HarianNusa, Jakarta – Larangan penggunaan rokok elektrik atau vape di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mendapat dukungan dari Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC). Organisasi tersebut mendorong pemerintah mempertimbangkan pembatasan serupa secara nasional.
Menurut pernyataan IYCTC yang diterima redaksi, langkah Kapolri merupakan peringatan bahwa vape bukan hanya persoalan gaya hidup, tetapi juga berpotensi disalahgunakan sebagai sarana konsumsi narkotika.
IYCTC mengutip data pemeriksaan sampel cairan vape oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Januari hingga September 2026. Organisasi itu menyebut 98 persen sampel yang diuji positif mengandung narkotika atau zat psikoaktif.
Angka tersebut merujuk pada sampel yang diperiksa, bukan berarti 98 persen dari seluruh cairan vape yang beredar di pasaran mengandung narkotika. Rincian jumlah dan metode pengambilan sampel belum disertakan dalam keterangan yang diterima redaksi.
Dorong Pengendalian Menyeluruh
IYCTC meminta agar langkah pembatasan vape tidak berhenti di lingkungan Polri. Organisasi tersebut juga menyoroti kebijakan pengendalian rokok elektrik di sejumlah negara ASEAN sebagai bahan pertimbangan pemerintah Indonesia.
Namun, IYCTC mengingatkan bahwa pembatasan vape perlu disertai pengetatan pengendalian rokok konvensional.
Tanpa penguatan kebijakan cukai dan pembatasan iklan rokok biasa, larangan vape dikhawatirkan justru mendorong peralihan konsumsi dari rokok elektrik ke rokok konvensional, khususnya pada kelompok usia muda.
Karena itu, organisasi tersebut mendorong kebijakan pengendalian produk tembakau dan nikotin secara menyeluruh untuk melindungi kesehatan masyarakat.
