HarianNusa, Mataram – Gelandangan pengemis (gepeng) dan anak jalanan (anjal) menjadi pemandangan yang kurang enak, tetapi disisi lain merupakan realita kehidupan masyarakat. Untuk itu keberadaan gepeng dan anjal ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, baik provinsi serta kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat (NTB), terlebih di bulan suci Ramadan ini.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Haji Saefudin Zohri, meminta pemerintah bertanggungjawab dengan melakukan pembinaan terhadap gepeng dan anjal, sehingga tidak menjadi persoalan sosial ditengah masyarakat.
“Maka pemerintah harus bersikap melalui jajarannya baik itu dinas sosial dan satpol PP guna melalukan penertiban dan pembinaan supaya masyarakat tidak terganggu dan masyarakat merasa nyaman,” ungkapnya, Rabu, (6/4) lalu.
Solusi terbaik dapat ditawarkan oleh dinas sosial dalam menyikapi gepeng dan anjal ini, melalui program yang ada mengingat keberadaannya mengganggu serta tidak enak dilihat telebih di bulan penuh barokah ini.
Menurutnya, bentuk pembinaan yang dapat dilakukan adalah pembinaan mental dan pembinaan ekonomi. Jika secara mental tidak mampu maka harus diberikan pembinaan secara ekonomi.
“Kalau ekonominya lemah maka dibina melalui program yang ada baik itu usaha kecil. Selain itu memberikan pemahaman bahwa anak-anak itu tidak seharusnya berada di jalanan dan meminta-minta,” ujarnya.
Tindakan tegas juga harus diberikan jika terdapat oknum tertentu yang menggerakkan gepeng maupun anjal ini untuk turun kejalan atau ke rumah-rumah penduduk dalam melancarkan aksi minta uang atau belas kasih warga.
“Bisa aja ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan mereka seperti yang terjadi di luar daerah atau kota-kota besar di Indonesia. Nah ini yang perlu ditertibkan dan dikenakan sanksi,” tegasnya.
Pihaknya berharap agar penertiban secara humanis digalakkan dengan tetap melakukan pembinaan sehingga gepeng dan anjal ini tidak kembali bergerilya di jalan maupun titik-titik strategis.
"Anak-anak ini tidak semestinya minta-minta di jalanan tapi mereka seharusnya belajar dan didik serta sebagainya bukan sebaliknya dijadikan alat untuk mencari uang," pungkasnya. (F3)
Ket. Foto:
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Haji Saefudin Zohri. (Istimewa)
