HarianNusa.com – DPRD Provinsi NTB menggelar Workshop
yang diikuti seluruh pimpinan dan anggota Dewan Provinsi NTB di Hotel Holiday Inn Jakarta, (30 Januari-2 Februari 2019).
Kegiatan yang diselenggarakan selama empat hari tersebut bertajuk “Optimalisasi fungsi DPRD dalam pengawasan pemerintah daerah dan Pemilu 2019”.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan itu yakni Ketua KPU Provinsi NTB Suhadi Soud, Direktur Kewaspadaan Nasional Kementerian Dalam Negeri DR. Akbar Ali, Peneliti Senior Pusat Peneliti Politik LIPI, Prof. DR. R. Siti Zuhro., MA.
Tema yang disampaikan terkait netralitas Pemerintah dalam Pileg dan Pilpres 2019.
Ketua KPU NTB mengatakan bahwa pihaknya ingin menyampaikan kepada DPRD NTB bahwa syarat hasil pemilu agar bisa dipercaya adalah transparansi dan netralitas penyelenggara.
“Dengan keterbukaan ini hasil-hasil pemilu insyaAllah akan ditahu publik dari TPS, karena hasil TPS itu bisa difoto, bisa diakses, dan bisa dikirim ke media-media lainnya,” ungkapnya usai acara, Sabtu (2/2).
Ia juga menjelaskan perubahan-perubahan dari pemilu 2014 dengan pemilu 2019 dimana pada pemilu kali ini rekapitulasi penghitungan suara tidak lagi dilakukan di TPS dan kelurahan melainkan di kecamatan.
“Jadi agar saksi masing-masing partai politik bisa mempersiapkan diri membawa hasil-hasil di TPS untuk dicocokkan datanya, kalau sudah klop baru bisa kita putuskan,” ungkapnya.
Sementara Ketua DPRD NTB, Hj. Isvie Rupaedah sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya apa yang disampaikan ketiga narasumber workshop itu sangat baik.
“Materi yang disampaikan dalam workshop ini sangat baik sebagai bekal anggota dewan dalam bekerja nantinya,” ujar Isvie. (f3)
