NTB
DPRD NTB Sahkan Raperda Penanggulangan Penyakit Menular dan Komunikasi Informatika

HarianNusa.com, Mataram – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB akhirnya mengesahkan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) prakarsa eksekutif. Dua Raperda itu disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna DPRD NTB yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD NTB, Senin (3/08/2020) malam.
Dua Raperda yang disetujui menjadi Perda itu adalah Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.
Ketua pansus Raperda Penanggulangan penyakit menular Raihan Anwar,SE.,M.Si memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi NTB. Menurutnya, keputusan tersebut perlu diberikan arah dan landasan yang kuat agar terwujud kepastian hukum.
“Kami telah lakukan uji publik dan sosialisasi dengan protokol covid-19,” ujar politisi partai Nasdem tersebut.
Mencermati urgensi Raperda ini, pihaknya mengaku sudah banyak melakukan diskusi serta melakukan konsultasi dengan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan agar Raperda ini tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.
“Raperda ini sangat urgen, maka kami setujui dan ditetapkan menjadi perda,” tambah anggota komisi I DPRD NTB tersebut.
Sementara itu, Akhdiansyah, S.HI, selaku Sekretaris Pansus Raperda Penyelenggaraan Komunikasi Informatika menyebutkan bahwa, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk menikmati layanan komunikasi dan informasi, maka perlu upaya terus menerus yang dilakukan pemerintah daerah husus nya wilayah-wilayah tertentu di NTB yang masih memiliki sinyal komunikasi yang lemah.
Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian serta studi banding ke daerah yang memiliki permasalahan yang relevan. Untuk itu, perda tentang Penyelenggaraan Komunikasi Informatika tersebut kami apresiasi dan perlu di tetapkan.
“Terhadap rancangan perda tentang perubahan atas perda provinsi NTB nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dapat ditetapkan menjadi perda Provinsi NTB,” tambah anggota komisi V bidang kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan perempuan tersebut.
Sementara itu, Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada pimpinan DPRD NTB beserta seluruh pansus yang telah menyetujui dua Raperda prakarsa eksekutif tersebut.
“Alhamdulillah, kita telah mendengar bersama persetujuan DPRD Provinsi NTB terhadap Raperda eksekutif ini,” ujar Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimanysah saat memberikan sambutan pada acara rapat paripurna tersebut.
Dengan demikian, lanjut Gubernur, dalam waktu dekat Raperda ini juga akan menambah jumlah produk hukum daerah yang tentu saja tujuannya semata-mata untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan terbaik kepada masyarakat, serta dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah.
“Sekali lagi, kami ucapkan terimakasih dan penghargaan kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang tergabung dalam pansus-pansus atas seluruh komunikasi, koordinasi, kerjasama, serta komitmen yang baik dalam mewujudkan NTB Gemilang,” tambah Gubernur.
Gubernur mengatakan, semangat dan hubungan yang baik ini harus terus bisa terbangun dan menjadi lebih baik lagi. "Untuk itu, penting bagi kita untuk bisa berusaha terlibat dalam seluruh aktivitas pemerintahan, kehidupan pembangunan dan dinamika kemasyarakatan," katanya.
“Mari kita sama-sama berusaha untuk selalu berbuat yang terbaik sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanah yang ada di pundak kita masing-masing,” tutup Gubernur dari atas podium.
Rapat Paripurna DPRD NTB yang dipimpin oleh Ketua Hj. Baiq Isvie Rupaeda, Wakil Ketua H. Mori Hanafi, H. Muzihir, dan H. Abdul Hadi itu berjalan lancar. (f3)
Ekonomi
NTB Dukung Pengembangan Kawasan Taman Laut Berbasis Komunitas dan Pemberdayaan

HarianNusa, Lombok Utara – Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen mengusung konsep baru dalam pengembangan kawasan Taman Laut Pandanan di Lombok Utara. Konsep ini menekankan prinsip ramah lingkungan, berbasis komunitas, dan menolak adanya praktik yang meminggirkan masyarakat sekitar.
“Kalau kita bicara tentang daerah ini, tidak cukup bicara mengenai pantai. Seperti tadi disampaikan, 3E (Environment, Economy, dan Equity) itu sebetulnya kita bicara tentang ekosistem laut. Ekosistem laut itu bukan hanya lautnya, tapi juga pesisirnya, pantainya, dan manusia yang tinggal di sekitarnya, bahkan udaranya,” tegas Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutannya pada peringatan Hari Laut Dunia dan Hari Segitiga Karang, Senin (9/6).
Gubernur Miq Iqbal menambahkan bahwa kawasan Taman Laut Pandanan merupakan tempat yang sangat spesial. Kawasan ini menjadi jalur migrasi elang alap atau elang Siberia, serta salah satu lokasi terbaik untuk melakukan pengamatan burung (bird watching). Selain itu, kawasan ini juga memiliki situs vulkanik dari gunung merapi purba.
Selanjutnya miq Iqbal mengatakan Peringatan Hari Laut Sedunia yang dilaksanakan ini, menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga dan mengembangkan wilayah tersebut.
“Ini membutuhkan kesadaran dan komitmen dari kita semua. Yang paling membahagiakan, mendengarkan cerita bagaimana teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, teman-teman kampus, memberi perhatian kepada konservasi kelautan ini. Artinya, kalau yang muda sudah memberikan perhatian, masa depan kita cerah,” ujar Gubernur.
Ia juga menegaskan bahwa laut adalah milik bersama, milik semua umat manusia. Apa pun yang terjadi di kawasan ini akan berdampak pada negara-negara lain. Karena itu, menjaga kelestarian ekosistem kelautan di NTB merupakan kontribusi nyata dalam menciptakan dunia yang lebih baik. (F3)
Ket. Foto:
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal (tengah) saat memberikan sambutan peringatan Hari Laut Sedunia. (Ist)
Destinasi Wisata
Tuan Rumah FORNAS VIII 2025, NTB Siap Jadi Destinasi Olahraga dan Wisata Kelas Dunia

HarianNusa, Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII yang akan digelar pada 26 Juli hingga 1 Agustus 2025. Perhelatan berskala nasional ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sebagai media promosi wisata, penggerak ekonomi kreatif, serta pemicu gaya hidup sehat menuju Indonesia Sehat 2045.
Deputy VI Panitia Pelaksana FORNAS 2025, Rusdi Alatas, menyampaikan bahwa FORNAS VIII diproyeksikan akan diikuti oleh 15.000 hingga 40.000 peserta dari seluruh Indonesia dan sejumlah negara ASEAN.
“FORNAS kali ini istimewa karena cakupannya bukan hanya nasional, tapi juga internasional. Ini akan jadi panggung besar untuk menunjukkan kekayaan budaya, pariwisata, dan potensi ekonomi kreatif NTB kepada dunia,” ujar Rusdi.
Rusdi menambahkan, penyelenggaraan FORNAS VIII sejalan dengan visi “NTB Makmur Mendunia”, yang mengedepankan sinergi antara olahraga, industri, pariwisata, dan budaya lokal.
Sebanyak 27 venue di 7 kabupaten/kota telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan FORNAS, yaitu di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, dan Dompu.
“Kami mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan elemen masyarakat untuk bergotong royong menyukseskan ajang ini. Ini momentum besar untuk NTB,” imbuh Rusdi.
FORNAS VIII diselenggarakan oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI). Tahun ini, penyelenggara nasional (KORMINAS) telah menetapkan 73 Induk Organisasi Olahraga (INORGA) sebagai peserta resmi, ditambah 3 INORGA undangan khusus dari Gubernur NTB, serta sejumlah INORGA lain yang akan tampil sebagai peserta ekshibisi.
Pemerintah Provinsi NTB sendiri menyatakan dukungan penuh terhadap suksesnya event ini, yang diyakini akan membawa dampak besar bagi daerah, baik dari sisi promosi, ekonomi, maupun pembangunan karakter masyarakat.
“Dengan hadirnya negara-negara sahabat dari kawasan ASEAN, kami percaya FORNAS VIII 2025 akan menjadi tonggak penting dalam menjadikan NTB sebagai destinasi olahraga dan wisata kelas dunia,” tutup Rusdi. (F3)Ket. foto : Wakil Gubernur NTB Umi Indah Damayanti Putri meresmikan Sekretariat Fornas VIII di Jalan Lanko Mataram. (Ist)
Ekonomi
HARSA NTB Diresmikan: Ruang Inklusif untuk Karya dan Kemandirian Disabilitas

HarianNusa, Lombok Barat – Sebuah langkah besar untuk pemberdayaan penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Barat resmi dimulai. Bertempat di Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal meresmikan Harmoni Sahabat (HARSA) NTB, sebuah lembaga yang hadir dengan misi kuat: menyatukan langkah dari hati untuk negeri dan membuka ruang karya bagi penyandang disabilitas.
Dengan mengusung tema “Menyatukan Langkah dari Hati untuk Negeri, Saatnya Disabilitas Berbicara Lewat Karya,” HARSA NTB tampil sebagai simbol harapan baru sekaligus wadah nyata bagi para difabel untuk berkarya, mandiri, dan diakui di tengah masyarakat.
Gubernur NTB yang hadir bersama Ketua TP PKK NTB, Sinta Agathia Iqbal, menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif HARSA NTB. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya ingin memberikan bantuan sesaat, namun mencari pola dukungan jangka panjang yang membuat para difabel mampu berdiri di atas kakinya sendiri.
“Saya yakin saudara-saudara kita yang difabel adalah pribadi-pribadi terpilih. Mereka bukan orang yang kekurangan, melainkan mereka punya kelebihan yang luar biasa. HARSA NTB adalah salah satu bentuk upaya kita untuk menggali dan mengangkat kelebihan itu,” ujar Gubernur Iqbal.
Gubernur Iqbal juga menyebut HARSA NTB sebagai pelopor yang telah membuktikan bahwa disabilitas bukanlah batas untuk berkarya. Ia menyoroti program pertanian atau farming yang diajarkan oleh HARSA NTB sebagai contoh konkret pemberdayaan yang membumi dan berkelanjutan.
“Apa yang dilakukan HARSA NTB dengan mengajarkan bertani kepada teman-teman difabel adalah langkah awal yang inspiratif. Ini bukti bahwa mereka bisa berdaya, berkarya, dan bahkan menginspirasi,” tambahnya.
Ketua HARSA NTB, Lalu Muhamad Saleh, menjelaskan bahwa HARSA hadir dari semangat akar rumput. Ia melihat banyak penyandang disabilitas yang memiliki bakat dan keinginan kuat untuk mandiri, namun masih terkendala akses dan wadah yang mendukung.
“HARSA NTB hadir sebagai ruang aman dan produktif bagi para difabel. Kami ingin memperjuangkan agar karya mereka tidak hanya berhenti di lingkaran kecil, tapi bisa dikenal dan diapresiasi luas oleh masyarakat,” ungkapnya.
Lalu Muhamad Saleh juga menegaskan bahwa misi HARSA NTB bukan sekadar membina, tapi benar-benar memperjuangkan hak untuk hidup mandiri dan bermartabat bagi setiap penyandang disabilitas.
Dengan diresmikannya HARSA NTB, provinsi NTB kini memiliki model pemberdayaan disabilitas berbasis masyarakat yang bisa ditiru dan dikembangkan di daerah lain. HARSA bukan hanya lembaga, tetapi simbol dari semangat inklusivitas dan harapan baru untuk masa depan yang lebih setara. (F3)
Ket. Foto:
Kegiatan peresmian Lembaga HARSA NTB di Lombok Barat. (Ist)
-
Headline7 tahun ago
Potensi Tsunami di Asia, NTB Diperingati Waspada
-
NTB6 tahun ago
Ini Cara Mitigasi saat Gempa Bumi
-
Headline7 tahun ago
Misteri Telapak Tangan yang Gegerkan Warga Lombok Terpecahkan
-
Headline8 tahun ago
Mengenang 40 Tahun Bencana Tsunami di Lombok dan Sumbawa
-
Headline8 tahun ago
Ssttt… Ini Lokasi Razia Zebra di Pulau Lombok Selama Dua Pekan
-
Hukum & Kriminal7 tahun ago
Tak Terima Diputusin, Pria di Lotim Sebar Foto Bugil Kekasihnya
-
NTB6 tahun ago
Ahli Geologi AS Peringatkan Bahaya Gempa di Selatan Lombok
-
NTB6 tahun ago
BMKG Ungkap Penyebab Cuaca Dingin di Lombok