HarianNusa, Mataram – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penjelasan Gubernur NTB terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2027, Senin (9/11/2026). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan kebijakan anggaran daerah untuk tahun mendatang.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan pendapatan daerah sebesar Rp6,22 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat pengentasan kemiskinan, mendorong ekonomi produktif, menjaga ketahanan pangan dan energi, serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat.
Arah kebijakan tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.Si., saat memberikan penjelasan Gubernur terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Senin (9/11/2026).
Dalam pemaparannya, Wakil Gubernur yang akrab disapa Umi Dinda itu menjelaskan, pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 direncanakan mencapai Rp6,22 triliun atau meningkat 10,69 persen dibandingkan APBD Murni 2026. Sementara belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp6,06 triliun, meningkat 5,70 persen.
Menurutnya, peningkatan kapasitas anggaran tersebut harus diikuti dengan penentuan prioritas pembangunan yang tepat. Setiap program dan kegiatan pemerintah daerah harus memiliki sasaran yang jelas, indikator hasil yang terukur, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pemerintah daerah, lanjutnya, tidak ingin kebijakan fiskal hanya berorientasi pada besarnya alokasi anggaran. Lebih dari itu, APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab persoalan masyarakat sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan.
Dalam Nota Keuangan APBD 2027, kebijakan fiskal daerah dibangun di atas empat prinsip utama, yakni realistis dan sehat, berorientasi pada hasil, tepat sasaran, serta berkelanjutan.
Prinsip tersebut menjadi landasan agar penyusunan program dan pengalokasian anggaran benar-benar didasarkan pada kebutuhan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keberlanjutan fiskal.
“Anggaran mengikuti program, bukan program mengikuti anggaran,” demikian salah satu penegasan yang disampaikan dalam Nota Keuangan APBD 2027.
Salah satu fokus utama RAPBD 2027 adalah percepatan pengentasan kemiskinan dengan dukungan anggaran sekitar Rp745,25 miliar.
Program tersebut diarahkan pada 106 desa yang menjadi kantong kemiskinan ekstrem di NTB. Intervensi dilakukan melalui penguatan usaha produktif keluarga miskin, perlindungan sosial, serta peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan dasar, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan.
Selain itu, pemerintah daerah menempatkan ketahanan pangan dan energi sebagai agenda penting pembangunan daerah. Dukungan akan diarahkan pada penguatan infrastruktur irigasi, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, termasuk pengembangan pemanfaatan energi terbarukan.
Penguatan industri agromaritim melalui hilirisasi juga menjadi perhatian. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah hasil produksi daerah, memperluas peluang usaha, serta memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Pada sektor lainnya, kebijakan APBD 2027 turut diarahkan untuk mengembangkan pariwisata berkualitas, meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja, memperluas konektivitas digital, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Di tengah berbagai kebutuhan pembangunan, Pemprov NTB juga menaruh perhatian pada kesehatan fiskal daerah. Dalam rancangan APBD 2027, pemerintah mencatat surplus anggaran sekitar Rp162,7 miliar yang direncanakan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan daerah, termasuk penyelesaian kewajiban yang jatuh tempo dan penyertaan modal.
Sementara itu, menghadapi ketidakpastian ekonomi dan tantangan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, pemerintah daerah akan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Upaya tersebut dilakukan melalui modernisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, optimalisasi pemanfaatan aset milik daerah, serta peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).
Pemerintah Provinsi NTB juga mengharapkan proses pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama DPRD dapat berlangsung secara cermat, kritis, dan konstruktif. Sinergi eksekutif dan legislatif diperlukan agar seluruh program yang direncanakan memiliki landasan kebijakan dan penganggaran yang tepat.
Pemprov NTB menargetkan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dapat memperoleh persetujuan bersama DPRD paling lambat 30 November 2026.
Melalui rancangan anggaran tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk mengelola keuangan daerah secara jujur, transparan, dan akuntabel. Setiap rupiah yang dibelanjakan diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari desa-desa di Pulau Lombok hingga wilayah pelosok Pulau Sumbawa.
Dengan demikian, keberhasilan APBD NTB 2027 tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang disahkan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan dan program pembangunan mampu menekan angka kemiskinan, membuka kesempatan ekonomi, memperbaiki pelayanan publik, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah NTB. (F*)
Ket. Foto:
Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda didampingi para wakil ketua menerima dokumen Rancangan Nota Keuangan APBD Provinsi NTB TA 2027 yang diserahkan oleh Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri didampingi Sekda NTB dalam Rapat Paripurna DPRD NTB. (Ist)
