HarianNusa, Mataram – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Ruslan Turmuzi menyebutkan bahwa komposisi belanja modal maupun belanja operasional irasional. Dimana pendapatan NTB dalam APBD Perubahan ini naiknya 5,01 persen. Artinya masih merencanakan program-program yang bukan menjadi kewajiban pemerintah. Akibatkan belanja-belanja yang dinaikkan itu tidak signifikan atau tidak maching dengan belanja yang tidak menjadi prioritas.
“Salah satu contoh sekarang ini, kenaikan kita 5,5 persen. Namun belanja hibahnya mencapai 63,44 persen. Artinya belanja hibah kita ini habis pakai tidak ada lagi return on investment yang kita dapatkan, harusnya belanja modal yang ditambah untuk menyehatkan APBD kita. Karena ini tahun politik, belanja hibah itu naiknya hampir 63,44 persen,” katanya, Senin (19/9/2022).
Politisi PDIP NTB ini, menambahkan, kenaikan di APBD Perubahan ini saja sebesar 103 miliar. Padahal Pendapatan Asli Daerah hanya 140 miliar.
“Kalau dari dana transfer kan 67 miliar. Mestinya PAD ini dikembalikan ke masyarakat untuk membangun skala prioritas, tentunya dengan merujuk pemerintah hari ini bagaimana penurunan tingkat kemiskinan itu penting tetapi semuanya itu dibelanjakan secara politik, yaitu dengan banyaknya belanja hibah, padahal tidak ada output outcome yang kita dapat, habis. Sehingga program-program ini seharusnya diselesaikan,” paparnya.
Menurut Ruslan, jika melihat komposisi dan kondisi APBD NTB saat ini kurang sehat sehingga harus diamputasi. Artinya beberapa potensi belanja yang tidak rasional dikurangi agar nantinya beban APBD NTB berkurang.
“Jadi APBD kita ini masih menyisakan hutang, malah bertambah," tandasnya
Karenanya Ruslan menekankan kepada pemerintah daerah untuk kembali kepada janji-janji politiknya yang dituangkan dalam visi misi yang disepakati bersama yaitu RPJMD. Bagaimana menurunkan tingkat kemiskinan, menaikkan tingkat kesehatan dan pendidikan.
"Itu penting. tetapi kalau kita melihat komposisi hari ini masih banyak belanja-belanja yang tidak mendapatkan fitback untuk meningkatkan PAD,” pungkasnya. (F3)
Ket. Foto:
Anggota DPRD NTB H. Ruslan Turmuzi. (HarianNusa)
