Harian Nusa.Com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama DPRD NTB melakukan penandatangan nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA -PPAS) APBD Perubahan tahun anggaran 2019.

Penandatangan kesepakatan itu dilakukan oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimasyah bersama Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, Wakil Ketua Lalu Wirajaya Kusuma, Wakil Ketua TGH. Mahali Fikri, dan Wakil Ketua H. Abdul Hadi, dalam rapat Paripurna masa sidang II DPRD NTB, Rabu (17/7/19) malam di Gedung DPRD NTB di Mataram.

Dalam nota kesepakatan yang dibacakan oleh Sekretaris Dewan, H. Mahdi menyatakan dalam rangka penyusunan perubahan APBD, diperlukan kebijakan umum perubahan APBD yang disepakati bersama, antara DPRD NTB dengan pemerintah daerah Provinsi NTB. Untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas, dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2019.

“Berdasarkan hal itu, semua pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD, yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD tahun angggaran 2019, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2019,” kata Mahdi.

Lebih lengkap Mahdi mengatakan bahwa perubahan APBD tahun anggaran 2019, disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dan tidak bisa terpisahkan, dengan nota kesepakatan ini.

“Demikian, nota kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar, penyusunan priotitas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2019,” ujarnya.

Membacakan Nota kesepahaman tersebut, Mahdi menyebutkan, APBD murni 2019 Rp 5.244.782.852 APBD Perubahan 2019 Rp 5.403.295.367.675, bertambah Rp 158.512.515.675. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggaran APBD murni 2019 sebesar Rp 1.682.135.490.200. APBD Perubahan Rp. 1.708.660.958.875, bertambah menjadi Rp 26.525.468.675. Dana Perimbangan APBD murni 2019 Rp 3.475.324.958.000. APBD Perubahan 2019 Rp 3.604.324.958.800, bertambah Rp 129 miliar. Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD murni 2019 sebesar Rp 87.322.403.000, APBD Perubahan Rp 90.309.450.000 bertambah Rp 2.980.047.000.

Belanja APBD murni 2019 Rp 5.253.582.354.405, APBD Perubahan Rp 5.499.079.091.128,49. Bertambah Rp 245.496.736.723,4.
Terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 3.071.274.021.800, dianggaran perubahan 2019 Rp 3.239.952.730.182,43. Sehingga bertambah Rp 168.678.780.382,43.

Belanja langsung anggaran murni 2019 Rp 2.182.308.332.605. Di APBD perubahan Rp 2.259.126.360.946,06. Jadi bertambah Rp 76.818.028.341,06. Defisit anggaran murni 2019 sebesar Rp 8.799.502.405, di APBD Perubahan Rp 95.783.723.453,49. Sehingga defisit berkurang sebesar Rp 86.984.221.048,49.

Pada penerimaan pembiayaan daerah dianggaran murni Rp 28.799.502.405. Pada APBD Peruabahan, Rp 95.783.723.453,49. Sehingga bertambah jadi Rp 66.984.221.048,49. Pengeluaran pembiayaan daerah di anggaran murni 2019, sebesar Rp 20 miliar, dalam APBD Perubahan tidak ada. Sehingga berkurang sebesar Rp 20 miliar.

“Sementara itu, pembiayaan netto pada APBD murni 2019 sebesar Rp 8.799.502.405. Pada APBD Perubahan sebesar Rp 95.783.723.453,49.
Sehingga bertambah menjadi Rp 86.984.221.048,49,” pungkasnya.

Sementara Gubernur dalam sambutannya singkatnya menyampaikan bahwa hampir dalam setiap tahun anggaran APBD Provinsi NTB selalu mengalami perubahan. Namun demikian menurutnya, perubahan itu bukan berarti perencanaan yang kurang matang atau kurang baik, memang harus dilakukan sesuai dengan perubahan dinamika pemerintahan.

“Bagaimanapun kita memang harus bisa melakukan perubahan dan penyesuaian dengan dinamika pemerintahan, pembangunan yang sedang kita hadapi,” ungkap Gubernur.

“Demikian juga dengan apa yang telah kita tanda tangani pada malam ini kesepakatan dan perubahan ini akan menjadikan kita untuk mensukseskan seluruh target pada tahun anggaran 2019, mensukseskan satu tahun pertama membangun NTB Gemilang yang kita cita citakan,” ungkap Gubernur.

Gubernur juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD NTB yang telah bersama-sama memberikan fokus perhatiannya serta bekerja untuk merumuskan struktur anggaran yang paling ideal, efektif, efisien, dan tepat sasaran untuk APBD Perubahan ini.

“Semoga semangat kebersamaan dan bersemangat bekerja ini akan terus menjadi semangat dalam hati kita. semua semangat untuk bisa senantiasa terus memberikan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kita cintai ini,” pungkas orang nomor satu di NTB itu. (f3)

Komentar