fbpx
23 C
Mataram
Kamis, Juli 2, 2020
Update Covid-19 Indonesia
59,394
Total Kasus
Updated on 02/07/2020 2:25 pm
Beranda Nasional PKS: Pemerintah Jangan Obral BUMN Migas kepada Asing

PKS: Pemerintah Jangan Obral BUMN Migas kepada Asing

- Advertisement -Cloud Hosting Indonesia
- Advertisement -

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto meminta pemerintah berhati-hati melepas saham perusahaan subholding Pertamina di lantai bursa. 

Mulyanto mengingatkan, subholding Pertamina yang membawahi puluhan anak perusahaan itu, mengelola bisnis strategis yang terkait hajat hidup orang banyak. 

Untuk itu keputusan go public harus dikaji secara cermat, bukan hanya dari sudut pandang kedaulatan ekonomi tapi juga dari sudut pandang ketahanan nasional.

- Advertisement -

“PKS mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Menteri BUMN, agar jangan terburu-buru melepas saham perusahaan subholding Pertamina. Karena, bisnis yang dikelola subholding Pertamina bukan bisnis biasa, tapi bisnis yang terkait kebutuhan dasar rakyat Indonesia,” kata Mulyanto.

“Jangan sampai obsesi Pemerintah mendapatkan untung bagi perusahaan pelat merah, menjadi ancaman terhadap kepentingan bangsa yang lebih besar,” lanjut anggota komisi VII DPR RI ini. 

Mulyanto menegaskan pemerintah harus menaati amanah konstitusi dan aturan perundang-undangan yang berlaku. UUD 1945, pasal 33, ayat 2 menyebut cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Lalu pada ayat 3 disebutkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Mulyanto juga mengutip Undang-Undang No. 2 Tahun 2001 tentang Migas Pasal 4, ayat 1 yang berbunyi minyak dan gas bumi sumberdaya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. 

“Jadi berdasarkan pertimbangan peraturan perundangan tersebut PKS mendesak pemerintah untuk hati-hati dalam melepas saham perusahaan subholding Pertamina ke lantai bursa. Apalagi kalau nanti yang membelinya pihak asing. Ini dikhawatirkan mengganggu ketahanan energi bangsa ini,” ucapnya.

Komoditas migas ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang bersifat strategis dan harus dikuasai negara. 

Negara harus punya otoritas penuh mengolah dan mengatur penggunaannya. Jangan sampai kebutuhan dasar ini dikendalikan pihak swasta asing. BUMN telekomunikasi yang sudah dijual ke asing dan janji dibeli kembali saja, belum terlaksana,”  tegasnya. 

Mulyanto mendesak pemerintah lebih mengoptimalkan kinerja BUMN migas ini ketimbang menjual sahamnya ke bursa.

“Pemerintah jangan sampai mengobral BUMN strategis kita kepada pihak asing. Secara ketahanan nasional ini mengkhawatirkan. Ini bisa menjadi sisi lemah yang memungkinkan kita didikte oleh pihak asing. Kedaulatan ekonomi dan ketahanan energi nasional harus menjadi perhatian bersama untuk selalu kita kokohkan,” tandas Mulyanto.

- Advertisement -
- Advertisment -

Berita Populer Pekan Ini

Tahun 2020, TNI AD Rekrut 17.264 Prajurit, Yuk Daftar!!

HarianNusa.Com, Jakarta - Tahun 2020 TNI AD menambah alokasi rekrutmen (penerimaan) prajurit menjadi 17.264 orang. Selain itu prosedurnya juga relatif lebih mudah dan materi...

Pemerintah Provinsi Siapkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Sembako Gemilang.

Mataram - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, melakukan telekonferensi dengan Kapolda NTB, Danrem...

Ini Cara Mitigasi saat Gempa Bumi

HarianNusa.com - Indonesia berada pada cincin api Pasifik, sehingga potensi gempa bumi dan bencana alam lainnya selalu ada. Menghadapi ancaman bencana alam, mitigasi bencana...

Jarot Ingin Sumbawa Maju

HarianNusa.com, Sumbawa - Pesta demokrasi di Kabupaten Sumbawa akan digelar September tahun 2020i ini. Tana Samawa sudah mulai menghangat. Calon pemimpin masa depan Kabupaten...
- Advertisment -Cloud Hosting Indonesia