HarianNusa.com – Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) menegaskan, beragam kritik yang disampaikan para anggota dewan, baik di tingkat nasional maupun daerah harus disadari dan didasari sebagai fungsi kontrol agar roda pemerintahan bisa berjalan di atas rel yang benar.
Namun kritik dan sorotan untuk pemerintah juga harus disertai dengan data dan fakta yang akurat, bukan sekadar karena tendensi tertentu.
“Ya, fungsi dewan kan memang menjadi mitra yang mengontrol dan mengawasi roda pemerintahan. Salah satu tugasnya adalah mengkritisi kebijakan dan program pemerintah agar berjalan sesuai yang direncanakan. Tapi, kritik juga harus berdasarkan data dan fakta”, kata HBK di Kantor Pemenangan HBK, Jalan Kulintang III, No. 3, Kota Mataram, Selasa (12/11).
HBK yang maju menjadi Caleg DPR RI dari Partai Gerindra untuk Dapil NTB-2/Pulau Lombok, dengan nomor urut-1 ini mengatakan, jika ia terpilih dan dipercaya duduk di kursi DPR RI kelak, hal itu juga yang akan didorong dan dilakukannya kelak.
Pun demikian dengan di provinsi, juga kabupatan/kota se NTB, HBK mengatakan, ia akan mengerahkan kekuatan Partai Gerindra untuk melakukan fungsi kontrol dengan cara yang cerdas.
HBK akan terus mendorong dan memimpin jajaran pengurus maupun Fraksi Partai Gerindra di semua tingkatan, baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk menjadi mitra strategis bagi keberlangsungan pembangunan yang baik.
“Partai Gerindra hendaknya memberikan jalan keluar yang baik terhadap setiap program pembangunan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan agar rakyat bisa melihat dan merasakan hasil-hasil pembangunan. Kita butuh kesejukan, kekompakan dan kebersamaan dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat kita”, tukasnya.
Ia menekankan, mengkritisi kebijakan pembangunan penting dilakukan dalam konteks cek and balance agar arah kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
Hal ini sangat penting untuk mulai dilakukan, agar pembangunan sistem demokrasi bangsa ini tetap terukur dan berjalan dalam koridor-koridor ke-Indonesiaan.
“Sudah saatnya, kita bikin politik cerdas, yang mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi maupun golongan. Masyarakat kita harus menjadi prioritas utama dalam perjuangan kita memakmurkan dan mensejahterakan mereka”, tukasnya.
HBK mengungkapkan, hal itu juga sudah mulai dilakukannya di NTB, dimana jajaran DPRD dari Partai Gerindra dan para politisi Partainya di daerah harus memberikan dukungan yang penuh kepada program2 Pemerintah yang pro rakyat.
“Saya juga mendukung pemerintahan Zul-Rohmi di NTB, terlebih untuk program-program di sektor pertanian. Sebab sektor ini bisa menjadi sumber kekuatan terbesar kita,” kata dia.
Namun demikian, papar HBK, dukungan tersebut bukan berarti bebas kritik. Kritik pun bukan berarti bebas nilai-nilai.
HBK menekankan, kritik dan saran DPR harus memiliki makna konstruktif. Artinya, disamping kritik, harus ada juga solusi-solusi yang ditawarkan dalam rangka perbaikan.
“Kalau semangat ini bisa ditanamkan, maka dendam pasca kompetisi atau pertarungan juga bisa diminimalisir, sehingga setelah kompetisi atau pertarungan itu selesai, maka semua komponen bangsa akan kembali ke posisinya masing-masing dan membangun masyarakat bersama-sama, saling mengisi dan melengkapi”, katanya.
HBK menambahkan, pada prinsipnya Partai Gerindra menginginkan agar hasil-hasil pembangunan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak agar IPM NTB bisa sejajar dengan Provinsi lain.
“Untuk itu, sebagai anggota DPR-RI kelak, saya akan bahu membahu dengan anggota DPR-RI dari Dapil NTB lainnya untuk memajukan dan berbuat yang sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat NTB. In shaa Allah, saya bisa menjadi perekat dan penyemangat bagi anggota-anggota DPR-RI dari Dapil NTB lainnya”, tegasnya. (sat)
