HarianNusa, Surabaya – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Forum Wartawan Parlemen (FWP) NTB, melakukan kunjungan kerja LTSA PMI Disnakertrans Provinsi Jawa Timur untuk mempelajari tata kelola dan sistem perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang telah berjalan dengan baik di provinsi tersebut.
Rombongan yang dipimpin oleh Plt. Kepala Bidang IKP Dinas Kominfotik NTB, Safrudin SH., MH., dan Pradiptha Himawan Putra, SH.,
Fungsional Pengantar Kerja Disnakertrans NTB itu disambut hangat oleh Kepala Bidang Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, Purwanti Utami, S Sos, MSi beserta jajarannya, Rabu, (12/11/25) di Kantor Disnakertrans Jatim di Surabaya.
Kunjungan ini bertujuan memperkuat kerja sama antar daerah dalam meningkatkan tata kelola penempatan dan perlindungan PMI, sekaligus memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja asal NTB.
“Kami melihat banyak hal yang bisa direplikasi di NTB. Sinergi antar instansi, digitalisasi pelayanan, dan kecepatan respons LTSA Jawa Timur menjadi contoh yang patut ditiru,” ungkap Ketua FWP NTB Fahrul Mustafa menjelaskan maksud kunjungannya.
Sementara itu, Purwanti Utami yang juga menjabat Plt. kepala Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Disnakertrans Jatim menjelaskan, keberhasilan Provinsi Jatim tersebut tak lepas dari sinergi antara pemerintah daerah, lintas lembaga antara lain BPJS Ketenagakerjaan,Imigrasi, Kepolisian, serta Kementerian Ketenagakerjaan.
Seluruh instansi tersebut terintegrasi dalam satu sistem pelayanan digital, termasuk dalam penerbitan paspor yang hanya dapat dilakukan setelah verifikasi data dari server LTSA sehingga tidak ada lagi paspor yang keluar tanpa data sah sebagai bentuk perlindungan agar PMI berangkat secara prosedural. Selain itu juga melibatkan lembaga pelatihan kerja, serta pengawasan ketat terhadap perusahaan penempatan PMI.
Dalam sesi dialog, Anggota FWP NTB dari Global Lombok FM, Zaenudin Safari menyoroti fenomena remitansi PMI yang belum optimal mendorong kesejahteraan keluarga di daerah asal. Banyak pekerja migran, khususnya dari Lombok, yang belum mampu mengelola hasil kerja mereka secara berkelanjutan setelah kembali ke daerah.
“Banyak warga kita yang bekerja keras di luar negeri, tapi ketika pulang uangnya cepat habis karena tidak dikelola. Mungkin ke depan perlu ada program pendampingan ekonomi agar mereka bisa lebih mandiri,” ungkapnya.
Menanggapi itu, Purwanti Utami mengungkapkan bahwa saat ini telah dikembangkan program Desa Produktif Pekerja Migran yang menekankan pada empat pilar utama. Diantaranya, edukasi, informasi kerja, pemberdayaan ekonomi, dan community marketing. Program ini diharapkan bisa menjadi model bagi daerah lain, termasuk NTB.
Purwanti Utami memaparkan pula bahwa Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penempatan PMI tertinggi nasional mencapai lebih dari 79 ribu orang pada tahun 2024.
Sebagai provinsi dengan jumlah penempatan PMI tertinggi nasional yang mencapai lebih dari 79 ribu orang pada tahun 2024, LTSA Jatim menghadirkan layanan terintegrasi untuk mempermudah urusan administrasi, pelatihan hingga fasilitas pemulangan jenazah PMI.
Empat layanan utama yang terintegrasi di LTSA meliputi, Pelayanan Penempatan dan Perlindungan PMI, Pelayanan Pembuatan Dokumen dan Paspor, Pelayanan Asuransi dan Bantuan Hukum, serta Pelayanan Pemulangan dan Repatriasi Jenazah PMI.
Pihaknya juga mencatat sepanjang tahun 2024, terdapat sebanyak 177 jenazah PMI difasilitasi kepulangannya oleh LTSA Jawa Timur bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk BP2MI dan perusahaan mitra.
“Kami tidak hanya melayani PMI asal Jawa Timur, tetapi juga dari provinsi lain termasuk NTB. Hal ini karena banyak PMI dari Indonesia bagian timur yang transit melalui Jawa Timur,” ungkapnya.
Langkah NTB ini diharapkan dapat memperkuat komitmen daerah dalam menghadirkan tata kelola PMI yang lebih profesional dan manusiawi. Dengan semakin banyak tenaga kerja yang dibekali kompetensi dan perlindungan hukum yang memadai, NTB optimistis bisa menjadi salah satu daerah pengirim PMI berkualitas di Indonesia. (F3)
Ket. Foto:
Kabid IKP Diskominfotik NTB Safrudin , didampingi Ketua FWP NTB Fahrul Mustofa menerima plakat dari Dinas Kominfotik Jatim. (HarianNusa)
