NTB
Lobar Maksimalkan Gugus Tugas Kecamatan dalam Penanganan Covid-19 di Lombok Barat

HarianNusa.com, Lombok Barat – Upaya pencegahan penularan Covid-19 di Kabupaten Lombok Barat tidak pernah putus diikhtiarkan terutama tetap intensif memberikan pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat untuk selalu mematuhi standar protokol tetap kesehatan yang dianjurkan pemerintah daerah agar bisa mengurangi setidaknya bisa meminimalisir angka penularan Covid-19 ini.
Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid mengungkapkan meski trend peningkatan dan penurunan masyarakat yang terpapar positif Covid-19 fluktuatif, namun kewaspadaan harus tetap dilakukan. Masalahnya, tidak hanya masyarakat saja yang terkena Covid-19 ini, namun juga sudah merambah ke tenaga kesehatan, yang menjadi ujung tombak utama dalam penanganan kesehatan warga yang terkena Covid-19 ini.
"Upaya pencegahan Covid-19 ini guna mengetahui status masyarakat positif atau reaktif juga terkendala oleh masih minimnya peralatan kesehatan yang dibutuhkan seperti rapid test ataupun alat Swab dan lainnya. Selama ini kita memeriksakannya ke Rumah Sakit di Provinsi ataupun RS Unram, namun hasilnya menunggu proses," kata Bupati di hadapan anggota Forkompinda Lombok Barat, Sekda Lombok Barat, Ketua MUI, Ketua FKUB Lombok Barat, Sabtu (6/6) di Becingah Agung Kantor Bupati Lombok Barat.
Pertemuan bertajuk Rapat Evaluasi Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Lombok Barat yang dirangkai dengan halal bihalal Tim Gugus Tugas, Bupati meminta kepada Kepala Dikes Lombok Barat untuk bisa membeli peralatan kesehatan yang dibutuhkan seperti alat swab, rapid test dan alat pendukung lainnya agar lebih cepat mengetahui keberadaan para pasien yang terpapar Covid-19. Dengan demikian bisa diambil langkah selanjutnya untuk penanganan yang lebih cepat.
"Dengan alat ini, tentu hasil kerja lebih efisien dan tidak perlu menunggu waktu lama mengetahui hasilnya. Ini penting untuk kita ambil keputusan untuk semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Selain itu kita khawatir jika langkah ini tidak segera dilakukan, penularan Covid-19 ini begitu cepat," kata Bupati.
Bupati juga menyatakan, ke depannya berdasarkan hasil diskusi dari tim internal gugus tugas Kabupaten Lombok Barat, bahwa penanganan Covid-19 ini agar lebih difokuskan di masing-masing kecamatan dengan melibatkan seluruh unsur di Kecamatan untuk selanjutnya berkoordinasi dengan pihak desa agar lebih terarah dan mengena sasaran. Peran petugas kesehatan di tingkat kecamatan juga akan lebih dimaksimalkan, sebagai ujung tombak penanganan kesehatan di tingkat paling bawah.
Menyinggung tentang pembukaan sholat Jum’at ataupun sholat berjamaah di Masjid sebagaimana SK Pemprov NTB dan MUI NTB, Bupati menyatakan harus lebih dipertegas. Dan yang terpenting adalah bagaimana masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan yan sudah ditetapkan agar bisa jalan dengan sebaik mungkin. Seperti mencuci tangan, mengunakan masker, mengatur jarak syaf ataupun tidak diperkenankan bersalaman. Pemberlakukan ini tidak hanya berlaku di masjid saja, namun di tempat-tempat ibadah lainnya seperti mushola, di rumah ataupun di pusat-pusat keramaian lainya harus tetap patuh pada protokol kesehatan Covid-19.
"Bahkan beberapa waktu lalu dari sejumlah hotel meminta melakukan pertemuan dengan pola-pola yang sudah kita lakukan baik dalam Rapim, pertemuan- pertemuan lainnya dengan mengatur jarak, pemeriksaan suhu tubuh, cuci tangan, penggunaan masker dan lainnya. Kalau rapat seperti ini kita anjurkan," ujar Bupati.
Dikatakan Bupati, apa yang dilakukan selama ini oleh Pemda Lombok Barat merupakan langkah atau aksi transisi Pemda menuju “New Normal”. Sebab, kata Bupati kalau langsung terapkan New Normal saja, Bupati mengakui Lombok Barat sebetulnya belum memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratan terberat dari New Normal adalah penurunannya itu konsisten atau terus-menerus.
Momen pertemuan yang dirangkai dengan halal bihalal tersebut, Bupati Lobar atas nama pribadi dan Pemda Lombok Barat mengucapkan Minal Aidin Walfaizin, Mohon Maaf lahir dan Bathin. Bupati mengajak semua pihak dan masyarakat Lombok Barat untuk dijadikan sebagai tonggak persatuan dan kesatuan. Bahwa riak-riak dan perbedaan pendapat yang selama ini terjadi di masyarakat tentang penanganan Covid-19 ini bisa direkatkan menjadi satu pemahaman bersama dengan tujuan keselamatan bersama pula.
Senada dengan itu Ketua DPRD Lombok Barat Hj. Nurhidayah menyatakan, harus ada langkah strategi khusus yang harus ditetapkan oleh tim gugus tugas penanganan Covid-19 Lombok Barat untuk menekan laju terpaparnya masyarakat yang positif Covid-19 di Lombok Barat. Ini penting dilakukan agar kerja-kerja gugus tugas lebih maksimal.
"Kesiapan Lombok Barat menuju new normal yang masih dalam transisi ini dimaksudkan, masyarakat bisa melakukan aktivitasnya kembali seperti biasa tanpa berkerumun. Namun yang perlu diingat protap kesehatan penanganan Covid-19 ini menjadi perhatian utama masyarakat untuk dijalankan," ujarnya.
Dandim 1606/Lombok Barat Kol. Czi. Efrijon Scroll, S.IP., M.M., mengusulkan agar pertemuan evaluasi Tim Gugus Tugas penanganan Covid-19 ini bisa dilakukan seminggu sekali karena melihat perkembangan penyebaran Covid-19 ini yang masih massif. Maksud Dandim, dengan pertemuan evaluasi seminggu sekali ini bisa dimonitor secepatnya perkembangan Covid-19 ini dan secepatnya pula dirumuskan langkah-langkah penanganannya yang lebih intensif bisa dilakukan.
Mempertegas harapan Bupati, Sekda Lombok Barat Dr. H. Baehaqi, M.Pd, M.M, mengutarakan kerja tim gugus tugas penanganan Covid-19 ini nantinya akan lebih diperkuat di kecamatan yang akan memperkuat dan memback-up tugas dan fungsinya hingga ke desa-desa. Gugus Tugas Kecamatan nantinya setiap saat bisa langsung memberikan laporan dan berkoordinasi intensif dengan Tim Gugus Tugas Kabupaten.
"Selain itu pelaksanaan Sholat Jum’at dan sholat berjamaah di Masjid yang sudah dibuka agar tetap memperhatikan protokol kesehatan, dimana masyarakat harus disiplin menggunakan masker, cuci tangan, mengatur jarak shaf, tidak bersalaman dan jamaahnya juga dibatasi hinga 50 persen guna menghindari kerumunan jamaah. Kita juga minta agar melakukan sholat Jum’at di lokasi-lokasi lain seperti Musholla dan lainnya untuk menghindari kepadatan jamaah," kata Baehaqi. (f3/*)
Ekonomi
Transformasi Perumahan Jadi Strategi Utama Atasi Kemiskinan Ekstrem di NTB

HarianNusa, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam mengubah wajah perumahan sebagai upaya strategis menghapus kemiskinan ekstrem. Dalam Rapat Koordinasi Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB yang digelar di Ruang Rapat NTB Syariah pada Minggu (08/06), Gubernur NTB Muhammad Lalu Iqbal bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) RI, Dr. Fahri Hamzah, menyoroti pentingnya pendekatan transformasional dalam pembangunan perumahan.
Rapat tersebut menjadi ajang konsolidasi berbagai pihak untuk merumuskan langkah konkret penanganan kemiskinan ekstrem, dengan menempatkan program renovasi dan pembangunan perumahan bukan sekadar proyek fisik, melainkan sebagai instrumen perubahan sosial yang menyeluruh.
“Kita tidak mau lagi hanya memperbaiki rumah. Kita ingin ada transformasi sosial. Rumah yang dibangun atau direnovasi itu harus berdampak pada kehidupan penghuninya secara menyeluruh,” tegas Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal.
Ia menekankan bahwa pembangunan rumah di kawasan kumuh harus dilakukan dengan pendekatan komunitas. Bukan hanya membangun dinding dan atap, tetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif dengan ruang sosial bersama, sanitasi layak, dan MCK kolektif.
“Kalau rumahnya bagus tapi lingkungannya tetap kumuh, anak-anak tidak punya ruang bermain, dan sanitasi buruk, itu bukan solusi. Kita ingin masyarakat bisa berdiri di atas kakinya sendiri dalam satu tahun,” imbuhnya.
Selain itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya sertifikasi kepemilikan rumah dan pemetaan potensi ekonomi warga. Menurutnya, pemahaman terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat adalah bagian tak terpisahkan dari program pembangunan terpadu agar warga tidak kembali miskin setelah menerima bantuan.
Sementara itu, Wamen PKP Dr. Fahri Hamzah menyatakan bahwa rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan aset ekonomi yang bisa menjadi titik awal perubahan hidup warga miskin.
“Rumah itu bukan cuma tempat berteduh, dia adalah aset. Kalau kita bantu masyarakat punya rumah yang baik dan bersertifikat, dia punya jaminan untuk masuk ke dunia usaha,” ujarnya.
Fahri mendorong agar intervensi pemerintah tak hanya fisik, tapi juga mencakup aspek legal formal dan produktivitas ekonomi. Menurutnya, rumah yang layak dan bersertifikat dapat menjadi jaminan untuk mengakses modal usaha, bahkan untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan.
“Kalau rumahnya bagus, dia bisa jualan kopi, bikin salon, usaha rumahan lainnya. Rumahnya jadi tempat produksi,” jelas Fahri.
Rapat koordinasi ini menjadi penanda arah baru kebijakan perumahan di NTB, yakni menjadikan rumah sebagai pusat perubahan sosial dan ekonomi. Transformasi perumahan kini tak lagi hanya soal fisik, tapi tentang membuka jalan keluar dari kemiskinan.
Ket. Foto:
Rapat Koordinasi Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB yang digelar di Ruang Rapat NTB Syariah pada Minggu (08/06), (Ist)
NTB
PKS NTB Tingkatkan Semangat Berkurban, 306 Sapi dan 120 Kambing Disalurkan untuk Masyarakat

Mataram – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan peningkatan luar biasa dalam semangat berkurban pada Hari Raya Idul Adha 1446 H ini. Total sebanyak 306 ekor sapi dan 120 ekor kambing dikurbankan dan disalurkan ke berbagai pelosok NTB. Khusus di DPW PKS NTB total hewan kurban yang di sembelih sebanyak 9 ekor sapi dan 6 ekor kambing.
Ketua Panitia Qurban DPW PKS NTB, Ustadz Ahmad Fadli, menyampaikan bahwa proses penyembelihan dan distribusi daging kurban berlangsung selama tiga hari, mulai dari hari raya Idul Adha Jumat ( 6/6) hingga Minggu (8/6), agar pendistribusian bisa merata dan tepat sasaran.
“Penyaluran kami lakukan selama tiga hari, mulai dari hari Jumat hingga Minggu ini,” jelas Ustadz Ahmad Fadli, Sabtu, (7/6) di sela-sela pelaksanaan pemotongan hewan Kurban di DPW PKS NTB.
Yang menggembirakan, total 94.800 paket daging kurban berhasil disalurkan kepada masyarakat NTB. Ini merupakan kontribusi gabungan dari seluruh anggota legislatif Fraksi PKS dan para kepala daerah dari PKS, termasuk Wakil Bupati Lombok Barat dan Wakil Bupati Bima. Bahkan, sejumlah kader PKS yang tergabung dalam kelompok kecil secara swadaya turut serta dalam pembelian hewan kurban.
Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah hewan kurban yang dipotong oleh PKS NTB tahun ini meningkat drastis hingga 70 persen. Ini menjadi bukti nyata meningkatnya semangat berbagi dari kader, anggota dewan, dan para kepala daerah dari PKS.
“Alhamdulillah, kader-kader PKS beserta para dewan dan kepala daerah memiliki semangat berkurban yang sangat tinggi. Kami di PKS sangat berbahagia bisa berbagi, dan semoga daging-daging kurban yang kami salurkan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya,” ujar Ustadz Fadli.
Secara nasional, PKS menyalurkan lebih dari 2,3 juta paket daging kurban kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Ini merupakan wujud nyata dari komitmen PKS dalam mengurangi kesenjangan sosial dan berkhidmat untuk rakyat.
Ket. Foto:
kegiatan penyerahan daging kurban di Kantor DPW PKS NTB. (Ist)
Kota Mataram
Idul Adha 1446 H, Pemprov NTB Bagikan 11 Ekor Sapi dari Presiden Prabowo

HarianNusa, Mataram – Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Yusron Hadi, M.UM menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB pada hari Raya Idul Adha tahun ini (2025/1446 H) menyalurkan 159 ekor hewan kurban dan 11 ekor Sapi Eksotik dari Presiden Prabowo Subianto bagi masyarakat NTB. Penyaluran dilakukan di Islamic Center, usai pelaksanaan solat Id, Jumat, (6/6).
Yusron menyampaikan, ratusan hewan kurban yang dibeli dari peternak lokal tersebut, disalurkan ke 10 kabupaten/kota yang ada di NTB, melalui berbagai lembaga yang penerimanya adalah pengurus masjid, pondok pesantren, majelis taklim serta kelompok masyarakat yang kurang mampu.
“Semua hewan kurban tersebut sudah disalurkan ke 10 kabupaten/kota di NTB dan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat NTB sejumlah 11 ekor Sapi Eksotik dengan berat per ekornya lebih dari 1 ton,” tuturnya dengan ramah.
Dirinya mengatakan, hewan kurban tersebut terdiri dari 14 ekor Sapi jenis Eksotik, 58 ekor Sapi Lokal dan 98 ekor Kambing yang berasal dari Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov NTB dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sapi milik presiden yang diberikan kepada Pemprov NTB diberikan oleh Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal secara langsung. Hewan kurban tersebut, disembelih di Masjid Agung Praya, Lombok Tengah. Pembagian hewan kurban diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat yang mendapatkannya serta membawa kebahagiaan dalam suasana penuh berkah Idul Adha. (F3)
Ket. Foto:
Penyaluran hewan kurban dari presiden Prabowo untuk masyarakat NTB. (Ist)
-
Headline7 tahun ago
Potensi Tsunami di Asia, NTB Diperingati Waspada
-
NTB6 tahun ago
Ini Cara Mitigasi saat Gempa Bumi
-
Headline7 tahun ago
Misteri Telapak Tangan yang Gegerkan Warga Lombok Terpecahkan
-
Headline8 tahun ago
Mengenang 40 Tahun Bencana Tsunami di Lombok dan Sumbawa
-
Headline8 tahun ago
Ssttt… Ini Lokasi Razia Zebra di Pulau Lombok Selama Dua Pekan
-
Hukum & Kriminal7 tahun ago
Tak Terima Diputusin, Pria di Lotim Sebar Foto Bugil Kekasihnya
-
NTB6 tahun ago
Ahli Geologi AS Peringatkan Bahaya Gempa di Selatan Lombok
-
NTB6 tahun ago
BMKG Ungkap Penyebab Cuaca Dingin di Lombok