Connect with us

NTB

Gubernur dan DPRD Tandatangani Kesepahaman KUA -PPAS APBD Perubahan Provinsi NTB TA 2019

Published

on

Harian Nusa.Com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama DPRD NTB melakukan penandatangan nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA -PPAS) APBD Perubahan tahun anggaran 2019.

Penandatangan kesepakatan itu dilakukan oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimasyah bersama Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, Wakil Ketua Lalu Wirajaya Kusuma, Wakil Ketua TGH. Mahali Fikri, dan Wakil Ketua H. Abdul Hadi, dalam rapat Paripurna masa sidang II DPRD NTB, Rabu (17/7/19) malam di Gedung DPRD NTB di Mataram.

Dalam nota kesepakatan yang dibacakan oleh Sekretaris Dewan, H. Mahdi menyatakan dalam rangka penyusunan perubahan APBD, diperlukan kebijakan umum perubahan APBD yang disepakati bersama, antara DPRD NTB dengan pemerintah daerah Provinsi NTB. Untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas, dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2019.

“Berdasarkan hal itu, semua pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD, yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD tahun angggaran 2019, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2019,” kata Mahdi.

Lebih lengkap Mahdi mengatakan bahwa perubahan APBD tahun anggaran 2019, disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dan tidak bisa terpisahkan, dengan nota kesepakatan ini.

Advertisement

“Demikian, nota kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar, penyusunan priotitas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2019,” ujarnya.

Membacakan Nota kesepahaman tersebut, Mahdi menyebutkan, APBD murni 2019 Rp 5.244.782.852 APBD Perubahan 2019 Rp 5.403.295.367.675, bertambah Rp 158.512.515.675. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggaran APBD murni 2019 sebesar Rp 1.682.135.490.200. APBD Perubahan Rp. 1.708.660.958.875, bertambah menjadi Rp 26.525.468.675. Dana Perimbangan APBD murni 2019 Rp 3.475.324.958.000. APBD Perubahan 2019 Rp 3.604.324.958.800, bertambah Rp 129 miliar. Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD murni 2019 sebesar Rp 87.322.403.000, APBD Perubahan Rp 90.309.450.000 bertambah Rp 2.980.047.000.

Belanja APBD murni 2019 Rp 5.253.582.354.405, APBD Perubahan Rp 5.499.079.091.128,49. Bertambah Rp 245.496.736.723,4.
Terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 3.071.274.021.800, dianggaran perubahan 2019 Rp 3.239.952.730.182,43. Sehingga bertambah Rp 168.678.780.382,43.

Belanja langsung anggaran murni 2019 Rp 2.182.308.332.605. Di APBD perubahan Rp 2.259.126.360.946,06. Jadi bertambah Rp 76.818.028.341,06. Defisit anggaran murni 2019 sebesar Rp 8.799.502.405, di APBD Perubahan Rp 95.783.723.453,49. Sehingga defisit berkurang sebesar Rp 86.984.221.048,49.

Pada penerimaan pembiayaan daerah dianggaran murni Rp 28.799.502.405. Pada APBD Peruabahan, Rp 95.783.723.453,49. Sehingga bertambah jadi Rp 66.984.221.048,49. Pengeluaran pembiayaan daerah di anggaran murni 2019, sebesar Rp 20 miliar, dalam APBD Perubahan tidak ada. Sehingga berkurang sebesar Rp 20 miliar.

Advertisement

“Sementara itu, pembiayaan netto pada APBD murni 2019 sebesar Rp 8.799.502.405. Pada APBD Perubahan sebesar Rp 95.783.723.453,49.
Sehingga bertambah menjadi Rp 86.984.221.048,49,” pungkasnya.

Sementara Gubernur dalam sambutannya singkatnya menyampaikan bahwa hampir dalam setiap tahun anggaran APBD Provinsi NTB selalu mengalami perubahan. Namun demikian menurutnya, perubahan itu bukan berarti perencanaan yang kurang matang atau kurang baik, memang harus dilakukan sesuai dengan perubahan dinamika pemerintahan.

“Bagaimanapun kita memang harus bisa melakukan perubahan dan penyesuaian dengan dinamika pemerintahan, pembangunan yang sedang kita hadapi,” ungkap Gubernur.

“Demikian juga dengan apa yang telah kita tanda tangani pada malam ini kesepakatan dan perubahan ini akan menjadikan kita untuk mensukseskan seluruh target pada tahun anggaran 2019, mensukseskan satu tahun pertama membangun NTB Gemilang yang kita cita citakan,” ungkap Gubernur.

Gubernur juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD NTB yang telah bersama-sama memberikan fokus perhatiannya serta bekerja untuk merumuskan struktur anggaran yang paling ideal, efektif, efisien, dan tepat sasaran untuk APBD Perubahan ini.

Advertisement

“Semoga semangat kebersamaan dan bersemangat bekerja ini akan terus menjadi semangat dalam hati kita. semua semangat untuk bisa senantiasa terus memberikan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kita cintai ini,” pungkas orang nomor satu di NTB itu. (f3)

Continue Reading
Advertisement

Ekonomi

Transformasi Perumahan Jadi Strategi Utama Atasi Kemiskinan Ekstrem di NTB

Published

on

By

HarianNusa, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam mengubah wajah perumahan sebagai upaya strategis menghapus kemiskinan ekstrem. Dalam Rapat Koordinasi Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB yang digelar di Ruang Rapat NTB Syariah pada Minggu (08/06), Gubernur NTB Muhammad Lalu Iqbal bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) RI, Dr. Fahri Hamzah, menyoroti pentingnya pendekatan transformasional dalam pembangunan perumahan.

Rapat tersebut menjadi ajang konsolidasi berbagai pihak untuk merumuskan langkah konkret penanganan kemiskinan ekstrem, dengan menempatkan program renovasi dan pembangunan perumahan bukan sekadar proyek fisik, melainkan sebagai instrumen perubahan sosial yang menyeluruh.

“Kita tidak mau lagi hanya memperbaiki rumah. Kita ingin ada transformasi sosial. Rumah yang dibangun atau direnovasi itu harus berdampak pada kehidupan penghuninya secara menyeluruh,” tegas Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal.

Ia menekankan bahwa pembangunan rumah di kawasan kumuh harus dilakukan dengan pendekatan komunitas. Bukan hanya membangun dinding dan atap, tetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif dengan ruang sosial bersama, sanitasi layak, dan MCK kolektif.

“Kalau rumahnya bagus tapi lingkungannya tetap kumuh, anak-anak tidak punya ruang bermain, dan sanitasi buruk, itu bukan solusi. Kita ingin masyarakat bisa berdiri di atas kakinya sendiri dalam satu tahun,” imbuhnya.

Advertisement

Selain itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya sertifikasi kepemilikan rumah dan pemetaan potensi ekonomi warga. Menurutnya, pemahaman terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat adalah bagian tak terpisahkan dari program pembangunan terpadu agar warga tidak kembali miskin setelah menerima bantuan.

Sementara itu, Wamen PKP Dr. Fahri Hamzah menyatakan bahwa rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan aset ekonomi yang bisa menjadi titik awal perubahan hidup warga miskin.

“Rumah itu bukan cuma tempat berteduh, dia adalah aset. Kalau kita bantu masyarakat punya rumah yang baik dan bersertifikat, dia punya jaminan untuk masuk ke dunia usaha,” ujarnya.

Fahri mendorong agar intervensi pemerintah tak hanya fisik, tapi juga mencakup aspek legal formal dan produktivitas ekonomi. Menurutnya, rumah yang layak dan bersertifikat dapat menjadi jaminan untuk mengakses modal usaha, bahkan untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan.

“Kalau rumahnya bagus, dia bisa jualan kopi, bikin salon, usaha rumahan lainnya. Rumahnya jadi tempat produksi,” jelas Fahri.

Advertisement

Rapat koordinasi ini menjadi penanda arah baru kebijakan perumahan di NTB, yakni menjadikan rumah sebagai pusat perubahan sosial dan ekonomi. Transformasi perumahan kini tak lagi hanya soal fisik, tapi tentang membuka jalan keluar dari kemiskinan.

Ket. Foto:

Rapat Koordinasi Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB yang digelar di Ruang Rapat NTB Syariah pada Minggu (08/06), (Ist)

Continue Reading

NTB

PKS NTB Tingkatkan Semangat Berkurban, 306 Sapi dan 120 Kambing Disalurkan untuk Masyarakat

Published

on

By

Mataram – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan peningkatan luar biasa dalam semangat berkurban pada Hari Raya Idul Adha 1446 H ini. Total sebanyak 306 ekor sapi dan 120 ekor kambing dikurbankan dan disalurkan ke berbagai pelosok NTB. Khusus di DPW PKS NTB total hewan kurban yang di sembelih sebanyak 9 ekor sapi dan 6 ekor kambing.

Ketua Panitia Qurban DPW PKS NTB, Ustadz Ahmad Fadli, menyampaikan bahwa proses penyembelihan dan distribusi daging kurban berlangsung selama tiga hari, mulai dari hari raya Idul Adha Jumat ( 6/6) hingga Minggu (8/6), agar pendistribusian bisa merata dan tepat sasaran.

“Penyaluran kami lakukan selama tiga hari, mulai dari hari Jumat hingga Minggu ini,” jelas Ustadz Ahmad Fadli, Sabtu, (7/6) di sela-sela pelaksanaan pemotongan hewan Kurban di DPW PKS NTB.

Yang menggembirakan, total 94.800 paket daging kurban berhasil disalurkan kepada masyarakat NTB. Ini merupakan kontribusi gabungan dari seluruh anggota legislatif Fraksi PKS dan para kepala daerah dari PKS, termasuk Wakil Bupati Lombok Barat dan Wakil Bupati Bima. Bahkan, sejumlah kader PKS yang tergabung dalam kelompok kecil secara swadaya turut serta dalam pembelian hewan kurban.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah hewan kurban yang dipotong oleh PKS NTB tahun ini meningkat drastis hingga 70 persen. Ini menjadi bukti nyata meningkatnya semangat berbagi dari kader, anggota dewan, dan para kepala daerah dari PKS.

Advertisement

“Alhamdulillah, kader-kader PKS beserta para dewan dan kepala daerah memiliki semangat berkurban yang sangat tinggi. Kami di PKS sangat berbahagia bisa berbagi, dan semoga daging-daging kurban yang kami salurkan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya,” ujar Ustadz Fadli.

Secara nasional, PKS menyalurkan lebih dari 2,3 juta paket daging kurban kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Ini merupakan wujud nyata dari komitmen PKS dalam mengurangi kesenjangan sosial dan berkhidmat untuk rakyat.

Ket. Foto:

kegiatan penyerahan daging kurban di Kantor DPW PKS NTB. (Ist)

Advertisement

Continue Reading

Kota Mataram

Idul Adha 1446 H, Pemprov NTB Bagikan 11 Ekor Sapi dari Presiden Prabowo

Published

on

By

HarianNusa, Mataram – Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Yusron Hadi, M.UM menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB pada hari Raya Idul Adha tahun ini (2025/1446 H) menyalurkan 159 ekor hewan kurban dan 11 ekor Sapi Eksotik dari Presiden Prabowo Subianto bagi masyarakat NTB. Penyaluran dilakukan di Islamic Center, usai pelaksanaan solat Id, Jumat, (6/6).

Yusron menyampaikan, ratusan hewan kurban yang dibeli dari peternak lokal tersebut, disalurkan ke 10 kabupaten/kota yang ada di NTB, melalui berbagai lembaga yang penerimanya adalah pengurus masjid, pondok pesantren, majelis taklim serta kelompok masyarakat yang kurang mampu.

“Semua hewan kurban tersebut sudah disalurkan ke 10 kabupaten/kota di NTB dan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat NTB sejumlah 11 ekor Sapi Eksotik dengan berat per ekornya lebih dari 1 ton,” tuturnya dengan ramah.

Dirinya mengatakan, hewan kurban tersebut terdiri dari 14 ekor Sapi jenis Eksotik, 58 ekor Sapi Lokal dan 98 ekor Kambing yang berasal dari Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov NTB dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sapi milik presiden yang diberikan kepada Pemprov NTB diberikan oleh Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal secara langsung. Hewan kurban tersebut, disembelih di Masjid Agung Praya, Lombok Tengah. Pembagian hewan kurban diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat yang mendapatkannya serta membawa kebahagiaan dalam suasana penuh berkah Idul Adha. (F3)

Advertisement

Ket. Foto:

Penyaluran hewan kurban dari presiden Prabowo untuk masyarakat NTB. (Ist)

Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!