Mataram – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan peningkatan luar biasa dalam semangat berkurban pada Hari Raya Idul Adha 1446 H ini. Total sebanyak 306 ekor sapi dan 120 ekor kambing dikurbankan dan disalurkan ke berbagai pelosok NTB. Khusus di DPW PKS NTB total hewan kurban yang di sembelih sebanyak 9 ekor sapi dan 6 ekor kambing.

Ketua Panitia Qurban DPW PKS NTB, Ustadz Ahmad Fadli, menyampaikan bahwa proses penyembelihan dan distribusi daging kurban berlangsung selama tiga hari, mulai dari hari raya Idul Adha Jumat ( 6/6) hingga Minggu (8/6), agar pendistribusian bisa merata dan tepat sasaran.

“Penyaluran kami lakukan selama tiga hari, mulai dari hari Jumat hingga Minggu ini,” jelas Ustadz Ahmad Fadli, Sabtu, (7/6) di sela-sela pelaksanaan pemotongan hewan Kurban di DPW PKS NTB.

Yang menggembirakan, total 94.800 paket daging kurban berhasil disalurkan kepada masyarakat NTB. Ini merupakan kontribusi gabungan dari seluruh anggota legislatif Fraksi PKS dan para kepala daerah dari PKS, termasuk Wakil Bupati Lombok Barat dan Wakil Bupati Bima. Bahkan, sejumlah kader PKS yang tergabung dalam kelompok kecil secara swadaya turut serta dalam pembelian hewan kurban.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah hewan kurban yang dipotong oleh PKS NTB tahun ini meningkat drastis hingga 70 persen. Ini menjadi bukti nyata meningkatnya semangat berbagi dari kader, anggota dewan, dan para kepala daerah dari PKS.

“Alhamdulillah, kader-kader PKS beserta para dewan dan kepala daerah memiliki semangat berkurban yang sangat tinggi. Kami di PKS sangat berbahagia bisa berbagi, dan semoga daging-daging kurban yang kami salurkan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya,” ujar Ustadz Fadli.

Secara nasional, PKS menyalurkan lebih dari 2,3 juta paket daging kurban kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Ini merupakan wujud nyata dari komitmen PKS dalam mengurangi kesenjangan sosial dan berkhidmat untuk rakyat.

Ket. Foto:

kegiatan penyerahan daging kurban di Kantor DPW PKS NTB. (Ist)

HarianNusa, Mataram – Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Yusron Hadi, M.UM menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB pada hari Raya Idul Adha tahun ini (2025/1446 H) menyalurkan 159 ekor hewan kurban dan 11 ekor Sapi Eksotik dari Presiden Prabowo Subianto bagi masyarakat NTB. Penyaluran dilakukan di Islamic Center, usai pelaksanaan solat Id, Jumat, (6/6).

Yusron menyampaikan, ratusan hewan kurban yang dibeli dari peternak lokal tersebut, disalurkan ke 10 kabupaten/kota yang ada di NTB, melalui berbagai lembaga yang penerimanya adalah pengurus masjid, pondok pesantren, majelis taklim serta kelompok masyarakat yang kurang mampu.

“Semua hewan kurban tersebut sudah disalurkan ke 10 kabupaten/kota di NTB dan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat NTB sejumlah 11 ekor Sapi Eksotik dengan berat per ekornya lebih dari 1 ton,” tuturnya dengan ramah.

Dirinya mengatakan, hewan kurban tersebut terdiri dari 14 ekor Sapi jenis Eksotik, 58 ekor Sapi Lokal dan 98 ekor Kambing yang berasal dari Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov NTB dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sapi milik presiden yang diberikan kepada Pemprov NTB diberikan oleh Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal secara langsung. Hewan kurban tersebut, disembelih di Masjid Agung Praya, Lombok Tengah. Pembagian hewan kurban diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat yang mendapatkannya serta membawa kebahagiaan dalam suasana penuh berkah Idul Adha. (F3)

Ket. Foto:

Penyaluran hewan kurban dari presiden Prabowo untuk masyarakat NTB. (Ist)

HarianNusa, Mataram -Kepala Dinas Kominfotik NTB H. Yusron Hadi, S.T., M.UM., mengungkapkan bahwa Program Desa Berdaya yang akan diluncurkan Pemerintah Provinsi NTB telah disiapkan menjadi pintu gerbang untuk mengintervensi berbagai kasus perempuan dan anak yang terjadi di tingkat desa. 

Lebih jauh Yusron Hadi menjelaskan, Desa Berdaya merupakah salah satu program strategis Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur  Hj. Indah Dhamayanti Putri yang siap diluncurkan dalam waktu dekat. Program ini dirancang untuk mengakumulasi berbagai intervensi program di desa seperti kemiskinan ekstrem, kesehatan, pendidikan, digitalisasi di desa, hingga masalah kekerasan perempuan dan perlindungan anak yang sedang marak terjadi di Provinsi NTB.

“Kita harapkan ini bisa menjadi salah satu langkah pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan maupun perlindungan terhadap anak,” ucap Yusron Hadi saat mengikuti Talkshow Bincang Kamisan bertema Penanggulangan Kekerasan Perempuan dan Perlindungan Anak di Comand Center Kantor Gubernur NTB, Kamis 5 Juni 2025.

Adapun hadir sebagai narasumber pada Talkshow Bincang Kamisan kali Ketua LPA Mataram Joko Jumadi, Sri Wahyuni, S.IP selaku Kabid Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Provinsi NTB, dan Prof. Atun Wardahun, M. AG. MA. PHD selaku Guru Besar Hukum Keluarga Islam UIN Mataram dan dimoderatori langsung oleh Kepala Dinas Kominfotik NTB Yusron Hadi. 

Dalam kesempatan ini, dibahas berbagai penyebab tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak serta bagaimana penangan ideal yang seharusnya dilakukan. Ketua LPA Mataram Joko Jumadi menjelaskan maraknya kasus pada perempuan dan anak seringkali tidak hanya disebabkan oleh permasalahan ekonomi semata, tetapi juga seringkali disebabkan oleh pola asuh dan tidak berhasilnya pendidikan di tingkat keluarga. 

Selain itu, belum adanya sistem perlindungan perempuan dan anak yang paripurna menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan di Provinsi NTB. Sistem ini mencakup sistem pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan kasus. 

“PR kita adalah bagaimana membangun sistem yang konprenhensif, interpensif, dan berkelanjutan,” ucapnya. 

Sementara itu, Prof. Atun menjelaskan, tanpa intervensi yang terukur dan terarah terhadap perlindungan perempuan dan anak, maka visi misi NTB Makmur Mendunia tidak akan bisa tercapai. Oleh karena itu diperlukan interpensi langsung hingga ke tingkat desa untuk dapat mengurai lingkaran setan kasus kekerasan perempuan dan perlindungan anak yang terjadi. 

Oleh karena itu, Prof. Atun menekankan urusan perempuan dan anak bukan urusan satu lembaga semata, dibutuhkan intervensi lintas sektoral. Namun tetap membutuhkan leading sektor agar gerakannya lebih terukur dan terencana. Sehingga penguatan terhadap lembaga DP3AP2KB Provinsi NTB perlu dilakukan. 

Sri Wahyuni, S.IP selaku Kabid Perlindungan Khusus Anak yang mewakili Kadis DP3AP2KB NTB menyambut baik hal tersebut. Selama ini pihaknya terus bertempur dengan berbagai kekurangan yang ada untuk berjuang mengentaskan berbagai kasus kekerasan perempuan dan anak yang ada di Provinsi NTB. Oleh karena itu, pihaknya sangat membutuhkan kerjasama dan kolaborasi multiseksor dalam menangani kasus ini.  (F3)

Ket. Foto:

 Dinas Kominfotik NTB H. Yusron Hadi, S.T., M.UM., memberikan pemaparan dalam talk show bincang kamisan yang digelar dinasnya di Command Center Kantor Gubernur NTB. (Ist)