HarianNusa, Mataram – Ketahanan pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sepanjang 2025 berada pada level aman. Capaian tersebut ditopang kinerja sektor pertanian, perikanan, dan peternakan yang menunjukkan tren positif, baik dari sisi produksi maupun ketersediaan stok pangan bagi masyarakat.
Memasuki awal 2026, tantangan yang dihadapi tidak hanya menjaga konsistensi surplus produksi, tetapi juga memperkuat sistem ketahanan pangan agar lebih adaptif, berkelanjutan, serta mampu menggerakkan ekonomi daerah dengan ketersediaan stok yang terjangkau.
Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB mencatat, produksi padi 2025 mencapai 1.698.283 ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat 16,85 persen dibandingkan 2024 yang berada di angka 1,45 juta ton. Luas panen pun naik signifikan menjadi 322.927 hektar dengan produktivitas rata-rata 52,59 kuintal per hektar.
Peningkatan tersebut didorong optimalisasi lahan seluas 10.574 hektare serta penggunaan benih unggul. Sejumlah daerah menjadi kontributor utama produksi, di antaranya Lombok Tengah dengan 421.941 ton GKG (produktivitas 53,66 kuintal/ha), Sumbawa 398.864 ton (53,37 kuintal/ha), Lombok Timur 243.474 ton (53,64 kuintal/ha), dan Bima 208.018 ton (48,55 kuintal/ha).
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Eva Dewiyani, menegaskan pemerintah daerah terus menggerakkan seluruh potensi melalui optimalisasi lahan dan program strategis lainnya guna menyelaraskan target swasembada pangan nasional.
“NTB optimistis dapat menjaga tren peningkatan produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan sebagai kontribusi nyata menuju kebangkitan swasembada pangan Indonesia,” ujarnya.
Dari sisi kesejahteraan, Nilai Tukar Petani (NTP) pada awal 2026 tercatat mencapai 131, menjadi indikator membaiknya posisi tawar petani. Sementara itu, Bulog NTB memastikan stok beras tetap aman dengan serapan gabah melampaui target.
Pada sektor peternakan, NTB konsisten mencatat surplus daging. Sepanjang 2025, sekitar 16 ribu ekor sapi dikirim ke luar daerah, mempertegas posisi NTB sebagai salah satu lumbung ternak nasional.
Sentra sapi potong di Pulau Sumbawa dan Bima tercatat memiliki populasi lebih dari 300 ribu ekor pada 2024. Selain sapi, potensi kambing cukup merata, terutama di Kabupaten Bima, Lombok Timur, dan Lombok Tengah. Industri peternakan ayam juga berkembang pesat dengan nilai investasi mendekati Rp20 triliun.
Dukungan produksi jagung lokal sebagai pakan turut memperkuat ekosistem peternakan dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Sektor perikanan menjadi pilar penting ketahanan pangan NTB. Produksi perikanan tangkap mencapai 185.518 ton per tahun, dengan realisasi kinerja sektor kelautan dan perikanan pada 2025 melampaui 101,6 persen.
Kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB diperkirakan meningkat menjadi Rp8,04 triliun pada 2025, dari Rp7,8 triliun pada 2024. Komoditas unggulan meliputi udang, rumput laut, tuna, cakalang, tongkol, hingga cumi.
Pengembangan pusat budidaya udang terintegrasi (SIM Estate) di Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, dengan luas 1.000 hektare menjadi salah satu proyek strategis hilirisasi.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, menyebut penguatan kelembagaan melalui penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi Unit Pelaksana Teknis menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) akan memperkuat daya saing sektor ini.
“Fokus peningkatan nilai tambah dilakukan melalui penguatan budidaya, pengembangan industri pengolahan, serta penciptaan iklim investasi berbasis kepastian regulasi,” katanya.
Sebagai provinsi kepulauan dengan luas daratan 1,96 juta hektare dan perairan 2,79 juta hektare yang mencakup Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, serta 401 pulau kecil, NTB memiliki potensi produksi perikanan tangkap hingga 200 ribu ton per tahun.
Meski surplus produksi beras diproyeksikan bertahan di kisaran 500 ribu ton, NTB menghadapi sejumlah tantangan pada 2026. Di antaranya alih fungsi lahan pertanian, dampak perubahan iklim, serta tingginya konsumsi beras per kapita yang mencapai sekitar 103 kilogram per tahun.
Pemerintah daerah menargetkan optimalisasi lahan hingga 14 ribu hektare pada 2026, disertai penggunaan benih unggul dan pupuk subsidi untuk menjaga produktivitas jangka panjang.
Diversifikasi pangan juga menjadi agenda penting guna mengurangi ketergantungan terhadap beras. Stabilitas harga terus dijaga melalui intervensi pasar seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di 26 titik sepanjang 2025, terutama menjelang Ramadhan untuk meredam inflasi.
Selain itu, persoalan food loss dan food waste menjadi perhatian serius. Sekitar 40 persen timbunan sampah di NTB merupakan sisa makanan yang berpotensi menghasilkan gas metana dan karbon dioksida di tempat pembuangan akhir.
Melalui kampanye “Stop Boros Pangan” dan “Selamatkan Pangan”, pemerintah mengajak masyarakat dan sektor pariwisata berkolaborasi mengurangi limbah makanan. Inisiatif pemanfaatan sisa pangan, termasuk dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dikembangkan melalui budidaya magot sebagai pakan ikan serta pengolahan menjadi kompos.
Langkah tersebut sejalan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 12.3 untuk menekan food waste hingga 50 persen pada 2030, sekaligus memastikan akses pangan bergizi yang lebih merata.
Dengan berbagai penguatan lintas sektor, Pemerintah Provinsi NTB optimistis ketahanan pangan daerah tidak hanya terjaga, tetapi juga semakin kokoh dalam menghadapi dinamika ekonomi dan perubahan iklim pada 2026. (F*)
Ket. Foto:
Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri dalam acara panen raya padi beberapa waktu lalu. (Ist)
