HarianNusa, Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Jayakarta Senggigi, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli bupati, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Pimpinan Wilayah Bulog Provinsi NTB, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi NTB, Kepala BPS Lombok Barat, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, koordinasi antar-OPD harus diperkuat dengan mengedepankan komunikasi yang efektif serta menghilangkan ego sektoral.
Menurutnya, High Level Meeting TPID bukan sekadar agenda rutin koordinasi, melainkan momentum untuk menyatukan langkah dan memastikan setiap program pengendalian inflasi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok cenderung meningkat menjelang hari besar keagamaan, termasuk Natal dan Tahun Baru. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui jaminan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang baik antarinstansi.
“Pengendalian inflasi ini sangat penting karena setiap perayaan hari besar keagamaan, termasuk Natal dan Tahun Baru, selalu diikuti peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok. Karena itu, kita harus memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif,” ujarnya.
Nurul Adha menjelaskan, terdapat empat strategi utama yang harus menjadi perhatian bersama dalam pengendalian inflasi, yakni menjaga ketersediaan pasokan, memastikan keterjangkauan harga, menjamin kelancaran distribusi dan transportasi, serta memperkuat komunikasi yang efektif.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pembenahan data komoditas pangan daerah. Hal ini mengingat Lombok Barat memiliki potensi pertanian dan hortikultura yang cukup besar. Bahkan, sejumlah komoditas, seperti cabai, tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga dipasok ke sejumlah daerah lain, termasuk Bali, Surabaya, dan Sulawesi.
Namun, potensi tersebut harus diimbangi dengan sistem pencatatan dan pelaporan yang akurat agar produksi, distribusi, serta pergerakan pasokan komoditas dapat terpantau dengan baik.
“Jangan sampai kita memiliki potensi komoditas yang luar biasa, bahkan mampu menyuplai daerah lain, tetapi datanya tidak tercatat. Ini yang perlu kita benahi melalui komunikasi dan koordinasi antar-OPD. Data harus jelas, siapa yang mencatat, siapa yang menginput, dan siapa yang melaporkan,” tegasnya.
Di sisi lain, Wakil Bupati juga mengapresiasi pelaksanaan operasi pasar murah yang selama ini dilakukan melalui kolaborasi perangkat daerah, Bank Indonesia, dan sejumlah pihak terkait. Program tersebut dinilai menjadi salah satu langkah konkret untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Ke depan, ia meminta agar jangkauan operasi pasar murah diperluas dan tidak hanya terpusat pada kegiatan Car Free Day (CFD), tetapi juga menyasar desa-desa yang membutuhkan akses terhadap bahan pokok dengan harga terjangkau.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, khususnya Dusun Perondeka. Wilayah tersebut sebelumnya menyampaikan kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Selain memperluas operasi pasar, Nurul Adha meminta OPD terkait meningkatkan pemantauan harga di pasar tradisional. Pengawasan juga perlu dilakukan terhadap ketersediaan dan distribusi gas melalui inspeksi mendadak (sidak), guna memastikan pasokan kebutuhan masyarakat tetap lancar.
Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat mengambil langkah antisipatif dan memperkuat koordinasi sehingga tidak terjadi kelangkaan barang maupun lonjakan harga yang berpotensi membebani masyarakat.
“Kolaborasi ini harus benar-benar kita wujudkan dalam kerja nyata. Kita ingin memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, harga tetap terkendali, dan inflasi dapat kita jaga bersama. Ini menjadi tanggung jawab kita semua,” tutupnya.
Melalui High Level Meeting TPID tersebut, Pemkab Lombok Barat berharap sinergi lintas sektor semakin solid dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Dengan langkah antisipatif yang terkoordinasi, daya beli masyarakat diharapkan tetap terjaga serta risiko tekanan inflasi menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 dapat diminimalkan. (F*)
Ket. Foto:
Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, memberikan sambutan dalam kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). (Ist)
