HarianNusa.Com – DPRD Provinsi NTB menggelar Rapat Paripurna ketiga dengan agenda Jawabant Gubernur atas pandangan fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018, di Ruang Rapat Paripurna DPRD NTB, Jumat, (21/6/19).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua TGH. Mahali Fikri dan H. Abdul Hadi. Dihadiri oleh Pejabat Sekda Provinsi NTB H. Iswandi, anggota DPRD NTB, Forkopimda NTB, OPD Lingkup Pemprov NTB, dan lainnya.

Jawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimasyah  atas pemandangan fraksi-fraksi dibacakan oleh pejabat Sekretaris Daerah H. Iswandi.

Iswandi mengatakan, terhadap Fraksi Gerindra, PKS, Hanura, PDI P dan PPP Gubernur menyampaikan bahwa realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2018 menurun dibandingkan realisasi PAD tahun 2017. Hal ini, lanjutnya, disebabkan adanya komponen PAD yang pada tahun 2018 tidak diterima lagi yakni deviden dari PT. DMB.

Selain itu terdapat PAD yang juga mengalami penurunan cukup signifikan yakni pendapatan dari pengembalian (Reimburst) pada lain-lain PAD yang sah, deviden PT. Bank NTB berkurang akibat proses konversi menjadi bank syariah, pendapatan bunga deposito dan pendapatan denda pajak berkurang akibat pemberian insentif pajak daerah dan upaya penekanan angka tidak melakukan daftar ulang (TMDU) kendaraan bermotor.

Selain itu penurunan pada bagian retribusi daerah akibat atau dampak bencana gempa bumi tahun 2018. Selain PAD, terangnya, dana perimbangan mengalami penurunan penerimaan akibat berkurangnya transfer dana bagi hasil pajak/bukan pajak dari pemerintah pusat serta lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami penurunan akibat penerimaan hibah tahun 2018 yang berkurang dari tahun 2017.

Iswandi menyebutkan, langkah konkrit eksekutif dalam mengevaluasi sumber pendapatan strategis yang masih bisa dioptimalkan badan penggalian potensi-potensi pendapatan lainnya, yaitu :
1. Melakukan evaluasi penerimaan secara bertahap dan kontinyu,
2. Pemuktahiran potensi pendapatan daerah,
3. Implementasi perda pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya,
4. Bimbingan teknis bagi OPD pengelola pendapatan daerah,
5. Sosialisasi mengenai sumber-sumber pendapatan daerah kepada masyarakat,
6. Membangun aplikasi yang mendukung pelaksanaan evaluasi penerimaan pendapatan daerah.

“Terhadap penurunan pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap capaian target RPJMD, karena program-program yang berkaitan secara langsung dengan pencapaian target RPJMD menjadi prioritas untuk direalisasikan,” jelas Iswandi.

Terhadap Fraksi PDI Perjuangan mengenai perencanaan target PKB dalam APBD 2018, Iswandi mengatakan bahwa trend realisasi penerimaan PKB sampai dengan semester 1 sebesar Rp.166 miliar lebih atau 43,41% dari target murni sebesar Rp.382 miliar lebih atau terjadi minus Rp.25 miliar lebih. Sehingga dilakukan rasionalisasi denganenurunkan target PKB sebesar Rp.20 miliar.

“Kendati terjadi penurunan target, pemerintah daerah tetap melakukan upaya-upaya inovasi, terobosan-terobosan untuk mengoptimalkan capaian realisasi PKB,” terangnya.

Terhadap penerimaan BBNKB yang mencapai 102%, Siswandi menjelaskan bahwa trend realisasi penerimaan BBNKB sampai dengan Semester 1 sebesar Rp.172 miliar lebih atau 51,53 % dari target murni Rp. 334 miliar lebih atau surplus sebesar Rp.5 miliar lebih. Berdasarkan trend realisasi tersebut maka target BBNKB pada APBD Perubahan tahun 2018diproteksikan meningkat sebesar Rp.16 miliar lebih.

Iswandi menyebutkan terhadap realisasi PBBKB per jenis bahan bakar minyak per tahun 2018 dapat dirinci sebagai berikut: Pertamax Rp.23 miliar lebih atau 0,14%. Pertamax Turbo/plus Rp.127 miliar lebih atau 0,06 %, Pertalite Rp.28 miliar lebih atau 12,30%, Pertamina Dex RP. 124 juta lebih atau 0,05%, Dexilite RP. 325 juta lebih atau 0,14%, Solar Bio solar RP. 83 miliar lebih atau 36,22%, Premium RP. 94 miliar lebih atau 41,09%. Jumlah keseluruhan RP. 230 miliar lebih.

Terkait tidak tercapainya target penerimaan pajak rokok, Iswandi menjelaskan bahwa berdasarkan pengalaman tahun 2017, pajak rokok triwulan IV tahun 2016 ditransfer di awal tahun 2017, sehingga Pemerintah Provinsi NTB memproyeksikan pajak rokok triwulan IV tahun 2017 akan ditransfer pada awal tahun 2018, yang pada kenyataannya ditransfer pada 31 Desember 2017.

Terhadap perencanaan penetapan target penerimaan retribusi daerah khususnya retribusi pemakaian kekayaan daerah, perijinan tertentu, tempat penginapan/villa dan asrama, dijelaskannya, bahwa capaian penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang rendah sebagian besar disebabkan dampak gempa bumi.

Penerimaan retribusi perizinan tertentu yang turun disebabkan adanya pengalihan kewenangan sesuai surat edaran menteri tenaga kerja yang mulai berlaku tahun 2018 dimana untuk izin mempekerjakan tenaga kerja asing harus melalui kementerian tenaga kerja. Penerimaan retribusi tempat penginapan/villa tidak mencapai target juga disebabkan bencana gempa bumi. Sedangkan untuk penerimaan lain-lain PAD yang sah tidak mencapai target, Iswandi menjelaskan, ini disebabkan potensi lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan, seperti penerimaan jasa giro dan pendapatan bunga akibat konversi PT. Bank NTB ke syariah dan adanya pilkada serta diberikannya insentif pajak daerah target denda pajak tidak tercapai.

Untuk belanja pemantapan jalan tahun jamak dijelaskan bahwa, realisasi fisik pelaksanaan kegiatan pemantapan jalan tahun jamak tersebut sudah selesai 100%. Namun realisasi keuangannya belum 100% dan menjadi kewajiban jangka pendek Pemerintah Provinsi NTB kepada pihak ketiga yang menyelesaikan pembayarannya, direncanakan penganggarannya pada APBDP tahun 2019.

Terhadap bagi hasil pajak ke kabupaten/kota untuk triwulan IV sebesar Rp.156 miliar lebih telah dibayarkan pada tanggal 30 Januari 2019 untuk pajak rokok, dan 28 Februari 2019 untuk pajak PKB, BBNKB, PBBKB & PAP. Dengan rincian sebagai berikut: Kota Mataram Rp. 23 miliar lebih, Kabupaten Lombok Barat Rp. 18 miliar lebih, Lombok Utara Rp. 10 miliar lebih, Lombok Tengah Rp. 20 miliar lebih, Lombok Timur Rp. 22 miliar lebih, Sumbawa Barat Rp.14 miliar lebih, Sumbawa Rp. 14 miliar lebih, Dompu Rp. 10 miliar lebih, Kabupaten Bima Rp. 11 miliar lebih, dan kota Bima Rp. 9 miliar lebih. (f3)