HarianNusa.Com, Mataram – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru mengenai kemiskinan di Indonesia. Dari data tersebut, terungkap bahwa Provinsi NTB merupakan daerah dengan laju penurunan kemiskinan tercepat kedua di Indonesia.
Berdasarkan data yang dirilis Kepala BPS Provinsi NTB, Suntono, Rabu (15/1/2020), pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin di NTB mencapai 735,96 ribu jiwa atau sebesar 14,56 persen dari jumlah penduduk. Sementara, berdasarkan data September 2019, penduduk miskin NTB turun menjadi 705,68 ribu jiwa (13,88 persen).
Suntono menjelaskan, penurunan angka kemiskinan NTB sebesar 0,68 persen. Capaian ini menempatkan NTB sebagai provinsi dengan laju penurunan kemiskinan tercepat kedua di Indonesia. Papua menjadi yang tercepat di Indonesia dengan penurunan mencapai 0,98 persen.
Pada September 2019, jumlah penduduk miskin pada daerah perkotaan di NTB tercatat sebesar 365,05 ribu orang atau 14,85 persen. Sementara, penduduk miskin di daerah perdesaan NTB sebesar 340,63 ribu orang atau 12,97 persen.
Capaian menggembirakan yang diraih Provinsi NTB ini dipicu oleh sejumlah faktor. Beberapa faktor tersebut antara lain, keberhasilan dalam mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok di NTB. Data BPS menunjukkan, hingga Desember 2019, inflasi di NTB hanya mencapai 1,8 persen. Angka ini jauh lebih rendah ketimbang target inflasi pemerintah di angka 3,5±1 persen.
Faktor lain adalah terjaganya, Nilai Tukar Petani (NTP) NTB. Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, terjaganya NTP ini membuat konsumsi penduduk juga terkatrol.
Suntono menyebutkan, NTP NTB naik 4,16 persen dalam satu tahun. Hal ini mengindikasikan keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan masyarakat pertanian NTB.
Faktor Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB juga turut memberikan andil dalam menekan kemiskinan. BPS mencatat, PDRB NTB selama setahun terakhir mencapai Rp120 triliun. Hingga triwulan ketiga 2019, PDRB NTB tumbuh sebesar 5,41 persen. Penyaluran dana desa dan kemajuan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi menjadi salah satu penyumbang signifikan dalam pertumbuhan PRDB NTB.
BPS juga mengungkap catatan mengenai tingkat ketimpangan kaya-miskin yang diukur dengan indeks gini atau gini ratio. Berdasarkan data September 2019, gini ratio di NTB berada di 0,374, turun 0,005 poin jika dibandingkan data Maret 2019 yang sebesar 0,379.
Menanggapi data yang dirilis BPS NTB ini, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM, dalam siaran persnya menegaskan, bahwa capaian ini merupakan buah kerja keras semua elemen pemerintahan dan elemen masyarakat di NTB.
Selain itu, capaian ini juga mengindikasikan bahwa hal-hal yang tengah diupayakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat NTB telah berada di jalur yang semestinya. Pemprov NTB, di bawah kepemimpinan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menurutnya, tetap berkomitmen mendorong tercapainya target penurunan angka kemiskinan di bawah 2 digit pada 2023 mendatang.
“Untuk mencapai itu, tugas kita semua saat ini adalah mempertahankan dan melanjutkan tren ini. Sambil kita terus melakukan evaluasi dan koordinasi, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang kita temukan dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain,” serunya. (f3)
