HarianNusa, Mataram – Dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pokok menjelang event World Superbike Championship (WSBK) yang akan digelar di Mandalika pada bulan November 2021, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB menggelar High Level Meeting (HLM) yang dipimpin langsung oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, selalu Ketua TPID NTB.
Rapat yang digelar di Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Rabu, (29/9) itu, turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Heru Saptaji, Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes Polisi I Gusti Putu Gede Ekawana Putra, beberapa Kepala OPD ditingkat Provinsi dan anggota TPID Provinsi NTB dan Kota/Kabupaten di Provinsi NTB serta asosiasi komoditas pangan di Provinsi NTB.
Gubernur pada kesempatan itu menyampaikan arahan bahwa event WSBK perlu diantisipasi dengan baik mengingat event ini merupakan event berskala internasional pertama yang akan digelar di Indonesia paska adanya pandemi. Selain itu, WSBK dan pre-event Asia Talent Cup (ATC), yang akan diselenggarakan secara back-to-back pada 12-14 November 2021 dan 19-21 November 2021, akan menjadi kick-off untuk Sirkuit Mandalika sebelum gelaran Moto GP pada tahun 2022. Dengan magnitude event berskala internasional, diharapkan nantinya dapat menarik animo penonton yang besar di NTB. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah melalui TPID perlu memastikan ketersediaan pasokan pangan strategis, kesiapan infrastruktur, akomodasi, dan lain-lain menjelang jalannya event WSBK tersebut.
Untuk itu gubernur meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah untuk terus memantau berbagai jenis komoditas pokok, yang selama ini menjadi penyumbang inflasi di NTB. Hal ini sebagai langkah antisipasi sekaligus bukti konkret yang selalu bekerja, untuk memastikan bagaimana harga-harga bahan pokok harus tetap terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di NTB.
"Harga-harga bahan pokok harus tetap terjangkau oleh masyarakat kita," ungkapnya.
Senada dengan Gubernur NTB, Heru Saptaji juga menekankan pentingnya untuk memastikan ketersediaan bahan pangan strategis menjelang pelaksanaan WSBK, karena jika hal tersebut tidak diantisipasi, akan mengakibatkan terjadinya kelangkaan pasokan dan lonjakan harga yang semakin mendorong kenaikan tekanan inflasi.
Menurut Heru, konektivitas antar kabupaten/kota di Provinsi NTB perlu dioptimalkan. Sebagai ilustrasi, kebutuhan pasokan bahan pangan di lokasi Mandalika dapat dipenuhi tidak hanya dari sentra produksi di Lombok Tengah, namun juga dari daerah-daerah lain di NTB.
"Konektivitas antar daerah ini perlu untuk selalu didorong ke depannya, tidak hanya saat event-event khusus. Untuk mendukung hal ini, setiap daerah harus memiliki data neraca pangan yang baik, sehingga kita mudah mengetahui daerah mana yang mengalami surplus atau defisit," ungkapnya.
Berdasarkan diskusi dan pendalaman yang dilakukan, terdapat langkah pengendalian inflasi dan stabilisasi harga pada tahun 2021 dengan mengacu pada strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif).
Beberapa rekomendasi program/kegiatan yang dihasilkan dalam HLM TPID yaitu, koordinasi antar stakeholder untuk memastikan ketersediaan pasokan terutama untuk mengantisipasi gelaran WSBK, penyelenggaraan Operasi Pasar Murah, dan komunikasi kepada masyarakat untuk belanja bijak. Selain itu, perlu dilakukan penguatan klaster pangan Volatile Food, peningkatan infrastruktur pendukung pertanian, melaksanakan kerjasama dengan mitra strategis sebagai off-taker yang bersinergi dengan BUMD, penguatan konektivitas distribusi pasokan, dan mendorong diversifikasi pola konsumsi masyarakat.
Heru menekankan menyampaikan urgensi penyediaan data neraca pangan dari masing-masing daerah serta penguatan konektivitas antar daerah agar segera ditindaklanjuti. (f*)
Ket. Foto:
Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, selaku Ketua TPID NTB bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB Heru Saptaji saat kegiatan HLM TPID NTB. (Istimewa)
