HarianNusa, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat upaya penanganan sekitar 70 ribu Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui pemutakhiran data, koordinasi lintas pemerintahan, serta intervensi pendidikan yang lebih tepat sasaran hingga tingkat desa.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, penanganan ATS harus diawali dengan pendataan yang akurat dan menyeluruh. Pemerintah perlu mengetahui identitas setiap anak, kondisi keluarganya, hingga faktor yang menyebabkan mereka tidak mengakses pendidikan formal.
Penegasan tersebut disampaikan Iqbal saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Pencegahan dan Penanganan ATS di Mataram, Jumat (6/11/2026). Kegiatan itu dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama antara Pemprov NTB, pemerintah kabupaten/kota, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi NTB.
Iqbal mengungkapkan, berdasarkan data sementara, jumlah ATS di NTB mencapai sekitar 70 ribu anak. Namun, angka tersebut masih memerlukan verifikasi untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan sekaligus menghindari kesalahan identifikasi dan penghitungan.
“Kita perlu mengetahui kondisi riil di lapangan. Saat ini kita belum memiliki profil ATS secara utuh. Siapa saja mereka dan mengapa masuk kategori anak tidak sekolah, ini harus kita ketahui,” tegasnya.
Menurut Iqbal, penanganan ATS tidak bisa hanya mengandalkan penyediaan akses pendidikan atau program bantuan yang bersifat umum. Setiap anak memiliki latar belakang dan persoalan berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan kondisi masing-masing.
Karena itu, ia mendorong pelaksanaan proyek percontohan (pilot project) pemutakhiran data ATS berbasis wilayah di desa-desa yang menjadi sasaran Program Desa Berdaya. Posyandu keluarga juga diharapkan dapat menjadi salah satu simpul pendataan untuk mengidentifikasi anak tidak sekolah secara lebih dekat dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya.
Iqbal menilai, akurasi data menjadi langkah awal yang menentukan keberhasilan penanganan ATS. Dengan data yang valid, pemerintah dapat mengetahui persoalan secara lebih jelas sekaligus menentukan bentuk intervensi yang dibutuhkan.
“Memperbaiki data saja akan dapat mengeluarkan kita dari zona merah. Dengan data yang benar, kita akan mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan dan bisa menentukan langkah penanganannya,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa penanganan ATS membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah provinsi perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki jangkauan langsung terhadap masyarakat, serta melibatkan Kementerian Agama dalam menjangkau lembaga pendidikan di bawah kewenangannya.
Iqbal mengingatkan bahwa pendidikan merupakan fondasi penting dalam pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi tidak akan berjalan optimal apabila tidak diimbangi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan.
“Kalau kita mau melompat dalam pembangunan, tidak ada jalan lain selain pendidikan. Apa pun visi kabupaten/kota, selama pendidikan belum kita perbaiki, akan sulit bagi daerah untuk menggeliat dalam pembangunan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi NTB, Syamsul Hadi menjelaskan, rapat koordinasi tersebut menghasilkan komitmen bersama yang mencakup tujuh agenda utama penanganan ATS.
Ketujuh agenda tersebut meliputi dukungan kebijakan daerah, penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, serta pemutakhiran data terpadu berbasis by name by address. Selain itu, kesepakatan juga mencakup optimalisasi APBD dan APBDes, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang terukur, serta pelaporan pelaksanaan secara berkala kepada Gubernur NTB.
Syamsul berharap kesepakatan tersebut segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret di tingkat daerah hingga desa. Dengan demikian, komitmen yang telah ditandatangani tidak berhenti sebatas dokumen formal, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program dan kegiatan yang menyentuh masyarakat.
Pemprov NTB menegaskan, keberhasilan penanganan ATS tidak semata-mata diukur dari jumlah program yang dilaksanakan atau dokumen komitmen yang dihasilkan. Lebih dari itu, keberhasilan harus terlihat dari kemampuan pemerintah mengidentifikasi setiap anak, memahami penyebab mereka tidak bersekolah, serta memastikan mereka kembali mendapatkan hak atas pendidikan.
Melalui pendataan yang akurat dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap tidak ada lagi anak di NTB yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena tidak terdata, tidak terjangkau, atau tidak mendapatkan penanganan yang sesuai. (F*)
Ket. Foto:
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal. (Ist)
