi makanan bergizi dan tersebar di 26 provinsi. Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah SPPG terbanyak, yakni 57 titik. Konsep ini melibatkan koperasi, yayasan, hingga perusahaan swasta sebagai mitra penyedia makanan sehat.

Muazzim menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai instansi, termasuk Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dalam mempercepat pembangunan dan menjamin keamanan makanan yang disajikan.

“BPOM harus turun langsung ke lapangan. Jangan hanya menunggu laporan. Kita tidak ingin terjadi kasus keracunan makanan atau konsumsi bahan yang tidak layak, seperti buah berulat,” tegasnya.

Ia menambahkan, kehadiran SPPG yang merata di seluruh NTB akan menjadi kunci keberhasilan program makan bergizi nasional dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting serta peningkatan kualitas kesehatan generasi muda.

Dengan target 400 SPPG tersebut, Muazzim meminta seluruh pihak bahu-membahu agar misi besar pemenuhan gizi ini tidak hanya sekadar wacana, melainkan terealisasi nyata dan memberi dampak langsung bagi masyarakat NTB. (F3)

Ket. Foto:

Anggota Komisi IX DPR RI Dapil NTB dari Partai Amanat Nasional, H. Muazzim Akbar. (HarianNusa)