HarianNusa.com, Mataram – Kerugian akibat gempa bermagnitudo 7,0 di Pulau Lombok mencapai lebih dari 5 triliun dan akan terus bertambah. Hal tersebut diungkapkan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Senin (13/08).
Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB terus melakukan perhitungan kerusakan dan kerugian akibat gempa bumi di NTB, baik gempa 6,4 SR yang terjadi Minggu (29/07) maupun gempa 7 SR pada Minggu (05/08). Hasil sementara hitung cepat kerusakan dan kerugian akibat gempa di NTB mencapai lebih dari 5,04 trilun rupiah. Angka ini sementara, hanya berdasarkan basis data pada (09/08/2018). Dipastikan dampak ekonomi lebih dari 5,04 trilun nantinya.
Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, kerusakan dan kerugian lebih dari 5,04 trilun rupiah tersebut berasal dari sektor permukiman 3,82 trilun rupiah, infrastruktur 7,5 miliar rupiah, ekonomi produktif 432,7 miliar rupiah, sosial budaya 716,5 miliar rupiah, dan lintas sektor 61,9 milyar rupiah.
“Kerusakan dan kerugian terbanyak adalah sektor permukiman yang kenyataan puluhan ribu rumah penduduk rusak berat, bahkan banyak yang rata dengan tanah,” ujarnya.
Sutopo menjelaskan secara wilayah kerusakan dan kerugian akibat gempa di NTB paling banyak adalah di Kabupaten Lombok Utara yang mencapai lebih dari 2,7 triliun rupiah. Sedangkan di Kabupaten Lombok Barat mencapai lebih dari 1,5 triliun rupiah, Lombok Timur 417,3 miliar rupiah, Lombok Tengah 174,4 miliar rupiah dan Kota Mataram 242,1 miliar rupiah. Sementara untuk Bali yang juga terkena gempa, dampak kerusakan dan kerugian ekonomi masih dilakukan perhitungan.
“Kerusakan dan kerugian ini sangat besar. Apalagi jika nanti data sudah terkumpul semua, maka jumlahnya akan lebih besar. Perlu triliunan rupiah untuk melakukan perbaikan kembali dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. Perlu waktu untuk memulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan ekonomi di wilayah NTB,” ucapnya.
Menuturnya, pemerintah pusat akan terus mendampingi masyarakat dan Pemda NTB. Pendampingan ini bukan hanya saat tanggap darurat semata, tetapi saat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruks.
“Pemerintah Pusat akan terus membantu. Bahkan sebagian besar bantuan yang disalurkan berasal dari pemerintah pusat. Skala penanganan dampak dampak gempa saat ini sesungguhnya sudah nasional. Artinya kapasitas nasional yang digerakkan untuk penanganan darurat saat ini sudah skala nasional, baik pengerahan personil, anggaran, logistik, peralatan, dan manajerial,” paparnya.
BNPB masih terus melakukan pendataan dan perhitungan ekonomi dampak gempa. “Nanti saat masa darurat selesai kita akan masuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. BNPB Bersama Kementerian/Lembaga dan NGO akan membangun kembali yang lebih baik daripada sebelumnya dengan prinsip build back better and safer. Artinya yang akan kita bangun lagi lebih baik baik dan aman. Lombok adalah daerah rawan tinggi gempa, maka pembangunan kembali nanti harus sudah mengantisipasi gempa agar saat terjadi gempa lagi, korban, kerusakan dan kerugian dapat lebih sedikit, serta masyarakat lebih aman,” tutupnya. (sat)
