HarianNusa, Mataram – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, H. Sahdan, berharap agar tidak ada lagi kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah NTB. "Karena PETI ini kan sesuatu yang ilegal jadi harapan kita ke depan seharusnya ya tidak ada lagi yang begini (penambangan ilegal), saya harap jangan lagi ada yang seperti ini," harapnya, saat diwawancara di sela – sela kegiatannya, Selasa, (13/8), di Mataram
Lebih lanjut Sahdan mengatakan bahwa, pemerintah telah menyiapkan skema pertambangan yang legal bagi masyarakat, tentunya harus melalui berbagai proses dan perizinan terlebih dahulu, namun jangan melibatkan orang asing.
"Untuk masyarakat kita sudah siapkan yang namanya WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat), cuman kan harus ada yang diurus tidak serta merta seperti itu, tapi kalau melibatkan orang asing, saya kira jangan sampai begitu," ucapnya.
Ditanya bagaiman koordinasi dengan APH terkait peristiwa pembakaran camp-camp penambang ilegal di Dusun Lendek Bare, Lenong Batu Montor Desa Persiapan Belongas Kecamatan Sekotong, yang terjadi pada 10 Agustus 2024 lalu, Sahdan mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak Aparat Penegak Hukum (APH).
"Tentu kita berkoordinasi dengan APH, APH sangat penting dalam hal ini karena dialah yang punya kewenangan untuk menertibkan pelanggaran-pelanggaran peraturan perundang-undangan," ucapnya.
Sahdan mengakui PETI ini masih ada dan hal yang tidak bisa dihindari. Menurutnya ini menjadi PR bersama semua pihak.
"Intinya kita tidak ingin hal-hal seperti ini terjadi apalagi mendekati momen-momen politik (pilkada serentak 2024)," pungkasnya. (HN3)
Ket. Foto:
Kepala Dinas ESDM, Sahdan, saat diwawancara di sela-sela kegiatannya di Mataram. (HarianNusa)