HarianNusa.com, Sumbawa – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, H Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany atau Mo-Novi berkomitmen meningkatkan kebutuhan dan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah yang bermottokan "Sabalong Samalewa".
Komitmen ini tertuang dalam visi misi dan agenda kerja pasangan calon nomor urut empat (4) yakni demi terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban.
"Sesuai dengan visi, misi dan agenda kerja, kami berkomitmen memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat lewat pelayanan kesehatan terbaik dan unggul, sehingga harapannya, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sumbawa," kata Calon Wakil Bupati Sumbawa, Dewi Noviany, Kamis (15/10).
Menurut perempuan yang kerap disapa Novi ini, dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat, pihaknya telah mempersiapkan sejumlah agenda kerja yang nantinya menjadi landasan ataupun acuan dalam menjalankan program untuk lima tahun mendatang. Hal ini tidak lain dilakukan untuk dapat mewujudkan tata kelola pelayanan kesehatan terbaik di Kabupaten Sumbawa.
Sejumlah agenda kerja pun, kata dia, sudah tersusun dengan rapi dan terencana. Beberapa agenda itu, diantaranya penuntasan relokasi RSUD Sumbawa. Kabupaten Sumbawa mulai melakukan relokasi terhadap RSUD sejak tahun 2017.
Hal ini disebabkan oleh RSUD yang ada sudah tidak layak dan mencukupi untuk layanan kesehatan kepada masyarakat, direncanakan pembangunan RSUD akan dilanjutkan pada masa RPJMD 2021-2025
"Bila nanti Allah SWT menghendaki kami menjadi pemimpin Sumbawa, maka relokasi itu menjadi prioritas yang akan kami wujudkan," ujar Novi optimis.
Selain itu, lanjut adik Gubernur NTB H Zulkieflimansyah ini, pihaknya juga akan memperkuat mutu dan fungsi pelayanan dasar dan rujukan dengan pola pengelolaan keuangan (BLUD).
"Kualitas pelayanan publik bidang kesehatan merupakan implementasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dengan menguatkan fungsi pelayanan dasar dan rujukan memastikan peningkatan kapasitas BLUD," jelasnya.
Tak hanya itu, dalam agenda kerja selanjutnya, Mo-Novi juga akan memberikan insentif bagi tenaga kesehatan, terutama pelayanan dasar seperti Puskesmas, Pustu, Polindes, dan Kader Posyandu dengan alokasi anggaran Rp10 miliar per tahun.
"Tenaga kesehatan (Nakes) di pelayanan dasar merupakan garda terdepan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, baik dalam pelayanan perseorangan maupun pelayanan masyarakat, sehingga kesejahteraan sangat penting dalam mendorong Nakes meningkatkan mutu layanan kesehatan yang selama ini kurang perhatian, khsususnya para honorer yang jumlahnya mencapai 1.403 orang. Melalui, pemberian insentif akan berdampak terhadap legalitas Nakes berupa SK Tugas yang selama ini sebagian besar tidak memiliki," ungkapnya.
Disisi lain, pihaknya juga akan mendorong peningkatan kesediaan sarana penunjang kesehatan. Karena bagaimanapun sarana penunjang sangat menentukan keberhasilan dari program meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terlebih tidak berjalannya program Desa Siaga salah satu kendalanya adalah ketersediaan Ambulance, yang selama ini tidak ada di desa.
"Saat ini masyarakat menggunakan angkutan milik warga yang disewa, itupun tidak semua desa mampu, sehingga 1 desa 1 Ambulance merupakan program yang tepat dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian, serta meningkatkan angka harapan hidup masyarakat," ucap Novi. (*)
Selanjutnya, dalam percepatan penurunan angka stunting, wasting dan gizi buruk. Dimana angka stunting Kabupaten Sumbawa sebesar 31,43 persen (berdasarkan RISKESDAS 2018), pihaknya berjanji akan menuntaskannya.
"Oleh sebab itu perlu dilakukan ikhtiar bersama untuk melakukan penurunan angka stunting dengan cara penguatan konvergensi 8 aksi serta berpihak pada pemberdayaan kader posyandu, PAUD dan BKB serta puskesmas atau pelayanan dasar, pemberian tambahan makanan, tablet tambah darah dan pola gizi seimbang," jelasnya.
Lebih lanjut, Novi menjelaskan, berdasarkan Permenkes nomor 26 tahun 2019 implemetasi dari UU Keperawatan No 38 tahun 2014 dan UU Kebidanan nomor 4 tahun 2019 bahwa tenaga kesehatan (perawat dan bidan) yang bekerja di pelayanan kesehatan baik di Puskesmas maupun di RS minimal pendidikan sarjana profesi, guna memberikan mutu pelayanan serta meningkatkan kompetensi Nakes, saat ini jumlah tenaga kesehatan (perawat dan Bidan) yang pendidikan D3 adalah 1.802 orang dari total Nakes 2.394 orang.
Disamping itu, lanjut Novi, pihaknya juga akan memberikan beasiswa bagi tenaga kesehatan jenjang S1 dan S2. Pasalnya, berdasarkan Permenkes nomor 26 tahun 2019 implemetasi dari UU Keperawatan No 38 tahun 2014 dan UU Kebidanan nomor 4 tahun 2019 bahwa tenaga kesehatan (perawat dan bidan) yang bekerja di pelayanan kesehatan baik di Puskesmas maupun di RS minimal pendidikan sarjana plus profesi.
"Karena itu, guna memberikan mutu pelayanan serta meningkatkan kompetensi Nakes (perawat dan bidan) yang saat ini jumlahnya sebanyak 2.394 orang dengan pendidikan D3 yang paling banyak mencapai 1.802 orang, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di Sumbawa menjadi satu keharusan yang tidak bisa di tawar-tawar lagi," demikian Dewi Noviany. (*)
