Connect with us

NTB

Bq. Isvie Rupaeda Kembali jadi Ketua DPRD NTB

Published

on

HarianNusa, Mataram – Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat dilaksanakan melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2024-2025, dipimpin oleh Ketua Sementara – Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H. dalam rangka Pengumuman dan Penetapan Calon Pimpinan DPRD Provinsi NTB, Senin (23/9/2024).

Unsur pimpinan DPRD NTB masa bhakti 2024-2029 ditempati oleh partai pemenang pemilihan legislatif 14 Februari 2024. Adapun nama-nama Pimpinan DPRD Provinsi NTB Periode 2024-2029, yakni Ketua DPRD Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H. (Fraksi Partai Golkar), Wakil Ketua I: H. Lalu Wirajaya (Fraksi Partai Gerindra), Wakil Ketua II: H. Yek Agil (Fraksi PKS) dan Wakil Ketua III: Drs. H. Muzihir (Fraksi PPP).

Baiq Isvie Rupaeda sebelumnya juga merupakan Ketua DPRD NTB periode 2019-2024. Ia kembali dipercaya Partai Golkar untuk mengemban amanah sebagai pimpinan DPRD 2024-2029.

Sementara Wakil Ketua I DPRD NTB, Lalu Wirajaya, juga pernah menjadi unsur pimpinan. Sedangkan Yek Agil dan Haji Muzihir merupakan unsur pimpinan di DPRD NTB masa bhakti 2019-2024.

Namun kali ini bertukar posisi, dimana Yek Agil Wakil Ketua II DPRD NTB 2024-2029 yang sebelumnya Wakil Ketua III 2019-2024. Haji Muzihir pada 2024-2029 menempati posisi Wakil Ketua III yang sebelumnya di periode 2019-2024 adalah Wakil Ketua II DPRD NTB.

Advertisement

Dalam sambutannya, Isvie mengatakan bahwa merujuk keputusan KPU NTB, maka ada empat partai politik yang memiliki kursi terbanyak, yakni Partai Golkar (10 kursi), Gerindra (10), PKS (8), dan PPP (7).

Meski antara Partai Golkar dan Partai Gerindra memiliki kursi yang sama. Namun secara jumlah suara Partai Golkar jauh lebih unggul.

"Dan kami di pimpinan sementara sudah menerima surat keputusan masing-masing DPD partai sebagai usulan kepada kami di DPRD NTB," ujar Isvie Rupaeda.

Menurut Politisi Golkar ini, pihaknya usai menyampaikan berita acara rapat paripurna hari ini akan langsung mengirimkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri agar mendapatkan Surat Keputusan (SK).

"Kemudian melantik pimpinan definitif oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTB dan itu kami rencanakan waktunya menunggu SK tersebut terbit dari Kemendagri," jelasnya.

Advertisement

Setelah itu, Isvie melanjutkan, seluruh anggota akan membentuk alat kelengkapan DPRD dilanjutkan dengan pembahasan tata tertib dan kode etik anggota dewan.

Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, Isvie Rupaeda mendapatkan 35.871 suara, Lalu Wirajaya meraih 35.910 suara, Yek Agil mendapatkan 30.542 suara. Kemudian, H. Muzihir mendapatkan 21.576 suara.

Isvie mengatakan, bersyukur pada Allah SWT, lantaran oleh DPP dan DPD Partai Golkar kembali dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua DPRD NTB

Hanya saja, menurut Isvie, dirinya sedari awal saat pengusulan tiga nama oleh DPD Partai Golkar, sangat optimis untuk bisa menapaki kursi Ketua DPRD NTB.

Sebab, dari tiga nama yang diusulkan DPD Partai Golkar ke DPP, dirinya adalah menjadi peraih suara terbanyak. "Yang utama, dalam persyaratan di DPP Golkar, juga tercantum klausul pengalaman. Tentunya, saya optimis karena kalah jujur, saya lebih senior dari dua nama lainnya," jelas Isvie.

Advertisement

Lebih lanjut dikatakannya bahwa dua nama lain yakni, Hamdan Kasim dan Humaidi yang diusulkan oleh DPD Golkar, bukanlah menjadi saingannya. Namun keduanya adalah sesama kader partai yang berikhtiar dan berjuang untuk merebut kursi Ketua DPRD NTB.

"Antara saya dan Hamdan juga Pak Humaidi, komunikasi kami berjalan baik-baik saja. Dan saya enggak ada persaingan apapun. Ini karena kami komitmen, bahwa urusan Ketua DPRD NTB adalah ranah DPP. Dan siapapun yang terpilih itu, adalah pilihan DPP," ungkap Isvie.

"Semoga Allah bisa memberikan rahmat atas jabatan yang diberikan pada saya sebagai Ketua DPRD NTB," sambung dia.

Isvie menambahkan bahwa pihaknya ingin dalam kinerja DPRD NTB lima tahun kedepannya akan fokus mendisiplinkan para anggota DPRD setempat. Utamanya, saat sidang paripurna.

Selain itu, lanjut dia, ketiga fungsi DPRD yakni, legislatif, budgeting, kontroling akan lebih banyak dioptimalkan.

Advertisement

"Yang pasti, saya ingin mendisiplinkan, ya minimal kedepannya kalau pas sidang paripurna DPRD NTB jangan molor terlalu lama. Selanjutnya, tiga fungsi jangan kita melenceng dari aturan yang sudah ada. Insya Allah ketiga fungsi DPRD NTB akan dapat berjalan lebih baik lagi kedepannya," tandas Isvie Rupaeda. (HN3)

Ket. Foto:
Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda memimpin jalannya Paripurna. (Ist)

[attach 1]

[attach 2]

Advertisement
Continue Reading
Advertisement

Ekonomi

Transformasi Perumahan Jadi Strategi Utama Atasi Kemiskinan Ekstrem di NTB

Published

on

By

HarianNusa, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam mengubah wajah perumahan sebagai upaya strategis menghapus kemiskinan ekstrem. Dalam Rapat Koordinasi Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB yang digelar di Ruang Rapat NTB Syariah pada Minggu (08/06), Gubernur NTB Muhammad Lalu Iqbal bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) RI, Dr. Fahri Hamzah, menyoroti pentingnya pendekatan transformasional dalam pembangunan perumahan.

Rapat tersebut menjadi ajang konsolidasi berbagai pihak untuk merumuskan langkah konkret penanganan kemiskinan ekstrem, dengan menempatkan program renovasi dan pembangunan perumahan bukan sekadar proyek fisik, melainkan sebagai instrumen perubahan sosial yang menyeluruh.

“Kita tidak mau lagi hanya memperbaiki rumah. Kita ingin ada transformasi sosial. Rumah yang dibangun atau direnovasi itu harus berdampak pada kehidupan penghuninya secara menyeluruh,” tegas Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal.

Ia menekankan bahwa pembangunan rumah di kawasan kumuh harus dilakukan dengan pendekatan komunitas. Bukan hanya membangun dinding dan atap, tetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif dengan ruang sosial bersama, sanitasi layak, dan MCK kolektif.

“Kalau rumahnya bagus tapi lingkungannya tetap kumuh, anak-anak tidak punya ruang bermain, dan sanitasi buruk, itu bukan solusi. Kita ingin masyarakat bisa berdiri di atas kakinya sendiri dalam satu tahun,” imbuhnya.

Advertisement

Selain itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya sertifikasi kepemilikan rumah dan pemetaan potensi ekonomi warga. Menurutnya, pemahaman terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat adalah bagian tak terpisahkan dari program pembangunan terpadu agar warga tidak kembali miskin setelah menerima bantuan.

Sementara itu, Wamen PKP Dr. Fahri Hamzah menyatakan bahwa rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan aset ekonomi yang bisa menjadi titik awal perubahan hidup warga miskin.

“Rumah itu bukan cuma tempat berteduh, dia adalah aset. Kalau kita bantu masyarakat punya rumah yang baik dan bersertifikat, dia punya jaminan untuk masuk ke dunia usaha,” ujarnya.

Fahri mendorong agar intervensi pemerintah tak hanya fisik, tapi juga mencakup aspek legal formal dan produktivitas ekonomi. Menurutnya, rumah yang layak dan bersertifikat dapat menjadi jaminan untuk mengakses modal usaha, bahkan untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan.

“Kalau rumahnya bagus, dia bisa jualan kopi, bikin salon, usaha rumahan lainnya. Rumahnya jadi tempat produksi,” jelas Fahri.

Advertisement

Rapat koordinasi ini menjadi penanda arah baru kebijakan perumahan di NTB, yakni menjadikan rumah sebagai pusat perubahan sosial dan ekonomi. Transformasi perumahan kini tak lagi hanya soal fisik, tapi tentang membuka jalan keluar dari kemiskinan.

Ket. Foto:

Rapat Koordinasi Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB yang digelar di Ruang Rapat NTB Syariah pada Minggu (08/06), (Ist)

Continue Reading

NTB

PKS NTB Tingkatkan Semangat Berkurban, 306 Sapi dan 120 Kambing Disalurkan untuk Masyarakat

Published

on

By

Mataram – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan peningkatan luar biasa dalam semangat berkurban pada Hari Raya Idul Adha 1446 H ini. Total sebanyak 306 ekor sapi dan 120 ekor kambing dikurbankan dan disalurkan ke berbagai pelosok NTB. Khusus di DPW PKS NTB total hewan kurban yang di sembelih sebanyak 9 ekor sapi dan 6 ekor kambing.

Ketua Panitia Qurban DPW PKS NTB, Ustadz Ahmad Fadli, menyampaikan bahwa proses penyembelihan dan distribusi daging kurban berlangsung selama tiga hari, mulai dari hari raya Idul Adha Jumat ( 6/6) hingga Minggu (8/6), agar pendistribusian bisa merata dan tepat sasaran.

“Penyaluran kami lakukan selama tiga hari, mulai dari hari Jumat hingga Minggu ini,” jelas Ustadz Ahmad Fadli, Sabtu, (7/6) di sela-sela pelaksanaan pemotongan hewan Kurban di DPW PKS NTB.

Yang menggembirakan, total 94.800 paket daging kurban berhasil disalurkan kepada masyarakat NTB. Ini merupakan kontribusi gabungan dari seluruh anggota legislatif Fraksi PKS dan para kepala daerah dari PKS, termasuk Wakil Bupati Lombok Barat dan Wakil Bupati Bima. Bahkan, sejumlah kader PKS yang tergabung dalam kelompok kecil secara swadaya turut serta dalam pembelian hewan kurban.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah hewan kurban yang dipotong oleh PKS NTB tahun ini meningkat drastis hingga 70 persen. Ini menjadi bukti nyata meningkatnya semangat berbagi dari kader, anggota dewan, dan para kepala daerah dari PKS.

Advertisement

“Alhamdulillah, kader-kader PKS beserta para dewan dan kepala daerah memiliki semangat berkurban yang sangat tinggi. Kami di PKS sangat berbahagia bisa berbagi, dan semoga daging-daging kurban yang kami salurkan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya,” ujar Ustadz Fadli.

Secara nasional, PKS menyalurkan lebih dari 2,3 juta paket daging kurban kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Ini merupakan wujud nyata dari komitmen PKS dalam mengurangi kesenjangan sosial dan berkhidmat untuk rakyat.

Ket. Foto:

kegiatan penyerahan daging kurban di Kantor DPW PKS NTB. (Ist)

Advertisement

Continue Reading

Kota Mataram

Idul Adha 1446 H, Pemprov NTB Bagikan 11 Ekor Sapi dari Presiden Prabowo

Published

on

By

HarianNusa, Mataram – Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Yusron Hadi, M.UM menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB pada hari Raya Idul Adha tahun ini (2025/1446 H) menyalurkan 159 ekor hewan kurban dan 11 ekor Sapi Eksotik dari Presiden Prabowo Subianto bagi masyarakat NTB. Penyaluran dilakukan di Islamic Center, usai pelaksanaan solat Id, Jumat, (6/6).

Yusron menyampaikan, ratusan hewan kurban yang dibeli dari peternak lokal tersebut, disalurkan ke 10 kabupaten/kota yang ada di NTB, melalui berbagai lembaga yang penerimanya adalah pengurus masjid, pondok pesantren, majelis taklim serta kelompok masyarakat yang kurang mampu.

“Semua hewan kurban tersebut sudah disalurkan ke 10 kabupaten/kota di NTB dan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat NTB sejumlah 11 ekor Sapi Eksotik dengan berat per ekornya lebih dari 1 ton,” tuturnya dengan ramah.

Dirinya mengatakan, hewan kurban tersebut terdiri dari 14 ekor Sapi jenis Eksotik, 58 ekor Sapi Lokal dan 98 ekor Kambing yang berasal dari Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov NTB dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sapi milik presiden yang diberikan kepada Pemprov NTB diberikan oleh Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal secara langsung. Hewan kurban tersebut, disembelih di Masjid Agung Praya, Lombok Tengah. Pembagian hewan kurban diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat yang mendapatkannya serta membawa kebahagiaan dalam suasana penuh berkah Idul Adha. (F3)

Advertisement

Ket. Foto:

Penyaluran hewan kurban dari presiden Prabowo untuk masyarakat NTB. (Ist)

Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!